SURABAYAPAGI.com, Tulungagung - Berdasarkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencatat sebanyak ribuan anak di Kabupaten Tulungagung diketahui putus sekolah. Mereka tidak melanjutkan pendidikan karena beberapa hal.
Pihak Pemkab sendiri menggandeng seluruh stakeholder untuk menekan angka putus sekolah ini, diantaranya dengan menyusun dua strategi dalam menangani anak tidak sekolah.
Baca juga: Anggaran BGN Belum Cair, Tujuh SPPG di Sampang Berhenti Beroperasi
Pertama, strategi pencegahan bertujuan untuk menjaga agar peserta didik tetap bersekolah dan menyelesaikan pendidikannya serta melanjutkan ke jenjang berikutnya sampai tuntas wajib belajar 12 tahun.
"Jadi kita menggandeng seluruh pihak untuk melakukan pendekatan persuasif kepada mereka untuk mau melanjutkan sekolah lagi," jelas Sekda Pemkab Tulungagung, Tri Haryadi, Senin (23/12/2024)..
Sedangkan strategi kedua adalah intervensi ditujukan pada anak yang tidak bersekolah atau berada di luar sistem pendidikan formal maupun non formal. Mereka didorong untuk melanjutkan sekolah atau mengikuti kursus yang telah disiapkan. Hal ini dilakukan agar mereka tetap memiliki keterampilan.
Baca juga: Komitmen Majukan Pendidikan, Pemdes Karang Tanjung Wisudakan 30 Orang Selantang dan SOTH
"Strategi intervensi bertujuan untuk menjangkau, mendaftarkan mengembalikan dan mendampingi ATS ke dalam program pendidikan yang relevan termasuk pelatihan," pungkasnya.
"ATS itu penyebabnya banyak, ada yang memang masalah ekonomi, korban bullying, dan lainnya. Makanya ini kita kumpulkan bareng stakeholder lainnya, untuk merumuskan masalah ini, agar ketemu solusinya," imbuhnya.
Baca juga: Pemkot Mojokerto Serahkan SK PPPK Paruh Waktu Kepada 1.119 Tenaga Non ASN
Sebagai informasi, hingga 23 Oktober 2024, sebanyak 6.279 anak di Kabupaten Tulungagung tidak melanjutkan sekolah. Sebagian besar atau sekitar 64%, mereka berhenti di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat. Sedangkan sisanya beragam mulai belum pernah sekolah hingga tak menamatkan SMA. Kondisi ini menjadi perhatian serius Pemkab.
"Jumlah anak tidak sekolah ini termasuk mereka yang belum pernah mengenyam pendidikan. Kondisi ini menjadi keprihatinan kami, sehingga kami mempercepat langkah penanganan," ujarnya. tl-01/dsy
Editor : Desy Ayu