Marak MBG Tak Layak Konsumsi, DLHP Magetan Intensifkan Pengawasan SPPG

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Bupati Magetan Nanik Endang saat mematau kualitas dan standar gizi pangan program MBG yang didistribusikan SPPG saat bulan Puasa Ramadhan. SP/ MGT
Bupati Magetan Nanik Endang saat mematau kualitas dan standar gizi pangan program MBG yang didistribusikan SPPG saat bulan Puasa Ramadhan. SP/ MGT

i

SURABAYAPAGI.com, Magetan - Sebagai upaya tindak lanjut terkait maraknya Program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang selalu viral di media sosial (medsos) karena tak layak konsumsi hingga keracunan massal. Kini Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan (DLHP) Kabupaten Magetan, berkomitmen dengan melakukan pengawasan intensif terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah setempat.

Adanya pengawasan operasional SPPG tersebut guna memastikan kualitas makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) aman dan layak konsumsi, sesuai amanat Badan Gizi Nasional (BGN) bahwa pemda memiliki peran penting dalam penyelenggaraan program MBG di daerah.

"Peran penting pemda dalam MBG adalah berwenang memantau dapur (SPPG), melakukan sidak dan memeriksa menu, memastikan penggunaan bahan pangan lokal, serta mengawasi keamanan pangan dalam hal ini pantau higienitas dan kualitas gizi makanan," jelas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan (DLHP) Kabupaten Magetan Saif Muchlisun, Senin (16/03/2026).

Lebih lanjut, Pemda juga wajib memastikan dapur menggunakan bahan pangan dari petani, peternak, nelayan, dan UMKM lokal, dengan ancaman sanksi penutupan bagi dapur yang tidak patuh.

"Pemda juga berhak mengirimkan surat rekomendasi penutupan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) jika ditemukan kondisi dapur yang buruk, tidak higienis, atau menyebabkan kasus keracunan," katanya.

Diketahui, untuk saat ini terdapat 55 dari total 60 SPPG yang telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). Pihaknya melalui jajaran di tiap puskesmas akan rutin melakukan survei inspeksi lingkungan untuk memantau kebersihan dapur dalam beroperasi sesuai standar.

"Harapan kami untuk SPPG, terutama ahli gizi, bisa selalu berkonsultasi dengan Dinas Kesehatan, sehingga mampu berproduksi menu MBG sesuai standar BGN dengan baik," kata Rohmat. mg-01/dsy

Berita Terbaru

Bulog Bojonegoro Siapkan 200 Ron Beras Premium Perkuat Pasokan Pasar

Bulog Bojonegoro Siapkan 200 Ron Beras Premium Perkuat Pasokan Pasar

Rabu, 30 Sep 2026 22:42 WIB

Rabu, 30 Sep 2026 22:42 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Bojonegoro – Perum Bulog Cabang Bojonegoro memastikan ketersediaan beras premium di tengah dinamika harga dan pasokan beras di pasaran. S…

Dari Usulan 612, DPS Konferensi PWI Jatim Ditetapkan 362 Anggota

Dari Usulan 612, DPS Konferensi PWI Jatim Ditetapkan 362 Anggota

Rabu, 30 Sep 2026 22:30 WIB

Rabu, 30 Sep 2026 22:30 WIB

‎‎SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Sebanyak 362 anggota PWI Jawa Timur ditetapkan PWI Pusat sebagai daftar pemilih sementara (DPS) yang memiliki hak memilih Ketua d…

Kementerian Transmigrasi Tawarkan Pesantren Kelola Lahan 3,1 Juta Hektare

Kementerian Transmigrasi Tawarkan Pesantren Kelola Lahan 3,1 Juta Hektare

Rabu, 30 Sep 2026 22:07 WIB

Rabu, 30 Sep 2026 22:07 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan – Kementerian Transmigrasi membuka peluang luas bagi pesantren dan jaringan alumninya untuk ikut mengelola potensi ekonomi di k…

Pemutihan Pajak Jatim Tahap II Dimulai, Sasar Buruh hingga Pengemudi Ojol

Pemutihan Pajak Jatim Tahap II Dimulai, Sasar Buruh hingga Pengemudi Ojol

Rabu, 30 Sep 2026 21:27 WIB

Rabu, 30 Sep 2026 21:27 WIB

SurabayaPagi, Surabaya — Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali memberikan pembebasan dan keringanan pajak daerah melalui program tahap II yang berlangsung 1 O…

KPK Sita 3 Ponsel dari Penggeledahan Kantor Dinas Kominfo Kota Madiun,

KPK Sita 3 Ponsel dari Penggeledahan Kantor Dinas Kominfo Kota Madiun,

Rabu, 30 Sep 2026 20:11 WIB

Rabu, 30 Sep 2026 20:11 WIB

‎SURABAYAPAGI, Madiun – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sita tiga unit ponsel usai melakukan penggeledahan selama sekitar lima jam di Kantor Din…

Fraksi Gerindra Sebut BP BUMD Jangan Cuma Kantor Birokrat, Aufa : Tugasnya Berat

Fraksi Gerindra Sebut BP BUMD Jangan Cuma Kantor Birokrat, Aufa : Tugasnya Berat

Rabu, 30 Sep 2026 19:36 WIB

Rabu, 30 Sep 2026 19:36 WIB

SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru bernama Biro Pengelolaan BUMD dan BLUD dituntut tidak cuma berkutat pada urusan rutinitas…