SURABAYAPAGI.COM, Trenggalek - BPBD Jawa Timur menyiapkan bantuan darurat untuk penanganan bencana tanah longsor maupun banjir yang terjadi di Kabupaten Trenggalek.
Hal ini disampaikan Darso Kepala Seksi Rekonstruksi BPBD Jawa Timur, bahwasannya untuk mengucurkan bantuan tersebut, pihaknya masih menunggu surat resmi penetapan tanggap darurat bencana dari Bupati Trenggalek.
"Kami juga masih menunggu data rincinya mengenai kerusakan yang terjadi di sini (Trenggalek), semua data kerusakan itu hasus terperinci by name by addres. Kami tidak mau kalau data berdasarkan asumsi atau perkiraan," kata Darso, Rabu (18/10/2017).
Menurutnya, bila seluruh data dan persyaratan yang dibutuhkan telah siap, pihaknya akan mengajukan pencairan bantuan dari biaya tak terduga (BTT) ke Gubernur Jawa Timur. Proses pengajuan akan dilakukan secepatnya, karena bersifat darurat dan sangat dibutuhkan masyarakat Trenggalek.
Darso menjelaskan, bantuan dari pemerintah provinsi akan diwujudkan berupa anggaran yang ditransfer langsung ke kas daerah. Anggaran khusus tersebut hanya bisa digunakan untuk penanganan darurat bencana yang ada. "Dana itu nanti hanya untuk belanja hal-hal yang bersifat darurat, seperti sembako maupun hal-hal lainnya. Kalau semen bukan darurat lagi," ujarnya kepada wartawan.
Untuk mendukung rencana pemberian bantuan itu, BPBD Provinsi Jatim terjun langsung ke sejumlah titik bencana yang ada di Kecamatan Munjungan maupun Kecamatan Panggul dan Watulimo. Hal tersebut untuk memastikan kondisi riil di lapangan telah sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah atau belum.
Sedangkan hasil komunikasi dengan para Kepala Desa, untuk saat ini yang paling dibutuhkan adalah sembako, alat untuk membersihkan material longsor, kemudian juga bronjong. Selain penanganan tanggap darurat, BPBD Jatim juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk proses penanganan pasca bencana. Rencananya Pemprov akan menggulirkan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi,” tuturnya.
Camat Munjungan Rudiyanto mengaku, saat ini seluruh jajaran pemerintahan desa masih melakukan pendataan jumlah rumah maupun infrastruktur yang terdampak atau mengalami kerusakan akibat bencana tanah longsor maupun banjir. "Ini memang cukup banyak, data yang kami miliki semuanya sudah by name by addres sesuai dengan permintaan dari provinsi. Ini memang betul, karena untuk menghindari batuan yang salah sasaran," katanya.
Pihaknya mengaku proses pendataan dampak kerusakan tersebut membutuhkan waktu tersediri, karena mayoritas rumah yang terdampak berada di kawasan lereng perbukitan dengan medan yang cukup terjal. "Khusus di wilayah Munjungan ada 220 rumah dan 21 fasilitas umum yang rusak, belum kecamatan lain," imbuhnya. har
Editor : Redaksi