Efisiensi BBM dan Listrik OPD, Pemkab Ponorogo Bakal Terapkan ASN 50 Persen WFH dan 50 Persen WFO

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Agus Sugiarto memberikan keterangan terkait kebijakan penghematan anggaran operasional. SP/ PNG
Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Agus Sugiarto memberikan keterangan terkait kebijakan penghematan anggaran operasional. SP/ PNG

i

SURABAYAPAGI.com, Ponorogo - Dalam rangka menghemat (efisiensi) penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan listrik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo, Jawa Timur menerapkan kebijakan penghematan anggaran operasional organisasi perangkat daerah (OPD) karena hal tersebut. Oleh karenanya, saat ini para aparatur sipil negara (ASN) kerja dari rumah (WFH) dan kerja di kantor (WFO).

Untuk penerapan WFH bukan berarti ASN libur. Mereka harus tetap bekerja dari rumah sesuai tugas pokok fungsinya masing-masing. Kepala OPD nantinya akan memantau pegawainya yang melaksanakan WFH. Nantinya, juga akan diterapkan skema maksimal 50 persen ASN WFH dan 50 persen ASN WFO.

Sedangkan terkait kebijakan tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi belanja daerah tanpa mengganggu kinerja pegawai. Lalu, untuk penghematan listrik dilakukan dengan menurunkan pagu anggaran dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan efisiensi BBM masih dalam tahap penghitungan.

“Kami minta mobilitas yang tidak perlu dikurangi. Untuk listrik juga dimatikan jika tidak digunakan, termasuk rapat-rapat dilakukan secara daring. Dan untuk BBM masih kami hitung agar efisiensi bisa dilakukan tanpa mengurangi kinerja ASN.” ujar Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Sugiarto, Minggu (05/04/2026).

Selain itu, pemanfaatan teknologi digital diperkuat di seluruh OPD untuk menekan biaya operasional, termasuk dalam pelaksanaan rapat dan koordinasi. Meski demikian, Pemkab Ponorogo memastikan kebijakan efisiensi tidak berdampak pada layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Meski demikian, kebijakan WFH tidak ditujukan bagi semua ASN di Bumi Reog. Khusus pelayanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, tidak diperkenankan WFH melainkan work from office (WFO) atau bekerja di kantor, seperti patugas BPBD, Puskesmas, Rumah Sakit, Satpol PP dan Damkar, maupun Dispendukcapil. pn-01/dsy

Berita Terbaru

Dorong Konsumsi Ikan Sejak Dini, Diskan Probolinggo Gencarkan Gemarikan

Dorong Konsumsi Ikan Sejak Dini, Diskan Probolinggo Gencarkan Gemarikan

Senin, 16 Nov 2026 13:27 WIB

Senin, 16 Nov 2026 13:27 WIB

SURABAYAPAGI.com, Probolinggo - Guna memenuhi kebutuhan gizi dan mendukung tumbuh kembang generasi masa depan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo bakal…

Ditarget Rampung 30 Desember, Ponorogo Kebut Pembuatan Taman Telaga Ngebel

Ditarget Rampung 30 Desember, Ponorogo Kebut Pembuatan Taman Telaga Ngebel

Senin, 16 Nov 2026 13:21 WIB

Senin, 16 Nov 2026 13:21 WIB

SURABAYAPAGI.com, Ponorogo - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat mulai merealisasikan penataan mulai…

Jaga Daya Beli Masyarakat di Tengah Inflasi, Pemkab Lamongan Gelar Pasar Murah

Jaga Daya Beli Masyarakat di Tengah Inflasi, Pemkab Lamongan Gelar Pasar Murah

Senin, 16 Nov 2026 13:15 WIB

Senin, 16 Nov 2026 13:15 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga daya beli di tengah…

Komisi C Desak Bank Jatim Benahi Kredit Bermasalah dan Berantas Fraud

Komisi C Desak Bank Jatim Benahi Kredit Bermasalah dan Berantas Fraud

Senin, 16 Nov 2026 12:51 WIB

Senin, 16 Nov 2026 12:51 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) di atas 5 persen dan potensi kecurangan internal menjadi sorotan Komisi C…

Tekan Angka Pernikahan Usia Anak, Pemkab Magetan Gencarkan Edukasi Goes to School

Tekan Angka Pernikahan Usia Anak, Pemkab Magetan Gencarkan Edukasi Goes to School

Senin, 16 Nov 2026 12:45 WIB

Senin, 16 Nov 2026 12:45 WIB

SURABAYAPAGI.com, Magetan - Sebagai upaya dalam pencegahan pernikahan usia dini atau anak, utamanya di kalangan pelajar, agar mereka bisa fokus belajar untuk…

Perkuat Penataan Kawasan Wisata, Pemkot Malang Siapkan Raperda di 2027

Perkuat Penataan Kawasan Wisata, Pemkot Malang Siapkan Raperda di 2027

Senin, 16 Nov 2026 12:39 WIB

Senin, 16 Nov 2026 12:39 WIB

SURABAYAPAGI.com, Malang - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, bakal segera menyiapkan rancangan peraturan daerah (raperda) yang dikhususkan memperkuat penataan…