Sidang Vonis Lepas Korupsi Pengurusan Izin CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Baca juga: Modus Hakim Bagi-Bagi Uang Suap
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta dan sejumlah hakim didakwa menerima suap dengan total Rp 40 miliar. Ini terkait vonis lepas perkara korupsi pengurusan izin ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan minyak goreng (migor).
"Yang menerima hadiah atau janji, berupa uang tunai dalam bentuk mata uang dolar Amerika (USD) sejumlah USD 2.500.000 atau senilai Rp 40.000.000.000," kata jaksa saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (20/8/2025).
Jaksa mengatakan uang itu diterima Arif bersama-sama dengan Wahyu Gunawan selaku panitera, serta majelis hakim yang mengadili perkara migor tersebut. Mereka ialah hakim Djuyamto selaku ketua majelis dengan anggota Agam Syarief Baharudin dan Ali Muhtarom.
Jaksa mengatakan uang itu diterima Arif dari pengacara atau pihak yang mewakili kepentingan terdakwa korporasi minyak goreng yakni Ariyanto, Marcella Santoso, Junaedi Saibih dan M Syafei. Terdakwa korporasi dalam perkara ini ialah Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas Group.
'Uang Baca Berkas' Rp 3,9 M
Baca juga: Hakim tak Adil, Dihukum di Dunia - Akhirat
Jaksa mengungkap 'uang baca berkas' dalam kasus pemberian vonis lepas perkara korupsi pengurusan izin ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan minyak goreng. Uang baca berkas itu senilai Rp 3,9 miliar.
Hal itu diungkap jaksa saat membacakan surat dakwaan eks Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Muhammad Arif Nuryanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (20/8/2025). Terdakwa korporasi dalam perkara migor tersebut yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas Group.
Majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara korporasi migor tersebut ialah hakim ketua Djuyamto dengan anggota Agam Syarief Baharudin dan Ali Muhtarom. Jaksa mengatakan Arif yang saat itu menjabat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyerahkan 'uang baca berkas' dalam goodie bag ke Djuyamto pada Juni 2024.
"Selanjutnya pada awal bulan Juni 2024 saat persidangan perkara korupsi korporasi minyak goreng berjalan, terdakwa Muhammad Arif Nuryanto memanggil Djuyamto dan Agam Syarief Baharudin, lalu saat berada di ruang kerja Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terdakwa Muhammad Arif Nuryanto mengatakan 'ada titipan dari sebelah untuk baca berkas', sambil menyerahkan sebuah goodie bag yang berisi uang kepada Djuyamto," kata jaksa.
Baca juga: Hakim Perkara Minyak Goreng, Cemburui Eks KPN Surabaya
"Lalu Djuyamto mengatakan 'apa itu pak kok belum-belum sudah ada' dan dijawab terdakwa Muhammad Arif Nuryanto, 'sudah bawa saja, uang ini untuk Majelis Hakim yang menangani perkara korupsi korporasi minyak goreng'," lanjut jaksa.
Jaksa mengatakan Djuyamto dan Agam lalu kembali ke ruang kerja dan meninggalkan ruangan Arif setelah menerima goodie bag tersebut. Agam meminta Djuyamto agar 'uang baca berkas' itu segera dibagi.
"Agam Syarief Baharudin meminta agar uang tersebut langsung dibagi dan dijawab Djuyamto 'ya silahkan' lalu Djuyamto memanggil Ali Muhtarom ke ruang kerja hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menyampaikan telah dipanggil terdakwa Muhammad Arif Nuryanto ada titipan untuk uang baca berkas perkara korupsi korporasi minyak goreng dari pihak terdakwa korporasi," ujarnya.
Jaksa mengatakan goodie bag itu berisi uang Rp 3,9 miliar. Uang itu dibagi ke Djuyamto sebesar Rp 1,7 miliar, Agam dan Ali masing-masing sebesar Rp 1,1 miliar. n jk/erc/rmc
Editor : Moch Ilham