SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Senin (25/8) ada dua kelompok massa melakukan demo 25 Agustus di depan Gerbang Pancasila, DPR-RI Jakarta. Ada massa yang menamakan diri "Revolusi Rakyat Indonesia" dan massa mahasiswa.
Meski terpisah, mereka sama sama satu suara, serukan pembubaran lembaga yang berkantor di Senayan Jakarta.
Baca juga: Ramadhan, Puasa, Mohon Ampunan Hingga Bikin Event
Massa yang melakukan aksi di lokasi ini mengaku berasal dari Unindra.
"Sepakat kita bubarkan DPR? Mereka kerja tidak sesuai kemauan rakyat itu sendiri," kata orator melalui mobil komando.
Sejumlah pelajar terlihat ikut bergabung dalam aksi unjuk rasa di depan kawasan DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/8/2025).
Suara-suara ini muncul ke permukaan setelah muncul pemberitaan seputar upah take home pay (gaji dan tunjangan). Upah dan tunjangan anggota DPR yang dilaporkan lebih Rp100 juta per bulan.
Terungkapnya nilai gaji dan tunjangan anggota DPR ini memicu kemarahan di media sosial.
Dalam situasi seperti itulah muncul tuntutan pembubaran DPR.
Akal sehat saya menyerap ada semacam kekecewaan publik terhadap DPR yang sekarang. Ada sorotan dari publik mulai gaya hidup mewahnya anggota dewan, kebijakan kontroversial, hingga lemahnya fungsi pengawasan.
Pertanyaannya apa solusinya revolusi? Apa bukan reformasi melalui mekanisme demokratis.
Danar, mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta, datang sebagai "warga negara Indonesia," kepada wartawan BBC News Indonesia, Faisal Irfani, Senin (25/08) di lokasi unjuk rasa.
Danar memandang Indonesia sedang "jatuh" dengan sederet kebijakan pemerintah yang "merugikan banyak orang."
Apakah kita bisa menerima di saat masyarakat kena PHK, gaji anggota DPR justru puluhan sampai ratusan juta?"
Selain mahasiswa, unjuk rasa ini dilaporkan diikuti pula sejumlah anggota masyarakat.
Alfin, pengemudi ojek daring, datang dari Cijantung, Jakarta Selatan, bersama tiga rekannya, menuntut DPR dibubarkan.
Pasalnya, "kebijakan yang dibuat tidak mendukung rakyat," Alfin mengungkapkan.
"Kami susah cari uang, tapi DPR gajinya besar sekali," kata pria berusia 30 tahun ini.
Dia mencontohkan PHK yang dialami buruh-buruh di sekitar tempatnya bekerja di Cikarang, Jawa Barat.
"Begitu saya tahu [anggota] DPR dapat gaji dan tunjangan macam-macam, saya marah," ucapnya.
Rahmini mendesak DPR dibubarkan sebab tidak mencerminkan "kepentingan rakyat".
Juga muncul poster seruan aksi di media sosial. Hal mengejutkan diantara pendemo ada massa pelajar. Apakah mereka ikut menyampaikan aspirasi kekecewaan pada DPR atau sekedar menonton aksi massa di Gedung DPR-RI.
Pantauan koresponden Surabaya Pagi di lokasi, sebagian pelajar memang tidak memakai seragam sekolah. Mereka terlihat berkumpul di sekitar Jalan Gelora dan Palmerah Timur, sejak sekira pukul 14.00 WIB. Itu gregetannya sebagian rakyat terhadap fasilitas anggota dewan hingga bergaya hidup mewah.
***
Literasi bacaan saya, secara konstitusional, DPR memang tidak bisa dibubarkan Presiden.
UUD 1945 hasil amandemen menutup celah pembubaran DPR oleh Presiden, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7C. Artinya, Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR.
Ketentuan ini lahir dari sistem presidensial yang menempatkan eksekutif dan legislatif pada kedudukan sejajar untuk mencegah konsentrasi kekuasaan.
Membaca UUD 1945 hasil amandemenz secara konstitusional, satu-satunya jalan untuk ‘menghapus’ DPR adalah melalui amandemen UUD 1945. Dan prosedur ini pun sangat sulit, karena perubahan konstitusi memerlukan persetujuan MPR yang sebagian besar anggotanya berasal dari DPR itu sendiri.
Menurut akal sehat saya, demo oleh generasi muda itu layak diterima sebagai pendidikan politik yang baik bagi generasi muda bangsa indonesia.
Baca juga: Imlek di China, Mudik Terbalik, Fenomena Global
Sorotan secara masal soal gaya hidup mewah anggota legislatif saat ini menurut akal sehat daua dapat mengganggu kinerja anggota legislatif untuk melaksanakan kewajibannya sebagai wakil rakyat.
Masuk akal bila rakyat yang melakukan aksi 25 Agustus beranggapan anggota DPR saat ini sudah sangat tidak layak menduduki posisi sebagai wakil rakyat.
Akal sehat saya mengusulkan rakyat saatnya menuntut kepada Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membubarkan DPR dan memerintahkan KPU untuk melakukan pemilihan umum ulang DPR, DPRD Tingkat 1, DPRD Tingkat 2.
Ya mekanisme Pemilu. Yakni rakyat harus selektif memilih wakilnya untuk duduk di DPR maupun DPRD yang itu itu terus.
