SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Perum Bulog ditugaskan menyerap minimal 1 juta ton jagung petani dalam setahun untuk pengelolaan cadangan jagung pemerintah. Realisasi tersebut nyatanya sangat rendah di lapangan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Rachmat Pambudy mengatakan realisasi cadangan jagung pemerintah per 6 Juli 2026 baru 190 ribu ton atau 19�ri target. Jumlah itu lebih baik dibandingkan 2025 yang hanya 101,8 ribu ton atau 10�ri target.
"Baru tercapai 10% (di 2025), baru tercapai 19�ri target (2026). Ini harus ada perbaikan mendasar," ungkap Rachmat dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (9/7/2026).
Penugasan itu sesuai amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Jagung Dalam Negeri Serta Penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah Tahun 2026-2029. Dalam hal ini Kementerian PPN/Bappenas ditugaskan untuk memastikan kebijakan tersebut bisa dilaksanakan dan selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah.
Melalui aturan tersebut, pemerintah menargetkan serap 1 juta ton jagung dalam negeri pada tahun ini dengan patokan harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp 5.500 per kilogram yang telah masuk usia panen di tingkat petani dengan kadar air antara 18-20%. Tujuannya untuk menyerap hasil panen petani lokal dengan harga pantas.
Kebijakan itu juga dinilai memiliki efek domino yang baik, di mana jagung yang diserap menjadi cadangan jagung pemerintah akan disalurkan sebagai pakan murah untuk peternak lewat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Dengan begitu, hasilnya diharapkan bisa membuat harga daging ayam dan telur di pasaran tetap stabil dan terjangkau.
Melihat realisasinya yang masih rendah, Kementerian PPN/Bappenas mendorong agar pencapaian target pengadaan cadangan jagung pemerintah bisa dipercepat. Strategi dan rencana pemanfaatan cadangan jagung pemerintah dinilai perlu disiapkan terutama untuk jaminan harga bagi petani dan stabilitas harga. n hu, ec
Editor : Redaksi
