SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Kini giliran ribuan buruh suarakan pemberian tunjangan perumahan untuk anggota DPR RI sebesar Rp 50 juta/bulan.
Ini menyusul protes dari mahasiswa, pelajar hingga Ojol dalam aksi Demo di Gedung DPR- RI, 25 Agustus lalu.
Baca juga: Hingga 30 Desember Buruh, Aksi besar-besaran di Seluruh Kantor Gubernur
Kamis (28/8) giliran ribuan berkumpul di depan Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta. Selainvmenyuarakan tuntutan kenaikan upah tinggi tahun depan dan penghapusan pajak tunjangan hari raya (THR), juga menyoroti pemberian tunjangan perumahan untuk anggota DPR RI sebesar Rp 50 juta/bulan.
Para buruh mengaku sakit hati mengetahui besaran pendapatan anggota legislatif jauh lebih besar dari rata-rata pendapatan mereka sebagai pekerja.
"Jika dibandingkan upah rata-rata buruh di Indonesia yang hanya sekitar Rp 3 juta per bulan dengan besaran pendapatan anggota DPR sebesar Rp 104 juta per bulan, Said menyebut selisih besaran upah mereka bisa 35 kali lipat. Inilah yang kemudian membuat hati buruh sakit hati,"kata Said dalam aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR, Kamis (28/8/2025).
Said mencontohkan Rp 3 juta terhadap Rp 104 juta buruh. "Kira-kira 35 kalinya gaji DPR. Adil nggak? Itu yang ingin dikritik oleh DPR. Sakit rasanya hati rakyat, hati buruh. Untuk naik Rp 200 ribu, less than US$ 18. Di bawah 18 dolar naik untuk satu bulan sampai turun ke jalan. Berkali-kali turun ke jalan, berhari-hari turun ke jalan. Kawan-kawan, yang mau berjuang angkat tangan, yang mau berjuang tepuk tangan, yang mau berjuang, yang mau berjuang, yang mau berjuang teriak, hidup buruh! Hidup buruh!" seru Said Iqbal kepada para peserta demonstrasi.
Besaran Biaya Sewanya Kontras
Baca juga: Polri akan Ubah Penanganan Unjuk Rasa
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai perhitungan biaya sewa perumahan yang diberikan untuk setiap anggota legislatif itu sangatlah berlebihan. Sebab kalau dihitung-hitung, dalam satu tahun anggota DPR bisa mengantongi Rp 600 juta hanya untuk tempat tinggal.
"Dia naikin tunjangan perumahan (DPR) saja Rp 50.000.000. Kali 12 bulan, setahun Rp 600.000.000. Nyewa di mana itu Rp 600.000.000, di surga? Mahal banget," kata Said.
Menurutnya besaran biaya sewa rumah untuk legislatif ini sangat kontras dengan biaya yang bisa dikeluarkan buruh untuk sewa tempat tinggal. Di mana menurutnya biaya perumahan buruh dalam setahun rata-rata hanya sekitar Rp 8,4 juta.
"Kalau rumah buruh sewanya berapa? Cuma Rp 700 ribu sebulan, dikalikan 12 bulan cuma Rp 8,4 juta. Ini 600 juta satu tahun," kata Said disambut riuh para buruh yang ikut berdemo.
Baca juga: Gaji 7 Bulan Belum Dibayar, Karyawan Umbul Square Geruduk DPRD Madiun
Tidak hanya soal tunjangan perumahan, Said melihat secara keseluruhan rata-rata pendapatan yang bisa dibawa pulang anggota DPR sangatlah besar. Terlebih jika dibandingkan dengan mereka kaum buruh.
"Buruh gajinya berapa? Rata-rata Rp 5 juta lah ya, kira-kira 5 koma, walaupun rata-rata Rp 3 juta kalau untuk seluruh Indonesia. Ambil lah tengahnya, rata-rata 3,5 juta.
Gaji DPR berapa? Rp 104 juta dengan tunjangan-tunjangannya," paparnya. n erc/jk/rmc
Editor : Moch Ilham