SURABAYAPAGI.com, Gresik – Rencana pembangunan dermaga penumpang dan barang yang digagas Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mendapat dukungan dari kalangan pelaku pelayaran. Ketua Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Gresik, M. Kasir Ibrahim, menilai langkah tersebut sebagai strategi penting untuk mengangkat potensi maritim daerah.
Menurutnya, Gresik memiliki posisi geografis yang kuat sebagai kawasan industri sekaligus jalur distribusi barang. Namun, potensi itu dinilai belum sepenuhnya memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan daerah.
“Kalau dikelola dengan baik dan modern, pelabuhan bisa menjadi penggerak ekonomi daerah. Arus logistik akan lebih lancar dan daya saing meningkat,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).
Kasir menjelaskan, pelabuhan Gresik memiliki akar sejarah panjang sebagai pelabuhan rakyat yang ditopang oleh pelayaran kapal kayu atau pelra. Aktivitas ekonomi dulunya tumbuh dari masyarakat pesisir yang secara mandiri menjalankan distribusi barang.
Namun, seiring modernisasi dan masuknya sistem kepelabuhanan nasional, pengelolaan pelabuhan beralih ke Pelindo. Transformasi ini ditandai dengan hadirnya kapal-kapal besar berbahan besi serta integrasi ke dalam jaringan logistik nasional.
Di satu sisi, modernisasi membawa efisiensi dan skala ekonomi yang lebih besar. Namun di sisi lain, muncul kritik laten dari sebagian pelaku pelayaran rakyat yang menilai terjadi semacam “perampasan ruang” terhadap pelabuhan rakyat.
Secara analitis, istilah “perampasan” ini bukan selalu dalam arti hukum formal, melainkan lebih pada pergeseran kontrol dan akses.
Pelabuhan yang sebelumnya berbasis komunitas perlahan berubah menjadi sistem terpusat, di mana:
-Akses sandar kapal rakyat menjadi lebih terbatas;
-Biaya operasional meningkat;
-Peran pelaku lokal terdesak oleh operator skala besar.
Kasir sendiri tidak secara eksplisit menyebut adanya perampasan, namun menegaskan pentingnya melihat sejarah sebagai pijakan kebijakan ke depan.
“Pelabuhan Gresik itu awalnya hidup dari rakyat. Jadi jangan sampai pelayaran rakyat hanya jadi pelengkap. Itu fondasi yang harus tetap dijaga,” tegasnya.
Ia juga mengingat kembali adanya wacana pemindahan pelabuhan rakyat di masa lalu yang sempat menuai penolakan. Baginya, langkah tersebut berisiko menghilangkan identitas maritim Gresik yang tumbuh dari komunitas pelra.
Dalam konteks rencana pembangunan dermaga baru, Kasir melihat peluang untuk melakukan “koreksi arah”. Pemerintah daerah dapat merancang pelabuhan yang tidak hanya modern, tetapi juga inklusif terhadap pelayaran rakyat.
Meski demikian, ia mengakui tantangan besar masih menghadang, terutama terkait kebutuhan investasi dan persoalan legalitas seperti Hak Pengelolaan Lahan (HPL).
Sebagai perbandingan, ia menyinggung negara seperti Singapura yang menjadikan sektor pelabuhan sebagai tulang punggung ekonomi nasional.
“Gresik punya potensi yang sama secara posisi. Tinggal bagaimana dikelola agar memberi manfaat sebesar-besarnya, termasuk untuk masyarakat lokal,” ujarnya.
Ke depan, ia berharap pembangunan dermaga tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro, tetapi juga menjaga keberlanjutan pelayaran rakyat sebagai bagian dari identitas dan sejarah Gresik.
“Modernisasi itu penting, tapi jangan sampai menghapus akar. Pelabuhan ini lahir dari rakyat, dan seharusnya tetap memberi ruang bagi rakyat,” pungkasnya. did
Editor : Redaksi
