Warga Miskin Kehilangan Bansos, Komisi D DPRD Surabaya Soroti Data Kemiskinan Berbasis Desil

author Al Qomaruddin

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafii. SP/ Al Qomaruddin
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafii. SP/ Al Qomaruddin

i

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - CJ –DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ) kota Surabaya menyoroti penentuan kategori kemiskinan berbasis desil di Kota Surabaya.

Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafii, mengatakan sistem tersebut belum sepenuhnya mampu menggambarkan kondisi riil masyarakat di lapangan. Imam menyampaikan kritik tajam terhadap indikator yang digunakan dalam penentuan desil. 

Menurutnya, banyak warga yang secara kasat mata masih tergolong miskin justru terlempar dari daftar penerima bantuan sosial akibat perubahan status desil. Ia menyebut, warga yang sebelumnya berada di desil 1 atau 2 kini melonjak ke desil 6, sehingga kehilangan akses berbagai bantuan, termasuk beasiswa pendidikan.

“Begitu desilnya di atas lima, mereka tidak dapat intervensi apa pun. Padahal secara kasat mata, mereka jauh lebih miskin dari tetangganya yang justru mendapat bantuan,” ungakp Imam Rabu (7/4).

Mantan Jurnalis ini juga menyoroti variabel yang digunakan dalam penghitungan, seperti kepemilikan sepeda motor atau telepon rumah, yang dinilai tidak lagi relevan jika tidak disertai dengan perhitungan beban utang atau cicilan.

Selain itu, pendekatan berbasis pengeluaran dianggap belum adil karena tidak mencerminkan kemampuan ekonomi sebenarnya.

“Pengeluaran warga terlihat tinggi karena bantuan, bukan karena penghasilan mandiri. Ini yang harus dikoreksi,” tegasnya.

Permasalahan serupa juga ditemukan di lapangan. Di kawasan Moro Krembangan, seorang lansia yang telah masuk kategori desil 1 justru belum menerima bantuan permakanan harian karena terkendala administrasi dan menunggu perubahan anggaran.

Imam menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya celah antara data dan implementasi kebijakan. Ia pun meminta Pemkot Surabaya lebih fleksibel dalam memberikan intervensi, khususnya bagi warga miskin baru atau yang belum terakomodasi dalam data.

Selain itu, DPRD juga mendorong dilakukan pemetaan ulang agar warga yang memenuhi syarat dapat diusulkan dalam skema bantuan pemerintah pusat, seperti BPJS PBI, jika anggaran daerah terbatas.

“Kami ingin memastikan kebijakan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Jangan sampai data di atas kertas justru menghambat hak warga miskin,” pungkasnya. Adv/Alq

Berita Terbaru

Tak Bisa Mengembang di Daerah Lain, Manco Jadi Kebanggaan Warga Tambakmas

Tak Bisa Mengembang di Daerah Lain, Manco Jadi Kebanggaan Warga Tambakmas

Selasa, 17 Nov 2026 22:09 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 22:09 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun – Kue manco menjadi salah satu kekayaan kuliner khas Desa Tambakmas, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, yang terus dipertahankan k…

Dugaan Korupsi KUR BNI Jember Rp 41 M, Penandatanganan Perjanjian  Kredit Dilakukan di Kandang Kambing

Dugaan Korupsi KUR BNI Jember Rp 41 M, Penandatanganan Perjanjian  Kredit Dilakukan di Kandang Kambing

Selasa, 17 Nov 2026 19:30 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 19:30 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya-Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur kembali menetapkan tiga orang tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha…

Jelang Penetapan UMK 2027, Gus Yani Rangkul Serikat Buruh

Jelang Penetapan UMK 2027, Gus Yani Rangkul Serikat Buruh

Selasa, 17 Nov 2026 19:01 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 19:01 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Gresik 2027 mulai memasuki tahap koordinasi. Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengajak s…

Kontingen Lamongan Bawa Pulang 29 Medali diajang Popda XV Jawa Timur

Kontingen Lamongan Bawa Pulang 29 Medali diajang Popda XV Jawa Timur

Selasa, 17 Nov 2026 19:00 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 19:00 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Prestasi membanggakan ditunjukkan oleh atlit asal Lamongan dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XV Jawa Timur Tahun 2026,…

Anggaran Gen Z Surabaya Rp47 Miliar, Ketua Komisi A DPRD Surabaya Dorong Pemuda Bangun Ekonomi Mandiri

Anggaran Gen Z Surabaya Rp47 Miliar, Ketua Komisi A DPRD Surabaya Dorong Pemuda Bangun Ekonomi Mandiri

Selasa, 17 Nov 2026 18:57 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 18:57 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Surabaya mengalokasi anggaran program Generasi Z (Gen Z) sebesar Rp47 miliar. Besarnya anggaran tersebut diharapkan tidak sekadar h…

APBD 2027 Disetujui, DPRD Lamongan Dorong Penguatan Ekonomi dan Pemerataan Infrastruktur

APBD 2027 Disetujui, DPRD Lamongan Dorong Penguatan Ekonomi dan Pemerataan Infrastruktur

Selasa, 17 Nov 2026 16:57 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 16:57 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan – DPRD Kabupaten Lamongan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja D…