Fenomena adanya bandar politik di Pilkada diakui Dekan Fisip UIN Sunan Ampel Surabaya, Akhmad Muzakki. Tanpa menyebut nama siapa bandar itu, ia menyebut keberadaan bandar politik ini cukup kuat. Dengan kekuatan modalnya bisa mengendalikan kebijakan pemerintah.
Menurutnya, ini mencerminkan kemunduran demokrasi karena berada di bawah pengaruh kekuatan modal. "Ini salah satunya karena terlalu banyak partai politik. Diperparah dengan kaderisasi yang tidak berjalan. Sehingga, mereka yang mempunyai kekuatan modal kuat ini berlomba-lomba memainkan pengaruhnya," kata Muzakki kepada Surabaya Pagi, Senin(4/12).
Apabila terjadi berlarut, menurut Muzakki, hal tersebut tidak akan memiliki dampak yang kurang baik bagi iklim demokrasi. "Tidak boleh berada di bawah pengaruh modal. Harus benar- benar demi rakyat," tegasnya.
Perubahan, menurut Muzakki, dapat dilakukan apabila para penyelenggara negara benar-benar memahami fungsinya. Keberlanjutan pemerintahan harus dijalankan secara mutlak demi kepentingan rakyat.
"Tapi, yang tersisa sekarang ini kan hanya kekuatan civil society. Itu harus dimaksimalkan untuk melawan para bandar yang bermain di dunia politik. Hanya saja, mohon kekuatan civil society ini digunakan dengan cara yang baik. Bukan dengan cara yang munkar," tandasnya.
Di sisi lain, pakar politik asal Unair Suko Widodo menjabarkan sudah banyak fenomena bandar politik yang ketahuan di berbagai belahan dunia. Tidak jarang bahkan hal tersebut berakibat fatal bagi politisi yang dikendalikan oleh bandar tersebut. "Banyak sudah kasusnya. Mau ambil contoh, misalkan di Malaysia kasus soal Uber itu kan lagi ramai. Pun untuk kasus yang sama di UEA. Disitu Uber membiayai politisi tertentu agar regulasi soal taksi online bisa lolos di masing-masing negara tersebut," jelas Suko, secara terpisah.
Konsekuensi dari politisi yang ketahuan dikendalikan oleh bandar, menurut Suko juga beragam. "Di Korea itu pernah ada, Menteri dan dia mundur. Kalau di Jepang, ini bisa sampai bunuh diri karena malu," katanya.
Bagaimana dengan di Indonesia? Suko menilai selama ini pengawasan terkait hal tersebut belum pernah diawasi secara ketat. Seharusnya, Komisi Informasi dan lembaga lain seperti Ombudsman juga dapat dilibatkan untuk pengawasan. "Jangan hanya berserah ke Bawaslu. Tapi, di sisi lain kan politisi kita tebal mukanya. Ketahuan korupsi saja masih bisa melawan dengan senyum-senyum. Kalau ketahuan punya bandar mungkin ya nggak dianggap penting," tegas Suko.
Pada kesempatan yang sama, Suko juga mengatakan bahwa potensi politisi yang dikendalikan oleh bandar politik juga dapat terjadi pada setiap jenjang politik. "Bukan hanya anggota DPR saja, atau sekelas menteri. Sekelas Presiden pun bisa kena. Contohnya ketika Presiden Nixon di Amerika Serikat dijatuhkan karena skandal watergate. Itu contoh bagaimana Presiden bisa dikendalikan oleh bandar politik untuk mengatur regulasi," pungkasnya. n ifw
Editor : Redaksi