Penegasan Ketum PAN Zulkifli Hasan, saat acara 'PAN Awards 27 Tahun PAN'
Baca juga: Gus Ipul-Gus Yahya, ke Istana Bareng
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menurut Zulhas, Presiden Prabowo berani mengkoreksi kondisi pemerintahan sebelumnya.
"Negara harus kuat maka lahirlah Danantara. Kebijakan-kebijakan harus kita koreksi harus kita koreksi dan yang berani koreksi saat ini alhamdulillah Presiden kita ini. luar biasa!" jelas Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), saat acara 'PAN Awards 27 Tahun PAN: Pangan Terdepan' di Senayan, Jakarta Selatan (Jaksel), Minggu (24/8/2025). Awalnya Zulhas mengaku bersyukur selama 27 tahun PAN berdiri.
Ketum PAN Zulkifli Hasan menceritakan selama 15 tahun menunggu Prabowo Subianto menjadi Presiden. Zulhas memuji Prabowo yang menurutnya jadi Presiden satu-satunya menerapkan Pasal 33 UUD 1945.
"Alhamdulillah, sekali lagi kita patut bersyukur selama 27 tahun partai kita berdiri. Sudah banyak yang kita lakukan dalam suka dan duka. Saya dapat WA banyak dari berbagai daerah dari kader-kader," ujar Zulhas.
Kemudian ia mengatakan mendapat pesan dari Ketua Majelis Penasihat PAN Hatta Rajasa. Isinya, selama 27 tahun PAN berdiri, sudah berada di jalan yang benar.
"Tapi saya juga dapat doa dari Pak Hatta 'Zul 27 tahun partai kita, kita telah mengalami suka dan duka. Kita sudah berada di jalan yang benar' kata Pak Hata. Mari kita berjuang dan berdoa agar partai Amanat Nasional bisa berbuat lebih banyak lagi untuk rakyat indonesia," ucapnya.
Prabowo Tunggu 15 Tahun
Zulhas kemudian menceritakan bahwa PAN dan Prabowo kalah selama 15 tahun di pilpres. "Saudara-saudara sekalian inilah perjuangan kita yang sudah tunggu 15 tahun lamanya kita kalah terus sama Pak Prabowo, betul nggak?" ujar Zulhas.
Menko Pangan itu mengatakan menunggu 15 tahun Prabowo menjadi Presiden. Lalu mampu menerapkan Pasal 33 UUD 1945.
"Bah baru ini baru ya, walaupun kita menunggu 15 tahun saudara-saudara kita punya Presiden Pak Prabowo Subianto satu-satunya Presiden yang berani menerapkan Pasal 33. Pemberdayaan, pemerataan, gotong-royong, ekonomi Pancasila," ucapnya.
Zulhas mengatakan hal itu merupakan perjuangan PAN untuk ke depan. Kebijakan saat ini dinilai menjadi koreksi untuk negara menjadi kuat.
Baca juga: Pimpinan BUMN Akal-akalan, Perlu Diungkap Modusnya
"Nah saudara-saudara, itulah yang partai amanat perjuangkan hari-hari ini dan hari-hari yang akan datang. Oleh karena itu kebijakan-kebijakan kita agar yang 28 tahun terjadi ini bisa kita koreksi maka negara harus kuat. Zaman Pak Soeharto negara kuat zaman ini yang kuat ya begitulah," tuturnya.
Bertolak Belakang dengan Warisan
Dikutip dari laman inilah.com, 19 Jun 2025, disebut sejak resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada Oktober 2024, Prabowo Subianto mulai menunjukkan arah kebijakan politik yang kian jelas dan dalam beberapa kasus, bertolak belakang dengan warisan pemerintahan sebelumnya.
Sejumlah keputusan besar yang diambil dalam waktu singkat menimbulkan pertanyaan: apakah ini murni koreksi atas kebijakan sebelumnya, atau sinyal pergeseran kekuasaan—bahkan bentuk perlawanan politik terhadap bayang-bayang dominasi Jokowi?
Misal pembatalan status Proyek Strategis Nasional (PSN) di kawasan PIK 2 dan Rempang; penganuliran surat keputusan Panglima TNI soal mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo; pencabutan izin empat tambang nikel di Raja Ampat; penolakan tambahan penyertaan modal negara untuk Waskita Karya; dan pencoretan keputusan Mendagri soal empat pulau sengketa di Aceh—semuanya menjadi potongan puzzle yang menarik ditelaah.
Sejumlah keputusan tersebut dapat dibaca sebagai cermin yang memantulkan jarak yang mulai ditegaskan Prabowo terhadap Jokowi. Padahal sebelumnya, publik sempat membayangkan pemerintahan Prabowo tak lebih dari sekadar kelanjutan pemerintahan Jokowi. Mengingat hubungan mereka yang mesra sejak 2019, pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, hingga banyaknya elite Jokowi yang turut dalam barisan pemenangan Prabowo–Gibran.
Namun, koreksi terhadap sejumlah keputusan Jokowi menunjukkan bahwa Prabowo tidak sepenuhnya nyaman menjadi pelaksana estafet tanpa arah sendiri. Seperti dikatakan Niccolo Machiavelli dalam The Prince, “Ketika seorang pemimpin baru mencoba mengubah arah, selalu ada risiko politik besar, terutama bila perubahan itu menyasar fondasi kekuasaan pemimpin sebelumnya.”
Baca juga: Pengemudi Becak Lamongan Terima Bantuan Becak Listrik dari Prabowo
Namun di balik itu, banyak analis menilai ini sebagai manuver untuk menarik batas terhadap keterlibatan oligarki yang dekat dengan proyek tersebut. Beberapa tokoh bisnis besar yang terkait erat dengan lingkaran kekuasaan Jokowi disebut terlibat langsung dalam pengembangan PIK 2 dan Rempang. Analis politik dari Universitas Indonesia, Arya Fernandes, menyatakan, “Prabowo sedang mencoba menunjukkan bahwa ia tidak bisa dikendalikan oleh oligarki yang sebelumnya berkuasa.”
Kompromi Politik Rezim Sebelumnya
Keputusan membatalkan mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo—anak dari mantan Wakil Presiden Try Sutrisno—juga menarik. Dengan penganuliran ini, Prabowo seolah mengirim sinyal bahwa posisi strategis militer tidak bisa lagi ditentukan lewat kompromi politik warisan rezim sebelumnya.
Langkah ini sejalan dengan teori power consolidation dari Max Weber yang menyebut bahwa kekuasaan yang sah (legitimate power) baru terbentuk saat pemimpin berhasil merebut kembali otoritas simbolik dan birokratis secara utuh. Dan inilah yang sedang dilakukan Prabowo.
Pencabutan empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel di Papua juga menimbulkan kegelisahan di kalangan elite ekonomi dan politik. Langkah ini menandai kontras tajam dengan pendekatan pemerintahan sebelumnya yang cenderung ekspansif dalam hilirisasi nikel.
Empat IUP tersebut dikeluarkan pada masa Jokowi dan terkait dengan agenda hilirisasi mineral. n erc/jk/nl/rmc
Editor : Moch Ilham