Masuki Tahap Lelang, Pemkot Madiun Usulkan Perbaikan Jembatan Manguharjo ke Pusat

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Kondisi Jembatan Manguharjo Kota Madiun yang diusulkan DPUPR setempat ke pusat untuk dilakukan perbaikan dan pelebaran. SP/Foto:DPUPR Kota Madiun
Kondisi Jembatan Manguharjo Kota Madiun yang diusulkan DPUPR setempat ke pusat untuk dilakukan perbaikan dan pelebaran. SP/Foto:DPUPR Kota Madiun

i

SURABAYAPAGI.com, Madiun -  Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), mengusulkan permohonan perbaikan Jembatan Manguharjo ke Kementerian PU RI yang saat ini proses untuk Detail Engineering Design (DED) memasuki tahap lelang.

Plt Kepala DPUPR Kota Madiun Dwi Setyo Nugroho mengungkap, jika DED menjadi dokumen terakhir yang harus diselesaikan setelah AMDAL, manajemen proyek, kajian aspek sosial, dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) selesai. Ia menargetkan tahun ini semua berkas bisa diusulkan ke kementerian.

"DED menjadi salah satu syarat untuk pengusulan ke Kementerian PU. Kami mengusulkan dua opsi, yakni dibongkar total atau diperlebar. Keputusannya nanti ada di kementerian," ujarnya, Minggu (26/07/2026).

Adapun, Pemkot Madiun mengusulkan perbaikan jembatan tersebut karena kondisi Jembatan Manguharjo dinilai sudah tidak lagi memadai. Infrastruktur yang dibangun pada 1972 itu telah berusia lebih dari 50 tahun dan kini menanggung volume lalu lintas yang terus meningkat.

Sedangkan untuk usulan itu juga sekaligus sebagai upaya DPUPR Kota Madiun mengurai kemacetan yang sering terjadi di jalan tersebut. Dengan usulan perbaikan tersebut, lebar jembatan yang saat ini sekitar 10 meter akan diperluas menjadi sekitar 17 meter. Sedangkan, panjang jembatan tetap sekitar 110 meter.

Pihaknya berharap agar proses penyusunan DED Jembatan Manguhajo hingga evaluasi di Kementerian PU dapat selesai sesuai jadwal. "Jika seluruh tahapan berjalan lancar, usulan ditargetkan memperoleh persetujuan paling cepat September mendatang sehingga pembangunan dapat dimulai pada 2027," katanya. md-02/dsy

Berita Terbaru

Lewat Program BSPS 2026, DPR Apresiasi Transparansi dan Perluasan Penerima Hingga 400 Ribu Unit Nasional

Lewat Program BSPS 2026, DPR Apresiasi Transparansi dan Perluasan Penerima Hingga 400 Ribu Unit Nasional

Senin, 27 Jul 2026 18:55 WIB

Senin, 27 Jul 2026 18:55 WIB

SurabayaPagi, Surabaya — Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di kawasan Wonosari, Surabaya, menunjukkan progres signifikan. Sebanyak tiga rumah w…

Kendaraan Listrik Masuk Sektor Transportasi Premium, Jawab Kebutuhan Mobilitas Kota Besar

Kendaraan Listrik Masuk Sektor Transportasi Premium, Jawab Kebutuhan Mobilitas Kota Besar

Senin, 27 Jul 2026 18:46 WIB

Senin, 27 Jul 2026 18:46 WIB

SurabayaPagi, Surabaya — Tingginya aktivitas bisnis dan perdagangan di Surabaya mendorong kebutuhan layanan transportasi yang tidak hanya andal, tetapi juga m…

Resmi, Pemkab Ponorogo Buka Lelang 6 Jabatan Eselon II

Resmi, Pemkab Ponorogo Buka Lelang 6 Jabatan Eselon II

Senin, 27 Jul 2026 16:52 WIB

Senin, 27 Jul 2026 16:52 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Pagi-Usai diterpa krisis jabatan setingkat kepala dinas pasca OTT Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Pemerintah Kabupaten Ponorogo…

Dewan Gelar RDP Terkait Serapan Anggaran Semester Satu

Dewan Gelar RDP Terkait Serapan Anggaran Semester Satu

Senin, 27 Jul 2026 16:50 WIB

Senin, 27 Jul 2026 16:50 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto – Komisi III DPRD Kota Mojokerto menggelar rapat evaluasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semester I Tahun A…

Nama Mantan Bupati Ponorogo Dan Eks DPR-RI Tersebut Dalam Sidang Korupsi BSPS Sumenep

Nama Mantan Bupati Ponorogo Dan Eks DPR-RI Tersebut Dalam Sidang Korupsi BSPS Sumenep

Senin, 27 Jul 2026 15:50 WIB

Senin, 27 Jul 2026 15:50 WIB

SURABAYA, Surabaya Pagi-Nama politikus yang juga mantan Bupati Ponorogo periode 2015-2019 Ipong Muchlison, terseret dalam persidangan kasus dugaan korupsi…

Produksi Hingga 8.000 Lumpia per Hari, Kampung Lumpia Surabaya Diminta Bebas Pajak Berat

Produksi Hingga 8.000 Lumpia per Hari, Kampung Lumpia Surabaya Diminta Bebas Pajak Berat

Senin, 27 Jul 2026 15:49 WIB

Senin, 27 Jul 2026 15:49 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Anggota DPR RI Komisi VII, Bambang Haryo Soekartono (BHS), mengunjungi Kampung Lumpia Ngaglik, Surabaya, yang belakangan viral di m…