SURABAYAPAGI.COM, Mojokerto - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Keluarga Berintegritas ASN Berkualitas di Hotel Ibis Surabaya, Rabu (23/8/2023).
Peserta bimtek adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah beserta pasangan suami atau istri. Terdiri dari pejabat pimpinan tinggi pratama, camat, Direktur RSUD beserta Kepala Bagian.
Baca juga: KPK Ungkap Kelihaian Petinggi Bea Cukai Sembunyikan Aset Korupsi
Bimtek dibuka Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati ditandai dengan pemukulan gong didampingi Wakil Bupati Mojokerto Gus Barra, Sekdakab Teguh Gunarko serta perwakilan KPK RI.
Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada KPK yang telah banyak memberikan perhatian kepada Pemkab Mojokerto salah satunya melalui bimtek ini.
Menurutnya dengan adanya keterlibatan keluarga dalam upaya pencegahan korupsi akan mendorong munculnya kesadaran yang kuat untuk tidak melakukan tindakan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
"Ikhtiar integritas yang kita tanamkan tidak hanya kepada ASN saja tapi juga keluarganya. Ini wujud keseriusan kita dalam membangun keluarga anti korupsi dengan menanamkan nilai-nilai integritas," ujarnya.
Baca juga: Yaqut Praperadilan KPK, Disenyumi Lembaga Antirasuah
Sementara itu, Analis Pemberantasan Tipikor Direktorat Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat KPK Firlana Ismayadin memberi apresiasi kepada Pemkab Mojokerto karena merespon dengan cepat program Keluarga Integritas (Lugas) yang sudah dicanangkan sejak tahun 2022 lalu.
Ia menyebut, ada tiga alasan dilaksanakannya bimtek, pertama terkait dengan survei BPS tentang integritas keluarga. Kedua terkait hasil kajian KPK tentang korupsi berbasis keluarga. Dan ketiga yakni peningkatan kasus korupsi yang melibatkan keluarga dalam modus dan praktiknya,
"Lalu kemudian kami luncurkan program ini di tahun 2022 lalu dengan 12 provinsi di dalamnya termasuk Provinsi Jatim. Dan di awal tahun 2023, kami surati seluruh Provinsi untuk menindak lanjutinya guna di diturunkan ke level bawah," jelasnya.
Masih kata Firlana, KPK tidak bisa sendirian dalam memberantas korupsi melainkan butuh kepanjangan tangan semua pihak untuk berupaya berikhtiar menanamkan nilai integritas.
Baca juga: Pejabat Bea Cukai Diduga Ikut Runtuhkan UMKM
"Khususnya yang berawal dari keluarga dan ini tidak bisa dilakukan hanya sekali saja pelaksanaan. Harus secara periodik karena bicara soal menanamkan nilai- nilai integritas tentu sama seperti menanam pohon," ujarnya.
Ia menegaskan, jika ending goal dari program lugas ini adalah Indonesia emas 2045. Yakni mewujudkan cita-cita seratus tahun indonesia merdeka tidak hanya mendapatkan bonus demografi tapi juga bonus yang lain.
"Tentu calon-calon pemimpin yang nanti akan pegang tampuk kepemimpinan nasional bisa jadi ada di rumah- rumah kita sehingga penanaman nilai itu harus ditanamkan sejak awal," pungkasnya. Dwi
Editor : Moch Ilham