SURABAYAPAGI.com, Bima- Dalam rangka memperkuat sistem pengawasan keamanan obat dan meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bima menggelar kegiatan “Pelatihan Peningkatan Kompetensi Farmakovigilans bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan”. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 12 Mei 2026, bertempat di Aula Kantor Balai POM di Bima dan diikuti secara hybrid oleh peserta dari berbagai fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Kota Bima dan Kabupaten Bima.
Pelatihan ini diadakan sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan obat pasca beredar atau post-market surveillance. Meski suatu obat telah memperoleh izin edar, pengawasan terhadap keamanan penggunaannya tetap harus dilakukan secara berkelanjutan. Hal tersebut penting untuk memastikan bahwa setiap potensi risiko atau efek samping yang muncul setelah obat digunakan masyarakat dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti.
Sebanyak 20 peserta mengikuti kegiatan ini, terdiri atas apoteker serta tenaga kesehatan lainnya yang berasal dari rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Para peserta mendapatkan pembekalan mengenai konsep dasar farmakovigilans hingga mekanisme pelaporan efek samping obat secara tepat dan sistematis.
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bima, Adjis Sandjaya, dalam sambutannya menyampaikan bahwa farmakovigilans memiliki peran penting dalam menjaga keselamatan pasien dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Menurutnya, tenaga kesehatan merupakan pihak yang paling dekat dengan pasien sehingga memiliki posisi strategis dalam mendeteksi dan melaporkan kejadian yang diduga berkaitan dengan efek samping penggunaan obat.
Ia menjelaskan bahwa farmakovigilans tidak hanya sekadar proses administrasi pelaporan, melainkan suatu sistem pengawasan yang bertujuan untuk mendeteksi, menilai, memahami, dan mencegah dampak yang merugikan akibat penggunaan obat. Dengan adanya pelaporan yang aktif dari tenaga kesehatan, pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap keamanan suatu produk obat secara lebih cepat dan akurat.
“Setiap laporan dari tenaga kesehatan memiliki arti penting dalam membangun sistem keamanan obat nasional. Informasi yang disampaikan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan untuk melindungi masyarakat dari risiko efek samping penggunaan obat,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh materi dari narasumber internal Balai POM di Bima serta perwakilan Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif. Materi yang disampaikan mencakup pemahaman dasar farmakovigilans, identifikasi Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan Efek Samping Obat (ESO), tata cara pelaporan, hingga pemanfaatan teknologi digital melalui aplikasi e-MESO.
Pada sesi identifikasi KTD dan ESO, peserta diberikan pemahaman mengenai cara membedakan efek samping obat dengan gejala penyakit atau kondisi klinis lain yang dialami pasien. Pemahaman ini dinilai penting agar laporan yang disampaikan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Selain itu, peserta juga mendapatkan pelatihan teknis terkait mekanisme pelaporan kepada Badan POM. Dalam sesi tersebut dijelaskan tahapan pengisian formulir, data yang harus dilengkapi, serta pentingnya ketepatan informasi untuk mendukung analisis keamanan obat.
Pelatihan juga menyoroti penggunaan aplikasi e-MESO sebagai sarana pelaporan elektronik. Melalui platform digital tersebut, tenaga kesehatan dapat menyampaikan laporan secara lebih cepat dan efisien. Digitalisasi pelaporan diharapkan mampu meningkatkan jumlah dan kualitas laporan efek samping obat dari fasilitas pelayanan kesehatan.
Menurut penyelenggara, salah satu tantangan dalam pelaksanaan farmakovigilans adalah masih rendahnya pelaporan kejadian efek samping obat oleh tenaga kesehatan. Sebagian tenaga kesehatan masih merasa ragu untuk melapor karena khawatir laporan yang disampaikan belum tentu berkaitan langsung dengan penggunaan obat. Padahal, setiap dugaan kejadian yang muncul tetap perlu dicatat dan dianalisis lebih lanjut.
Melalui kegiatan pelatihan ini, Balai POM di Bima berharap kesadaran tenaga kesehatan terhadap pentingnya pelaporan farmakovigilans dapat semakin meningkat. Dengan keterlibatan aktif seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, sistem pemantauan keamanan obat di Indonesia dapat berjalan lebih optimal.
Pada akhirnya, pelatihan ini diharapkan mampu mendorong terciptanya budaya keselamatan pasien atau patient safety yang lebih kuat di lingkungan pelayanan kesehatan. Deteksi dini terhadap risiko efek samping penggunaan obat akan memungkinkan langkah pencegahan dilakukan lebih cepat, mulai dari pembaruan informasi keamanan, pembatasan penggunaan obat tertentu, hingga penarikan produk dari peredaran apabila terbukti berisiko tinggi bagi masyarakat.
Melalui sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan, pengawasan obat yang efektif diharapkan dapat terus terwujud demi menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat secara menyeluruh. wda/hik
Editor : Redaksi
