Dukung Efisiensi Pusat, Pemkab Trenggalek Terapkan Kebijakan WFH Dialokasikan ke Infrastruktur Jalan

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin saat menghadiri halal bihalal di KSU Sumber Makmur, Desa Masaran, Kecamatan Munjungan. SP/ TRG
Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin saat menghadiri halal bihalal di KSU Sumber Makmur, Desa Masaran, Kecamatan Munjungan. SP/ TRG

i

SURABAYAPAGI.com, Trenggalek - Menindaklanjuti kebijakan efisiensi dari Pemerintah Pusat, kini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek juga turut serta mendukung kebijakan tersebut dengan mengalokasikan anggaran hasil penghematan kebijakan work from home (WFH) untuk pembangunan infrastruktur jalan.

Saat ini, Pemkab Trenggalek memang belum menerapkan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) meski pemerintah pusat telah mengumumkan kebijakan tersebut untuk penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, pelaksanaan WFH harus benar-benar memberikan dampak terhadap efisiensi.

"Saya sudah berkoordinasi dengan Pak Sekda, penghematan dari WFH ini nantinya sekitar Rp9 miliar. Nantinya akan kita alokasikan kembali untuk infrastruktur jalan," jelas Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin, Jumat (17/04/2026).

Lebih lanjut, untuk penerapan WFH nantinya akan dilakukan secara terbatas agar tetap efektif. Pihaknya juga memastikan, kebijakan tersebut tidak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat karena perangkat daerah yang memberikan layanan tetap beroperasi seperti biasa. 

"Selama ini kami belum melaksanakan karena saya ingin WFH nanti benar-benar berdampak pada penghematan konsumsi BBM. Kami ijin melaksanakan nanti setiap hari Rabu. Tidak hari Jum'at agar tidak terjadi long weekend. Jadi nanti setiap hari Rabu, ASN di Trenggalek berada di rumah untuk bekerja dari rumah, bukan libur," tegasnya. tr-02/dsy

Berita Terbaru

Ketua Komisi A Dorong Birokrasi Pemkot Perkuat Fungsi Pengawasan

Ketua Komisi A Dorong Birokrasi Pemkot Perkuat Fungsi Pengawasan

Selasa, 14 Jul 2026 17:50 WIB

Selasa, 14 Jul 2026 17:50 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, lurah, camat, hingga kepala organisasi perangkat daerah (OPD) harus m…

Lima Belas Ketua TP PKK Desa Dilantik, Ketua TP PKK Kecamatan Candi Memimpin Pelantikan

Lima Belas Ketua TP PKK Desa Dilantik, Ketua TP PKK Kecamatan Candi Memimpin Pelantikan

Selasa, 14 Jul 2026 17:09 WIB

Selasa, 14 Jul 2026 17:09 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo – Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Candi resmi melantik lima belas Ketua Tim Penggerak PKK Desa masa bakti 2026–2034 di Pendopo Kec…

Dituntut 7 Tahun Penjara, Pengacara Sugiri Sebut Jaksa KPK Acuhkan Fakta Persidangan

Dituntut 7 Tahun Penjara, Pengacara Sugiri Sebut Jaksa KPK Acuhkan Fakta Persidangan

Selasa, 14 Jul 2026 17:04 WIB

Selasa, 14 Jul 2026 17:04 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Tim penasihat hukum Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko menilai Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak …

MajaCraft Hadirkan Ekosistem Digital bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Indonesia

MajaCraft Hadirkan Ekosistem Digital bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Indonesia

Selasa, 14 Jul 2026 15:16 WIB

Selasa, 14 Jul 2026 15:16 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Transformasi digital membuka peluang baru bagi pelestarian budaya Indonesia. Melalui MajaCraft.id, karya para pengrajin dan…

Kebakaran Gunung Gombak di Ponorogo Hanguskan 15 Hektare Karhutla

Kebakaran Gunung Gombak di Ponorogo Hanguskan 15 Hektare Karhutla

Selasa, 14 Jul 2026 15:11 WIB

Selasa, 14 Jul 2026 15:11 WIB

SURABAYAPAGI.com, Ponorogo - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda kawasan Gunung Gombak atau Gunung Nglarangan di Dukuh Karanggayam, Desa Sukosari,…

Puncak Skandal Ponorogo, Bupati Nonaktif Sugiri Dituntut 7 Tahun Penjara dalam Kasus Suap Jabatan dan Proyek RSUD

Puncak Skandal Ponorogo, Bupati Nonaktif Sugiri Dituntut 7 Tahun Penjara dalam Kasus Suap Jabatan dan Proyek RSUD

Selasa, 14 Jul 2026 14:35 WIB

Selasa, 14 Jul 2026 14:35 WIB

SURABAYAPAGI.com, Ponorogo – Babak baru penanganan perkara korupsi yang mengguncang Pemerintah Kabupaten Ponorogo memasuki tahap krusial. Jaksa Penuntut Umum (…