SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Dikutip dari unggahan di akun Instagram resmi Badan Komunikasi Pemerintah, Minggu (21/9/2025), diperkirakan ada 45�ntuan sosial PKH dan sembako yang diberikan dengan tidak tepat sasaran. Bila dirupiahkan bantuan yang tidak tepat sasaran itu bisa mencapai Rp 14-17 triliun.
Data ini ditemukan setelah pemerintah melakukan pemutakhiran data kemiskinan lewat Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dilakukan BPS. Tercatat sekitar 616.367 keluarga penerima manfaat bantuan PKH tidak layak untuk menerima bantuan itu lagi.
Baca juga: Ratusan Warga Sumokembangsri Terima Bansos Beras dan Minyak Goreng
Karena banyaknya bansos yang tidak tepat sasaran itu dulunya adalah karena data yang tidak sinkron antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah," kata Gus Ipul, dilansir dari akun Instagram
Pasalnya, PPATK menemukan data yang cukup mencengangkan, yaitu lebih dari 571 ribu NIK penerima bansos terlibat dalam permainan daring terlarang sepanjang tahun 2024.
Kemensos sendiri mengambil langkah tegas, yaitu akan mencoret data penerima bansos apabila terbukti menjadi salah satu pemain dalam gim daring yang dilarang oleh negara tersebut.
Belum lama ini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengumumkan 10 juta rekening dormant yang menerima bantuan sosial (bansos). Kemudian PPATK kembali mengumumkan 571.410 data penerima bansos terindikasi terlibat pinjol.
Baca juga: Komitmen Perbaiki DTSEN, Pemkab Pamekasan Salurkan Bansos Tepat Sasaran di 13 Kecamatan
Pemanfaatan Teknologi Digital
Sementara itu untuk program bantuan sembako ada sekitar 1.286.066 keluarga penerima manfaat yang tidak layak menerima bantuan.
Dari publikasi yang sama, pemerintah Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pengentasan kemiskinan. Salah satunya untuk membuat penyaluran bantuan jadi jauh lebih tepat sasaran.
Baca juga: Pemdes Ploso Kembali Salurkan Bantuan BLT-DD ke 30 Keluarga Penerima Manfaat
"Masih banyaknya penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran menjadi alasan utama pemerintah untuk segera membenahi sistem yang ada," tulis Badan Komunikasi Pemerintah dalam publikasinya.
Proyek uji coba digitalisasi perlindungan sosial akan dimulai pada Kabupaten Banyuwangi. Ini menjadi langkah awal pemerintah untuk memastikan setiap bantuan sosial tersalurkan dengan tepat.
Digitalisasi dilakukan melalui aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada keluarga penerima manfaat. Hal ini membuat keluarga yang berhak dapat terverifikasi dengan jelas sekaligus dapat terpantau penyaluran bansosnya secara transparan, aman, dan akuntabel. n jk/ec/rmc
Editor : Moch Ilham