SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Isu program makan siang gratis yang dicanangkan Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka bakal menggunakan anggaran dana pendidikan yakni dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menuai pro kontra.
Salah satunya, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) yang terang-terangan menolak agar pemerintah dalam pelaksanaan program makan siang gratis tidak menggunakan anggaran pendidikan, terutama BOS.
“P2G tegas menolak jika rencana kebijakan makan siang gratis menggunakan dana BOS,” kata Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri, Minggu (03/03/2024).
Imam menjelaskan, jika program tersebut tidak boleh direalisasikan melalui penggunaan anggaran pos pendidikan lantaran sebagian besar dana BOS selama ini digunakan untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorer.
“Pertama, sebagian besar dana BOS dipakai untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorer. Ini sama saja dengan memberi makan gratis siswa dengan cara mengambil jatah makan para gurunya. Sebab ada guru honorer yang hanya mengandalkan dana BOS,” katanya.
Menurut P2G, saat ini saja anggaran APBN pos pendidikan belum sepenuhnya memenuhi kesejahteraan guru dan memperbaiki fasilitas sekolah, termasuk memajukan kualitas pendidikan.
"Apalagi kalau harus menanggung beban makan siang gratis. Kita perlu mendiskusikan ini secara serius ketika presiden terpilih nanti sudah ditetapkan KPU,” lanjutnya.
Lebih lanjut, apabila anggaran pendidikan dalam APBN, juga digunakan untuk membiayai program makanan gratis, lanjutnya, dikhawatirkan akan semakin menghambat peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru.
Untuk anak SD, dari dana BOS, tiap anak itu setahun Rp900 ribu rupiah. Jika dihitung, dalam satu hari negara menganggarkan Rp2.830 per siswa. Sebenarnya sejak awal pembiayaan anak SD sudah tidak manusiawi di bawah harga satu piring nasi versi makan siang gratis, Rp15 ribu.
Sementara itu, Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan program makan gratis masih dalam pembahasan pemerintah di Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.
Dari hasil rapat tersebut belum ada keputusan lebih lanjut mengenai skema anggaran program makan siang gratis yang diusulkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun, sejauh ini, pemerintah baru memutuskan untuk membahas program tersebut dalam KEM-PPKF 2025. jk-06/dsy
Editor : Desy Ayu