***
Literasi saya, membubarkan lembaga legislatif bisa dengan ‘revolusi?’. Ya, memang secara teori, revolusi atau kudeta bisa mengganti seluruh tatanan negara, termasuk membubarkan DPR. Namun jalan ini berpotensi destruktif, menyalahi hukum, tidak memiliki legitimasi demokratis, dan berisiko besar menciptakan instabilitas politik serta kerusakan ekonomi.
Bagaimana DPR kembali pada jati dirinya sebagai wakil rakyat sejati dengan menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan demi kepentingan rakyat. Selain itu,mendorong DPR maupun DPRD berani menggunakan hak konstitusionalnya—hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
Kini, anggota DPR mendapat tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan, sehingga pendapatan resmi mereka lebih dari Rp100 juta tiap bulan.
Sejumlah pengamat menilai hal ini "tidak layak di tengah sulitnya ekonomi masyarakat" dan "tidak sepadan dengan kinerja DPR yang tak memuaskan".
Tidak mlempem berpayung anggota koalisisi pemerintah.
Saya tertegun menyaksikan di stasiun TV swasta, para pendemo mempertanyakan gaji dan tunjangan anggota DPR yang melebihi Rp100 juta. Juga ada coretan 'Indonesia Sold Out' di dekat gedung DPR, Senin (25/08).
***
Baca juga: Guru Madrasah Demo, Kesejahteraan Guru Belum Rampung
Ide revolusi ala Indonesia, saya teringat Gus Dur. Tokoh NU ini diakui banyak golongan sebagai orang alim. Dan kealimannya, menurut seorang kiai, Gus Dur tpernah mulang (ngajar) kitab Al-Hikam (kitab yang berisi tentang ilmu-ilmu hikmah ketasawwufan).
Menurut beberapa tokoh NU, tidak sembarang orang mampu mengajarkan kitab tersebut.
Artinya, hanya orang yang keilmuannya sudah tingkat tinggi yang berani mengajarkan isi kitab tersebut!
Saya termasuk generasi milenial yang kagum dengan sisi spiritual Gus Dur. Hal yang saya ingat ucapan Gus Dur yang berkata, “Guru spiritualitas saya adalah realitas dan Guru realitas saya adalah spiritualitas.”
Bagi saya, Gus Dur, punya penanda spiritualitas. Mulai dari keajaibannya dalam praktek, “sadar dalam tidur”, berkomunikasi dengan para arwah, memiliki prediksi-prediksi yang akhirnya “kejadian” dan banyak lagi lainnya. Tak keliru, Gus Dur diyakini sebagai seorang waliyullah, seorang kekasih-Nya.
Gus Dur, saya akui guru spiritualitas bangsa. Gus Dur adalah orang-orang Alim yang dalam bahasa santrinya adalah “tabarrukan”.
Catatan jurnalistik saya, DPR pernah dan hampir dibubarkan melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 serta Dekrit Presiden 23 Juli 2001.
Sebelum keluarkan dekrit, hubungan Gus Dur dengan DPR sudah memanas karena gaya kepemimpinannya yang dinilai kontroversial.
Gus Dur, atau KH. Abdurrahman Wahid, wafat pada 30 Desember 2009, meninggalkan warisan yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Sebagai Presiden ke-4 Republik Indonesia, beliau dikenal sebagai sosok pemersatu, pembela keberagaman, dan pejuang kemanusiaan. Pemikirannya yang progresif dan sikapnya yang humanis menjadikan Gus Dur panutan lintas agama dan budaya.
Mengutp laman jateng.nu.or.id, tanggal 31 Dec 2024, Gus Dur dikenal sebagai sosok yang memiliki kedalaman spiritual luar biasa, menjadikannya bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga seorang tokoh yang memahami hakikat kehidupan melalui pendekatan tasawuf. Kehidupan spiritualnya tercermin dalam sikapnya yang penuh toleransi, kebijaksanaan, dan keberanian menegakkan keadilan.
Catatan jurnalistik saya menulis Gus Dur adalah seorang tokoh Islam yang dikenal sebagai seorang intelektual, pejuang hak asasi manusia, dan seorang pemimpin bangsa. Gus Dur juga merupakan sosok yang sangat dekat dengan olahraga, khususnya sepakbola. Sepakbola menjadi salah satu hobi beliau sejak kecil, bahkan ketika menjadi Presiden, beliau sering menyempatkan diri untuk menyaksikan pertandingan sepakbola di stadion bersama masyarakat.
Gus Dur juga tidak hanya memanfaatkan sepakbola sebagai sarana membangun persatuan, namun juga memperjuangkan hak-hak para pemain sepakbola di Indonesia. Gus Dur, juga berusaha membantu para pemain sepakbola agar mendapatkan hak yang layak, seperti upah yang pantas dan kondisi kerja yang memadai. Gus Dur, menyadari bahwa para pemain sepakbola juga merupakan bagian penting dari masyarakat, sehingga layak untuk diperjuangkan hak-hak mereka.
Mari kita cari tokoh spiritual penerus Gus Dur yang berani memperjuangkan hak-hak rakyat dan amputasi gaji anggota DPR -RI yang menimbulkan kecemburuan sosial. Siapa? (radityakhadaffi@gmail.com)
Editor : Raditya Mohammer Khadaffi