SURABAYAPAGI, Surabaya - Setiap tanggal 9 Februari, pers di Indonesia merayakan hari besarnya yang kemudian disebut dengan Hari Pers Nasional (HPN).
Tahun ini, perayaan HPN dilakukan di Kendari, Sulawesi Tenggara dengan tema Sultra Jaya Indonesia Maju. Peringatan tahunan yang dilaksanakan rutin di Indonesia sejak 1985 ini, memiliki tema yang terus berganti. Kendati begitu, esensi dari tema tersebut adalah untuk memajukan Indonesia.
Salah satu tugas terberat pers adalah menjaga marwah politik dan demokrasi di Indonesia. Tahun 2022 hingga 2024, merupakan tahun dimana tugas dari pers tersebut diuji.
Karena tahun 2022, ada momen politik yang menentukan masa depan demokrasi Indonesia. Dan puncaknya adalah tahun 2024 yang ditandai dengan pemilu presiden.
Tepatnya 1 Agustus 2022, akan ada sejumlah partai politik yang akan mendaftarkan diri ke KPU. Dan pada tanggal 14 Desember 2022 KPU akan menetapkan parpol peserta Pemilu 2024.
Menurut Pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura sekaligus peneliti Survey Center (SSC) Surabaya Surokim Abdussalam, ujian terbesar pers saat ini adalah menjaga independensi selama tahun politik berlangsung.
"Peran pers dalam politik amat strategis sebagai penjaga daulat dan ruang publik. Pers harus bisa memainkan peran sebagai pencerah, pemasok, dan penjaga ruang publik agar selalu sehat dan pro publik. Bisa menjaga independensi, non partisan, dan juga bisa menguatkan semangat masyarakat menuju public share yang lebih baik dan kondusif," kata Surokim kepada Surabaya Pagi, Rabu (09/02/2021)
Hal tersebut dinilainya sangat penting, mengingat pada Pilpres sebelumnya terjadi polarisasi media yang kuat. Hal ini dapat dilihat pada Pilpres 2014, dimana Tv One dan Metro Tv secara terang-terangan memihak pasangan calon presiden pada saat itu.
Alhasil, publik akhirnya terpecah menjadi dua kubu. Kubu Pro Jokowi dan kubu pro Prabowo atau sebaliknya kubu kontra Jokowi dan kontra Prabowo.
Begitu pula tahun 2019, kendati tidak separah pilpres 2014, masih ada juga media mainstream online yang tidak menunjukan ke-independenannya.
Keberpihakan pers di tahun politik dinilai sebagai upaya merusak marwah dan cita-cita pers sebagai pilar ke-4 demokrasi.
"Tentu memainkan peran itu (independensi) bukan perkara mudah karena kita semua tahu kuasa ekonomi politik media sudah sedemikian kuat di negeri ini," terangnya.
"Namun pers sebagai mata hati publik seyogyanya bisa terus menguatkan perannya sebagai penjaga ruang publik yang sehat termasuk menjaga kualitas informasi publik agar sehat dan tidak sesak oleh fake news, hoaks dan disinformasi. Memainkan peran ini jelas butuh konsistensi dan juga keteguhan dan jelas itu bukan hal yang mudah," tambahnya.
Meski begitu, ia meyakini selalu ada kebenaran intersubjektif yang ada di dalam media yang bisa selalu menyuarakan kebenaran publik. Intersubjektif ini kata Surokim, akan membuat pers hadir sebagai garda depan penjaga kualitas demokrasi dalam bidang informasi. Meneguhkan semangat menjaga daulat publik itu tugas abadi media dan pers
"Pers memang akan selalu berada dan menghadapi dilema ekonomi politik yang selalu menggiurkan. Dan ternyata yang abadi adalah ketika pers bisa menjawab eksistensinya dengan istiqomah berada dalam barisan penguat peran publik. Jika ingin abadi maka memainkan peran kepublikan itu yang harus terus dimainkan oleh pers menyongsong 2024," ucapnya.sem
Editor : Mariana Setiawati