SURABAYAPAGI.COM, Mojokerto - Pemkab Mojokerto melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) telah menuntaskan normalisasi 24 sungai di 33 desa dengan total sepanjang 20 kilometer.
Normalisasi sungai maupun aliran tersebut bertujuan untuk mengantisipasi bencana banjir di musim hujan.
Baca juga: Pemkab Mojokerto Gelar Ngonthel Bareng Bupati dan KOSTI Bertajuk Gempur Rokok Ilegal
Diharapkan normalisasi secara masif yang dimulai sejak Februari 2023 hingga sekarang ini, dapat efektif untuk mengurangi dampak banjir di beberapa titik daerah langganan banjir.
"Total normalisasi kurang lebih 20 kilometer dan sekarang masih ada yang proses," ucap Kepala DPUPR Kabupaten Mojokerto, Rinaldi Rizal Sabirin melalui Kabid SDA, Rois Arif Budiman.
Rois mengatakan normalisasi dapat mengembalikan fungsi sungai untuk memperlancar aliran sehingga akan mengurangi potensi meluber yang mengakibatkan banjir.
"Tujuan normalisasi adalah mengembalikan dan atau mempertahankan penampang alami sungai atau saluran. Sehingga dapat mengalirkan air dengan baik untuk mengurangi resiko banjir dan erosi," bebernya.
Sasaran normalisasi adalah sungai yang mengalami pendangkalan terutama yang belum tersentuh normalisasi dan daerah rawan banjir.
Baca juga: Bupati Ikfina Resmikan Lima Proyek Strategis
Setidaknya ada puluhan desa yang sudah dilakukan normalisasi.
"Sampai sekarang sudah kita laksanakan normalisasi 24 sungai dan saluran yang ada di 33 desa," ucap Rois.
Ia mengungkapkan normalisasi ini merupakan wujud nyata dari Pemkab Mojokerto dalam rangka mengurangi dampak banjir.
Terlebih, kewenangan sungai ada di pusat sehingga Pemerintah Daerah berkolaborasi setelah MoU dengan BBWS Brantas yang bisa berperan aktif untuk pemeliharaan sungai berupa normalisasi sungai/ saluran ditambah.
Baca juga: Bupati Gelar Sema'an Alquran Jelang Hari Jadi Kabupaten Mojokerto
"Kita juga rutin berkoordinasi dengan pusat untuk usulan kegiatan pemeliharaan di sungai yang bersifat permanen dikerjakan oleh BBWS Brantas," ungkapnya.
Rois berujar, pihaknya juga akan melakukan monitoring secara berkala untuk memantau sungai/ aliran pasca normalisasi tersebut.
"Jadi sesudah normalisasi pasti kita evaluasi dan monitor secara kontinyu. Intinya apa yang bisa dilakukan oleh Pemda untuk masyarakat, terutama mengurangi dampak banjir yang salah satunya dengan normalisasi ini," pungkasnya. Dwi
Editor : Moch Ilham