SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu meminta waktu untuk mendalami dokumen yang diserahkan tim kejagung, terkait dugaan keterlibatan Direktur Pemberitaan Jak TV, Tian Bahtiar (TB), yang disangka merintangi penyidikan kasus korupsi minyak goreng.
Untuk itu, Dewan Pers meminta Kejagung melakukan pengalihan penahanan tersangka TB Direktur Pemberitaan TV, untuk dimintai keterangan.
Baca juga: Dirjen Bea Cukai: Jangan Buru-buru Hakimi Petugas Bea Cukai
"Hari ini (Kamis kemarin, red), sebagaimana yang kami minta dari Kejaksaan Agung melalui Pak Kapuspen menyerahkan dokumen. Kami belum membuka, sehingga kami juga belum tahu, lumayan besar, itu kalau di kilo berapa ya Pak? Lumayan banyak gitu ya, sehingga beri kami waktu," kata Ninik setelah menerima Kejagung di Kantor Dewan Pers, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).
"Nah di ruangan tadi saya menyampaikan kepada Pak Kapuspen, mohon disampaikan kepada Bapak Jaksa Agung, karena terkait pemeriksaan berkas di Dewan Pers itu kan juga perlu menghadirkan pihak, jadi mohon juga dipertimbangkan pengalihan penahanan untuk mempermudah bagi kami melakukan pemeriksaan, karena kami juga akan menghadirkan pihak untuk kita dalami dan kita dengarkan dari para pihak yang dalam pemberitaan itu disebutkan, kira-kira itu ya," ucapnya.
Ninik menuturkan pihaknya tak berwenang menetapkan seseorang sebagai tersangka. Namun pihaknya akan meneliti ada tidaknya pelanggaran etik yang dilakukan oleh TB.
"Kewenangan kami adalah sebatas etik, tapi itu penting ya supaya kami sama-sama paham tentang itu dan masyarakat juga paham. Nah, kewenangan etik itu terkait dengan konten berita maupun terkait dengan perilaku wartawan," kata Ninik.
"Apakah bisa dipidana atau tidak dipidana dari perilaku itu? Kalau ada yang sifatnya tindak pidana tidak menutup kemungkinan, bisa. Kalau itu tindakan kriminal, misalnya jurnalis membunuh itu kan dia memang tindak kriminal. Misalnya melakukan kekerasan seksual, itu kan mencuri, menghasut, itu kan tindak pidana. Walaupun dia berprofesi sebagai jurnalis, secara etik kartunya bisa dicabut. Itu ya," imbuhnya.
Baca juga: Dirut PT Djarum, Kini Boleh ke Luar Negeri
Versi Kejagung Tindakan Personal
Dalam kesempatan itu, Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menegaskan dugaan perintangan penyidikan terhadap TB merupakan bentuk tindakan personal. Dia menyampaikan tidak ada kaitannya dengan media.
"Saya mau sampaikan begini, supaya ada penegasan. Berkali-kali saya sampaikan bahwa terkait dengan apa yang sedang dikerjakan oleh penyidik terhadap yang bersangkutan itu lebih kepada perbuatan personal. Itu, perbuatan personal," kata Harli.
Baca juga: Dua Mantan Dirjen Pajak Terseret Kasus Suap Permainan Pajak
"Bahwa media itu hanya sebagai alat karena dia ketepatan berprofesi di media," lanjutnya.
Harli mengaku membawa 10 dokumen. Dokumen tersebut diserahkan ke Dewan Pers.
"Ada beberapa bundel. Mungkin ada 10 bundel," ucapnya. Dia mempersilakan Dewan Pers mendalami dokumen tersebut. n erc/rmc
Editor : Moch Ilham