GERTAK: Kegagalan Raih WTP Cerminan Amburadulnya Pengelolaan Keuangan Pemkot Madiun ‎

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Putut Kristiawan Koordinator Gerakan Tangkap Koruptor (GERTAK)
Putut Kristiawan Koordinator Gerakan Tangkap Koruptor (GERTAK)

i

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Kegagalan Pemerintah Kota Madiun meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai menjadi sinyal adanya persoalan serius dalam tata kelola keuangan daerah. Salah satu temuan yang menjadi sorotan adalah penerimaan dan pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) tahun 2025 yang dilakukan di luar mekanisme APBD.

‎Koordinator Gerakan Rakyat Tangkap Koruptor (GERTAK), Putut Kristiawan, mengatakan temuan tersebut menunjukkan masih adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

‎"Ketidakpatuhan terhadap UU Nomor 40 Tahun 2007 dan PP Nomor 47 Tahun 2012 menjadi batu sandungan bagi Kota Madiun karena tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan dalam pengelolaan keuangan," ujar Putut dalam keterangannya, Minggu (12/7/2026).

‎Selain persoalan pengelolaan TSP, Putut menilai masih terdapat sejumlah kelemahan lain dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang turut berkontribusi terhadap tidak diraihnya opini WTP.

‎"Temuan-temuan terkait amburadulnya sistem pengelolaan keuangan juga turut berperan dalam kegagalan meraih opini tertinggi," katanya.

‎Menurut Putut, saat ini yang lebih penting adalah bagaimana Pemkot Madiun memberikan penjelasan dan tindak lanjut atas sejumlah temuan BPK yang menjadi dasar pemberian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Terlebih, sejumlah fraksi DPRD Kota Madiun juga telah menyoroti persoalan tersebut dalam rapat pemandangan umum terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

‎Ia berharap Plt Wali Kota Madiun mampu membuktikan kepada masyarakat bahwa berbagai temuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diperbaiki.

‎"Plt Wali Kota harus bisa membuktikan kepada masyarakat kalau sebenarnya Pemkot Madiun layak memperoleh opini WTP," tegasnya.

‎Sebagai informasi, dalam melakukan pemeriksaan, BPK memiliki tiga jenis audit. Pertama, pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan menilai kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dari pemeriksaan tersebut, BPK dapat memberikan opini WTP, WDP, Tidak Memberikan Pendapat (TMP), maupun Tidak Wajar (TW).

‎Selain itu, BPK juga melakukan pemeriksaan kinerja untuk menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang bersifat investigatif guna menilai adanya dugaan penyimpangan atau tindak pidana korupsi.

‎Apabila laporan keuangan telah disajikan sesuai SAP tanpa pengecualian material, BPK akan memberikan opini WTP. Sementara apabila secara umum telah sesuai SAP namun masih terdapat pos-pos tertentu yang belum memenuhi ketentuan, maka opini yang diberikan adalah WDP.mdn

Tag :

Berita Terbaru

Dorong Konsumsi Ikan Sejak Dini, Diskan Probolinggo Gencarkan Gemarikan

Dorong Konsumsi Ikan Sejak Dini, Diskan Probolinggo Gencarkan Gemarikan

Senin, 16 Nov 2026 13:27 WIB

Senin, 16 Nov 2026 13:27 WIB

SURABAYAPAGI.com, Probolinggo - Guna memenuhi kebutuhan gizi dan mendukung tumbuh kembang generasi masa depan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo bakal…

Ditarget Rampung 30 Desember, Ponorogo Kebut Pembuatan Taman Telaga Ngebel

Ditarget Rampung 30 Desember, Ponorogo Kebut Pembuatan Taman Telaga Ngebel

Senin, 16 Nov 2026 13:21 WIB

Senin, 16 Nov 2026 13:21 WIB

SURABAYAPAGI.com, Ponorogo - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat mulai merealisasikan penataan mulai…

Jaga Daya Beli Masyarakat di Tengah Inflasi, Pemkab Lamongan Gelar Pasar Murah

Jaga Daya Beli Masyarakat di Tengah Inflasi, Pemkab Lamongan Gelar Pasar Murah

Senin, 16 Nov 2026 13:15 WIB

Senin, 16 Nov 2026 13:15 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga daya beli di tengah…

Komisi C Desak Bank Jatim Benahi Kredit Bermasalah dan Berantas Fraud

Komisi C Desak Bank Jatim Benahi Kredit Bermasalah dan Berantas Fraud

Senin, 16 Nov 2026 12:51 WIB

Senin, 16 Nov 2026 12:51 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) di atas 5 persen dan potensi kecurangan internal menjadi sorotan Komisi C…

Tekan Angka Pernikahan Usia Anak, Pemkab Magetan Gencarkan Edukasi Goes to School

Tekan Angka Pernikahan Usia Anak, Pemkab Magetan Gencarkan Edukasi Goes to School

Senin, 16 Nov 2026 12:45 WIB

Senin, 16 Nov 2026 12:45 WIB

SURABAYAPAGI.com, Magetan - Sebagai upaya dalam pencegahan pernikahan usia dini atau anak, utamanya di kalangan pelajar, agar mereka bisa fokus belajar untuk…

Perkuat Penataan Kawasan Wisata, Pemkot Malang Siapkan Raperda di 2027

Perkuat Penataan Kawasan Wisata, Pemkot Malang Siapkan Raperda di 2027

Senin, 16 Nov 2026 12:39 WIB

Senin, 16 Nov 2026 12:39 WIB

SURABAYAPAGI.com, Malang - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, bakal segera menyiapkan rancangan peraturan daerah (raperda) yang dikhususkan memperkuat penataan…