Belakangan ini Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menjadi sorotan publik, lantaran pernyataan maupun kebijakannya dinilai kontroversial. Setelah perintah menonton film G30S-PKI, mantan Pangdam V Brawijaya ini juga mengungkap soal pengadaan 5.000 pucuk senjata ilegal. Gatot menyebut senjata tersebut dipesan sebuah instansi non-militer dan mencatut nama Presiden Jokowi. Belakangan diketahui, Badan Intelijen Negara (BIN) yang melakukan pengadaan senjata. Tapi apa benar berjumlah 5.000 senjata? Jika benar, tentu luar biasa mengingat 5.000 pucuk senjata itu sama dengan kekuatan 4 -5 batalyon tempur. Lantaran menjadi polemik, Menkopolhukam Wiranto pun turun tangan. Lantas, adakah rivalitas antara Jenderal Gatot Nurmantyo dengan Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan? Untuk diketahui, Budi Gunawan merupakan mantan Wakapolri yang dikenal publik sebagai orang dekat Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
-----------
Laporan : Joko Sutrisno-Ibnu F. Wibowo, Editor: Ali Mahfud
-----------
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai pernyataan Jenderal Gatot perlu ditindaklanjuti terkait temuan pengadaan 5.000 pucuk senjata ilegal. Apalagi, dilakukan oleh institusi non-militer. "Kalau misalnya memang ada, mestinya dibuka supaya tidak terjadi lagi, karena kita kan punya mekanisme prosedur untuk pengadaan Alutsista termasuk senjata," ujar Fadli di Kawasan Monumen Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (24/9/2017).
Fadli meminta Panglima TNI menjelaskan kepada publik ihwal pernyataan tersebut. Penindakan secara hukum perlu dilakukan bilamana pernyataan Gatot sesuai dengan temuan fakta yang terjadi. "Mudah-mudahan Panglima TNI bisa menjelaskan institusi mana. Kalau ada institusi itu bersalah bisa ditegur," tegas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Pengadaan Alutsista dibatasi hanya dilakukan oleh instansi tertentu. Menurut Fadli, tidak akan sulit bagi pemerintah untuk menelusuri masalah yang telah disebutkan itu. "Memang ini jadi pertanyaan besar, tapi saya tidak tahu yang dimaksud oleh Panglima institusi mana," ujar dia.
Ia menegaskan, pengadaan senjata secara ilegal sangat berbahaya bagi keamanan negara. Dia bilang, pemerintah mesti bergerak cepat lantaran kasus ini juga disebut mencatut nama Presiden Joko Widodo. "Tidak boleh ada institusi yang tidak berhak, kemudian melakukan hal itu. Itu sangat berbahaya. Kita hanya membolehkan institusi yang berhak mengadakan senjata," ucap Fadli.
Sebelumnya, di hadapan para purnawirawan, Gatot menyebut, ada institusi non militer yang berupaya mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal, dan itu mencatut nama Presiden Jokowi. "Ada kelompok institusi yang akan beli 5.000 pucuk senjata, bukan militer. Memakai nama Presiden. Seolah-olah dari Presiden yang berbuat, padahal saya yakin itu bukan presiden. Informasi yang saya dapat kalau tidak A1 tidak akan saya sampaikan di sini," ungkap Gatot di aula Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur (22/9).
Gatot menegaskan, tidak boleh ada institusi di Indonesia yang memiliki senjata selain TNI dan Polri. “Dan polisi pun tidak boleh memiliki senjata yang bisa menembak tank dan bisa menembak pesawat dan bisa menembak kapal, saya serbu kalau ada. Ini ketentuan,” tandas lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1982 ini.
Wiranto Menengahi
Tak ingin menjadi isu liar, Menkopolhukam Wiranto akhirnya angkat bicara. Ia meluruskan isu adanya pembelian 5.000 pucuk senjata oleh instansi tertentu. Wiranto mengakui ada pembelian senjata, tapi tidak berjumlah ribuan. "Sekarang sedang bergulir di tengah masyarakat dan menimbulkan spekulasi. Apakah ini karena keadaan Indonesia yang sudah genting, ada sesuatu kekuatan yang ingin (pemberontakan) seperti tahun-tahun dulu melakukan aksi yang mengganggu stabilitas dan keamanan nasional," kata Wiranto dalam jumpa pers di kantornya, Minggu (24/9) kemarin.
Wiranto mengaku telah berkomunikasi dengan Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan institusi terkait. Wiranto menyimpulkan isu ini menjadi liar karena faktor komunikasi yang tidak tuntas. "Setelah saya tanyakan, saya cek kembali, ternyata ini berhubungan dengan pembelian 500 pucuk senjata buatan Pindad, yang diperuntukkan bagi sekolah intelijen oleh BIN," ucap mantan Panglima TNI di era Orba ini.
Wiranto mengungkapkan, senjata yang dibeli bukan standar TNI. Pembelian senjata itu menggunakan dana APBN. Itu dipastikan Wiranto setelah penjajakan dan penelitian yang ia lakukan. "Pembelian senjata dari Pindad yang bukan standar TNI itu memang perlu minta izin. Bukan dari Mabes TNI, tapi cukup dari Mabes Polri. Dan sudah dilakukan," ucap dia.
Wiranto membantah pembelian senjata jenis itu harus mendapatkan persetujuan Presiden RI. Wiranto meminta semua pihak tidak lagi membuat isu ini terus menjadi liar. "Dengan demikian isu mengenai ini, saya kira kita tutup. Karena sudah tidak ada masalah sebenarnya. Tidak perlu dikhawatirkan bahwa ada satu kekuatan-kekuatan lain yang akan membeli senjata sampai 5.000 pucuk untuk hal yang mengganggu kepentingan nasional," papar pendiri Partai Hanura ini.
Manuver Politik
Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik meminta Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tidak melakukan manuver politik. Ini menyusul pernyataan Gatot terkait adanya institusi non militer yang akan mengimpor 5.000 senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Jokowi. "Kita semua perlu lebih tenang dan menjaga jarak dari manuver-manuver politik yang sudah menabrak batas kepatutan maupun Undang-undang. Contohnya, manuver politik Panglima TNI Gatot Nurmantyo," papar Rachland.
Rachland menyebut, Gatot sudah melakukan sejumlah kesalahan dengan membocorkan data intelijen, apalagi yang sensitif kepada publik. Seharusnya informasi semacam itu dilaporkan pada Presiden atau pada DPR. "Bukan kepada sesepuh dan purnawirawan TNI dalam acara yang diliput luas oleh wartawan dan dipandang sebagai upaya untuk menghimpun dukungan bagi manuver-manuver politiknya," tandas dia.
Hal sama dinyatakan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Ia menyayangkan pernyataan Panglima TNI tersebut. "Bapak panglima kan langsung bisa komunikasi kepada (instansi) yang bersangkutan. Karena infonya A1, ya biar langsung bapak Panglima," ucap Hasto Kristiyanto.
Menurut Hasto, seharusnya di antara jajaran pimpinan pemerintahan bisa saling bertemu. Dalam pertemuan, mereka bisa saling berdialog dan mengklarifikasi secara langsung hal-hal yang sangat penting dan krusial tersebut. "Tanpa perlu menyampaikan kepada publik, beliau dapat langsung melakukan klarifikasi," ungkapnya. n
Editor : Redaksi