SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Dalam meningkatkan kinerja pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni memberikan saran, kepala OPD maksimal hanya menjabat hingga 3 tahun agar tidak mati inovasinya. Rotasi wajib dilakukan, termasuk bagi lurah dan camat.
“Jangan sampai ada orang-orang yang menempati satu jabatan dalam waktu yang lama. Harus ada perputaran atau pergeseran agar inovasi bisa terus dilakukan,” ujarnya.
Baca juga: Dorong Percepatan Validasi DTSEN, Ketua Komisi A Minta Pemkot Libatkan RT/RW
Sistem reward dan punishment juga mesti dilakukan. Kepala OPD dengan kinerja baik, bakal mendapatkan reward. Baik lewat pergeseran ke jabatan yang lebih strategis sesuai bidangnya, atau dinaikkan pangkat golongannya. Hal ini bisa menjadi pemantik semangat pejabat untuk terus memaksimalkan layanan bagi rakyat. Namun, jika kinerjanya kurang baik, punishment harus diberlakukan.
Evaluasi kinerja terhadap kepala OPD itu harus dilakukan tiap setahun sekali. Indikator penilaiannya, mulai dari serapan anggaran, hubungan dengan masyarakat, dan lainnya.
Baca juga: Bahtiyar Rifai Dorong Pengawasan Ketat Cagar Budaya
“Penilaian di tiap indikator itulah yang nanti menjadi acuan. Apakah pejabat tersebut harus diberikan reward, atau sebaliknya? Jadi tak ada pejabat yang bekerja asal-asalan. Setiap program dan langkah mereka mendapat penilaian,” ungkap Fathoni.
Fahthoni berpesan, kepada siapapun kandidat yang terpilih, harus melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Seluruh program harus berpihak pada rakyat dan untuk kebermanfaatan rakyat.
Baca juga: Jadi Atensi Presiden, DPRD Surabaya Komitmen Perkuat Perlindungan Cagar Budaya di Kota Pahlawan
Ia juga meminta Pemkot agar melakukan rotasi kepala OPD maksimal tiga tahun agar tetap bisa berinovasi.
"Tinggal kita lihat sekarang, masih ada kepala OPD yang menduduki jabatan lebih dari tiga tahun mari kita ingatkan bersama-sama agar bisa dilakukan rotasi. Termasuk lurah dan camat," pesannya. Alq
Editor : Moch Ilham