Tuntut Upah Sesuai UMK, Puluhan Buruh Unjuk Rasa di Disnakertrans Jombang

Rabu, 20 Nov 2019 11:35 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jombang - Puluhan buruh yang tergabung dalam Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Jombang, melakukan unjuk rasa (Unras) di depan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 175, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dalam aksi unras tersebut, para buruh menuntut kenaikan upah sesuai dengan upah minimum kabupaten (UMK). Hal itu karena buruh outsourching di Kabupaten Jombang rata-rata upah yang diterima tidak sesuai UMK. Ketua GSBI, Hadi Purnomo mengatakan, bahwa menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak boleh mengupah dibawah standar UMK, meskipun buruh outsourching. "Jadi upah mereka ada yang Rp 1,6 juta, ada yang Rp 1,9 juta. Jadi masih dibawah UMK. Dan permasalahan ini tidak hanya di SGS saja, tapi di seluruh Jombang," katanya, kepada jurnalis di tengah-tengah aksi, Rabu (20/11/2019). Hadi menjelaskan, bahwasanya di Pabrik Sumber Graha Sejahtera (SGS) upah pekerja lama dan yang baru ada perbedaan dalam skala upah, terutama pekerja outsourching. Dan untuk mencari solusi, pihaknya selalu koordinasi dengan Disnaker. "Namun, disitu tidak ada tanggapan serius dengan melihat kondisi langsung dilapangan. Jadi belum ada solusi. Dan aksi ini tiap tahun pasti ada, karena setiap tahun itu permasalahan-permasalahan pasti muncul," jelasnya. Hadi memaparkan, yang dimaksud yakni permasalahan akan menumpuk. Di tahun ini belum ada penyelesaian, tahun berikutnya juga belum ada. "Jadi, buruh outsourching di dalam perusahaan, khususnya yang ada di Jombang, upah jauh dibawah UMK. Karena kita kerjanya sama, tenaga sama, tapi pengupahannya di bawah UMK," paparnya. **foto** Sementara, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Jombang, Purwanto menjelaskan, bahwa pengupahan, khususnya UMK, Disnaker bekerja sama dengan dewan pengupahan kabupaten merumuskan pada setiap tahun. "Dalam rangka merumuskan itupun juga sudah diatur di dalam PP 78 2015 tentang pengupahan. Sehingga, rumusnya pun sudah jelas sudah disebutkan. Kami dalam perumusan tidak berwenang menetapkan, itu ranah Gubernur Jatim," jelasnya. Purwanto menandaskan, usai ditetapkan gubernur, pihaknya mensosialisasikan. Untuk pengawasan terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan UMK, ada petugas pengawasan ketenagakerjaan. "Petugas itu ada di Bidang Pengawasan Disnakertrans Jawa Timur. Sedangkan di Jombang berkantor di BLK. Jadi untuk pengawasan bila ada permasalahan UMK, menjadi ranah mereka," tandasnya. Terkait persoalan skala upah di Pabrik SGS yang tak kunjung usai, Purwanto mengatakan, bahwa perbedaan dalam satu tahun memang belum UMK. Namun jika masa kerja sudah lama, akan disesuaikan. "Misal saya menjadi pekerja baru pada saat ini, tidak serta merta langsung menerima upah seperti UMK. Disitu ada ketentuan-ketentuan, sehingga lepas satu tahun nantinya bisa mendapat UMK," katanya. Jadi, persoalan di Pabrik SGS Disnaker mengetahui karena peraturan perusahaan harus melapor terkait skala upah dan sebagainya. "Itu untuk mendapat pengesahan dari Disnaker, agar perusahaan tidak melenceng dari regulasi yang ada," pungkasnya.(suf)

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Ekonomi Jatim Melonjak, Rangkaian Pameran Internasional Bidik Transaksi Ratusan Miliar

Senin, 15 Jun 2026 18:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Perekonomian Jawa Timur membuka tahun 2026 dengan kinerja impresif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi…

Sambut 1 Suro, 32 Seniman Lukis Pusaka Nusantara di Balai Pemuda Surabaya

Senin, 15 Jun 2026 16:57 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Puluhan seniman dari berbagai daerah di Jawa Timur menggelar aksi melukis langsung (on the spot) bertema pusaka Nusantara dalam k…

Didukung Koni, Turnamen Domino Surabaya Perkuat Status Olahraga Resmi

Senin, 15 Jun 2026 16:52 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Turnamen Domino Piala Wali Kota Surabaya 2026 menjadi panggung kompetitif bagi olahraga pikiran yang tengah berkembang di Indonesia.…

Khofifah Ajak Warga Ramaikan Jalan Sehat 1448 H, Perkuat Ukhuwah dan Budaya Hidup Sehat

Senin, 15 Jun 2026 14:27 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak masyarakat menyemarakkan peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah melalui k…

Semua Dikuasai PT JPC, Armaya Minta Pengelolaan Parkir Dievaluasi

Senin, 15 Jun 2026 13:05 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun - Kasus sengketa lahan parkir PT Jatim Parkir Center (JPC) di Jalan dr. Soetomo membuka fakta lain terkait dominasi pengelolaan p…

Saat Efisiensi Anggaran Jadi Sorotan, DPRD Jatim Malah Usul Tambah Reses 6 Kali

Senin, 15 Jun 2026 12:48 WIB

Surabaya, nawacita – Anggota DPRD Jawa Timur mengusulkan tambahan jumlah kegiatan reses dari 3 kali menjadi 6 kali setahun. Rencana tersebut tertuang dalam d…