SurabayaPagi, Surabaya - Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), memanfaatkan masa reses sidang V tahun 2025–2026 dengan menyerap aspirasi warga RW 13 Kelurahan Ampel, Surabaya, Senin (27/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah program strategis pemerintah yang menyasar ekonomi kerakyatan menjadi fokus utama sosialisasi.
Dalam kegiatan tersebut, BHS memaparkan berbagai program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah, mulai dari program perumahan hingga akses pembiayaan murah bagi pelaku usaha kecil.
Ia menyebut, pemerintah saat ini tengah mendorong realisasi program pembangunan tiga juta rumah yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dengan skema uang muka (DP) nol rupiah.
“Bapak Presiden mempunyai program 3 juta rumah. DP-nya 0 rupiah,” kata Bambang Haryo.
Selain sektor perumahan, dukungan terhadap ekonomi kerakyatan juga diperkuat melalui akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau.
Menurutnya, pemerintah menyediakan skema kredit berbunga rendah dengan tenor panjang hingga 40 tahun, bahkan tanpa agunan.
“Dapatkan itu kredit dengan bunga murah dan tenornya 40 tahun. Jadi lama pengembalian itu 40 tahun sehingga murah sekali,” ujarnya.
Sebagai anggota Komisi VII DPR RI yang membidangi sektor industri, UMKM, dan ekonomi kreatif, BHS mendorong masyarakat untuk memanfaatkan berbagai fasilitas pembiayaan tersebut, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program Mekar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera).
Ia menjelaskan, program Mekar mengalami penurunan bunga signifikan, dari sebelumnya berkisar 18–25 persen menjadi sekitar 8 persen.
Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong pelaku UMKM untuk berkembang dan naik kelas.
“Yang kemarin Mekar itu bunganya dari 18–25 persen menjadi 8 persen. Ini tujuannya supaya UMKM di Indonesia menggeliat semua, naik kelas semua,” jelasnya.
Sementara itu, untuk program KUR, pemerintah juga meningkatkan plafon anggaran agar dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha.
Saat ini, pelaku UMKM dapat mengakses pinjaman hingga Rp100 juta tanpa agunan, dengan persyaratan yang relatif mudah.
“Kalau sekarang ambil KUR bisa sampai dengan Rp100 juta tanpa agunan. Dan KUR dinaikkan dari Rp280 triliun menjadi Rp300 triliun,” tegasnya.
Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, realisasi KUR secara nasional terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, dengan sektor UMKM menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
Di Jawa Timur sendiri, UMKM berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta penyerapan tenaga kerja.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur mencatat, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2026 sebesar 3,55 persen, lebih rendah dibanding rata-rata nasional sebesar 4,68 persen.
Kondisi ini menunjukkan peran penting sektor UMKM dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Melalui sosialisasi program-program tersebut, BHS berharap masyarakat dapat memanfaatkan berbagai peluang yang tersedia untuk meningkatkan taraf hidup, sekaligus memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan di tingkat lokal.
Editor : Redaksi
