Jaksa Tuding Penjualan Laptop Chromebook era Nadiem, Kayak Sedekah

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Beberapa saksi yang dihadirkan oleh jaksa, dalam sidang lanjutan korupsi chromebook dengan terdakwa Nadiem Makarim, dan beberapa Eks Direktur di Kemendikbudristek di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa
Beberapa saksi yang dihadirkan oleh jaksa, dalam sidang lanjutan korupsi chromebook dengan terdakwa Nadiem Makarim, dan beberapa Eks Direktur di Kemendikbudristek di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa

i

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) heran dengan harga jual laptop Chromebook dari PT Hewlett-Packard Indonesia (HP) lebih murah daripada Harga Pokok Penjualan (HPP). Jaksa bahkan memberikan sindiran apakah harga itu logis.

Juliana mengatakan harga itu yang tertera di data sistem PT HP. Jaksa mempertanyakan kelogisan harga tersebut.

"Logis nggak? Itu dulu," ujar jaksa.

"Saya tidak bisa menjawab karena memang ini adalah faktual yang ada di sistem kita," jawab Juliana.

"Harga HPP-nya Rp 3,6 (juta), harga jual ke distributor Rp 3,4 (juta). Mantap lah, sedekah mungkin ya," kata jaksa bernada tanya kepada Juliana selaku Direktur Utama PT HP yang dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Terdakwa dalam sidang ialah Mulyatsyah selaku Direktur SMP Kemendikbudristek 2020, Sri Wahyuningsih selaku Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020-2021, serta Ibrahim Arief alias Ibam selaku tenaga konsultan.

Juliana awalnya mengatakan PT HP hanya menjual laptop Chromebook di tahun 2021. Dia mengatakan harga HPP laptop itu senilai Rp 3,6 juta.

"Tapi sampai sekarang ada jual Chromebook sampai puluhan ribu itu?" tanya jaksa.

"Seperti yang saya sudah sampaikan, kami menjual Chromebook di tahun 2021," jawab Juliana.

"Hanya itu saja? 2022 tidak?" tanya jaksa.

"2021," jawab Juliana.

"Harga HPP-nya berapa?" tanya jaksa.

"HPP sendiri kita Rp 3.651.234 sebelum PPN," jawab Juliana.

Juliana mengatakan harga jual ke distributor senilai Rp 3,4 juta di luar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jaksa pun heran mengapa harga jual lebih murah daripada harga HPP.

"Harga jual ke distributornya itu Rp 3,4 juta di luar PPN," ujar Juliana.

"Masak lebih mahal HPP daripada harga jual ke distributor," sahut jaksa heran.

"Ini berdasarkan data yang memang ada di sistem kita," jawab Juliana. n erc/cr4/rmc

Berita Terbaru

Dinilai Lakukan Kebohongan Publik, Pedagang Pasar Bakal Laporkan Kuasa Hukum Pemkot Madiun

Dinilai Lakukan Kebohongan Publik, Pedagang Pasar Bakal Laporkan Kuasa Hukum Pemkot Madiun

Jumat, 24 Jul 2026 21:32 WIB

Jumat, 24 Jul 2026 21:32 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Paguyuban Pedagang Pasar Seluruh Kota Madiun (P3SKM) menilai keterangan kuasa hukum Pemerintah Kota Madiun, Ika Puspitaria, dalam p…

Sidang Maidi, Rofieq Minta Rochim Hapus Video Yang Berjudul "Menguak Siapa Raja Proyek di Kota Madiun"

Sidang Maidi, Rofieq Minta Rochim Hapus Video Yang Berjudul "Menguak Siapa Raja Proyek di Kota Madiun"

Jumat, 24 Jul 2026 21:30 WIB

Jumat, 24 Jul 2026 21:30 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menampilkan bukti percakapan WhatsApp antara antara terdakwa Rochim R…

Tuan Rumah Adu Wani Wali Kota Cup 2026, IBCA BFC MMA Kota Madiun Turunkan 35 Atlet Bidik Juara Umum

Tuan Rumah Adu Wani Wali Kota Cup 2026, IBCA BFC MMA Kota Madiun Turunkan 35 Atlet Bidik Juara Umum

Jumat, 24 Jul 2026 21:25 WIB

Jumat, 24 Jul 2026 21:25 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Madiun – IBCA BFC MMA Kota Madiun menurunkan 35 atlet untuk memburu gelar juara umum pada ajang Adu Wani Wali Kota Cup 2026. Kejuaraan MMA p…

Rampungkan Pemeriksaan Saksi, Kejaksaan Mulai Hitung Kerugian Kasus Tunjangan DPRD Ponorogo 

Rampungkan Pemeriksaan Saksi, Kejaksaan Mulai Hitung Kerugian Kasus Tunjangan DPRD Ponorogo 

Jumat, 24 Jul 2026 21:22 WIB

Jumat, 24 Jul 2026 21:22 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo tancap gas untuk merampungkan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi penentuan dan…

Hakim Minta Sujarno Jadi Tersangka di Sidang Korupsi Tanah Kas Desa Jenangan Ponorogo

Hakim Minta Sujarno Jadi Tersangka di Sidang Korupsi Tanah Kas Desa Jenangan Ponorogo

Jumat, 24 Jul 2026 21:10 WIB

Jumat, 24 Jul 2026 21:10 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya mendesak Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Ponorogo untuk…

Dukung Transisi Energi Nasional, PLN UIT JBM Hadirkan Program TJSL Produksi RDF Biomassa

Dukung Transisi Energi Nasional, PLN UIT JBM Hadirkan Program TJSL Produksi RDF Biomassa

Jumat, 24 Jul 2026 18:28 WIB

Jumat, 24 Jul 2026 18:28 WIB

SurabayaPagi, Banyuwangi – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung p…