BI: Utang Luar Negeri Indonesia capai Rp 6.557 triliun

surabayapagi.com

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) periode Mei 2024 tercatat US$ 407,3 miliar atau setara dengan Rp 6.577,8 triliun (asumsi kurs Rp 16.150) tumbuh 1,8% year on year (yoy), setelah mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,5% yoy pada April 2024.
Asisten Gubernur/Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengungkapkan perkembangan tersebut bersumber dari ULN sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral, serta sektor swasta.

Dia mengungkapkan posisi ULN pemerintah pada Mei 2024 tercatat sebesar US$ 191 miliar atau setara dengan Rp 3.084 triliun yang secara tahunan mencatat kontraksi pertumbuhan sebesar 0,8% (yoy), setelah pada April 2024 terkontraksi sebesar 2,6% (yoy).

Baca juga: Ikuti LPI Bank Indonesia, Gus Qowim Ajak BI Perkuat Kolaborasi Dorong Ketangguhan dan Kemandirian Ekonomi Kota Kediri

"Perkembangan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional dan domestik, seiring dengan sentimen positif kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia," kata dia dalam keterangan resmi, Senin (15/7/2024).

Baca juga: DPR RI Geram Ada Pengusaha Tolak Rupiah

Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara prudensial, terukur, oportunistik, dan fleksibel untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal.

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dan prioritas yang di antaranya mencakup Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (21,0�ri total ULN pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,7%); Jasa Pendidikan (16,8%); Konstruksi (13,6%); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,5%).

Baca juga: BI Bocorkan Utang Indonesia Lebih Tinggi dari Pertumbuhan

Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99�ri total ULN pemerintah. 

Editor : Moch Ilham

Ekonomi dan Bisnis
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru