SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Surabaya masih menjadi langganan banjir. Genangan masih menghiasi kota Surabaya saat musim hujan. Untuk mengatasi pengendalian banjir, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti meyakini bahwa Pemkot harus terus berpegang pada grand design yang telah dibuat dan menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat.
Termasuk berkaitan dengan penyelesaian banjir. Pemkot atau dinas terkait dianjurkan untuk rajin meng-update dan menyampaikan progress penanganan banjir di Surabaya.
Baca juga: Kolaborasi Harmoni Aksara Jepang dan Jawa di Surabaya
“Masyarakat pasti kerap bertanya, kenapa banjir tetap terjadi di Surabaya? Nah, dinas terkait baiknya menyampaikan beberapa hal pada masyarakat. Mulai dari permasalahannya apa, penyelesaian atau penanganannya bagaimana, dan progresnya seperti apa. Sehingga masyarakat juga terinfo dengan baik,” ungkap Reni.
Reni juga mengusulkan agar Pemkot membuat satu aplikasi atau dashboard tentang peta titik genangan di Surabaya. Peta titik genangan itu disampaikan secara realtime di billboard yang ada di jalan-jalan Surabaya. Sehingga pengguna jalan bisa memantau secara langsung. Atau, bisa diupdate lewat aplikasi.
Baca juga: Wakil Ketua DPRD Surabaya Inisiasi Sandingkan Budaya Global Jepang Jawa
“Ada beberapa info yang bisa dimasukkan di dashboard atau aplikasi itu. Yakni, titik genangan, lama genangan, luas genangan, dan waktu genangan. Ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya pengguna jalan,” ungkap Reni.
Saat ini, pemkot melakukan musrembang di tingkat-tingkat kecamatan terkait perencanaan 2025. Reni mendorong agar musrembang bisa menjadi forum partisipsi masyarakat bersama pemerintah. Sehingga masyarakat terlibat dan dilibatkan dalam penyelesaian permasalahan di wilayahnya. Sebab, Reni banyak mendengar keluhan bahwa usulan masyarakat di musrembang 2023 tak ada realisasi hingga tahun ini.
Baca juga: THR Dapat Dongkrak Produktivitas dan Industri Rumah Tangga
“Usulan dari RT, RW, hingga kelurahan harus ada feedback-nya tentang mana usulan yang bisa dikerjakan di tahun berapa dan mana yang tidak bisa dikerjakan serta alasannya. Agar tak ada usulan yang berulang. Ini berlaku tidak hanya usulan perihal pembangunan fisik, namun juga nonfisik seperti peningkatan SDM, kesejahteraan, dan pengentasan pengangguran,” tutur Reni. Alq
Editor : Moch Ilham