SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Tahun 2025 koalisi permanen antar partai politik (parpol) di Indonesia masih digaungkan sejumlah elite partai politik pendukung presiden terpilih Prabowo Subianto.
Malah ada ide pembentukan aliansi jangka panjang antar partai. Dan tidak hanya untuk Pemilu atau Pilpres, tapi untuk stabilitas pemerintahan dan kebijakan nasional yang berkelanjutan. Model koalisi ini seringkali didiskusikan parpol seperti Golkar. Katanya untuk mengatasi fragmentasi politik, meskipun tantangan utamanya adalah perbedaan ideologi dan perebutan kekuasaan.
Baca juga: Atlet Berprestasi, Bonus dan Jaminan Hari Tuanya
Konteks di Indonesia
Sistem Politik Indonesia yang menganut sistem multipartai, cenderung menghasilkan koalisi sementara (ad hoc) untuk memenangkan pemilu atau membentuk kabinet, seperti terjadi di Pilpres 2014 dan 2024 lalu.
Selain soal ambang batas parlemen yang membuat koalisi sementara lebih umum. Tetapi konsep ini muncul kembali pasca-Pilpres 2024 untuk memperkuat basis pendukung presiden terpilih.
Konsep Koalisi Permanen kabarnya punya tujuan menciptakan stabilitas politik, efisiensi pemerintahan, dan memastikan dukungan kebijakan jangka panjang.
Keuntungannya mengurangi polarisasi, memperkuat mandat pemerintahan, dan menyederhanakan dinamika politik.
Koalisi dalam sistem politik kita, sulit bertahan lama, karena partai politik punya agenda dan ideologi berbeda. Terutama dalam dinamika perebutan kekuasaan.
Apalagi Indonesia menganut sistem multipartai yang cenderung menghasilkan koalisi sementara (ad hoc). Terutama untuk memenangkan pemilu atau membentuk kabinet, seperti terjadi di Pilpres 2014 dan 2024.
Kini, partai-partai seperti Golkar dan pendukung Prabowo-Gibran (misalnya Gerindra) telah mengemukakan ide koalisi permanen untuk mengawal pemerintahan ke depan.
Semoga tercapai.
***
Belum lama, Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan koalisi permanen masuk dalam revisi undang-undang atau RUU Pemilu tak bisa dibahas secara sederhana.
Herman mengatakan perlunya konsensus lebih dulu antar pimpinan partai politik.
"Harus ada konsesus para pimpinan partai-partai terkait dengan wacana koalisi permanen, karena dalam sistem presidensial dan multipartai tentu pengaturanya tidak sesederhana itu," kata Herman kepada wartawan, Jumat (12/12/2025).
Menurutnya, perlu ada kajian komprehensif sebelum membahas pengaturan koalisi permanen dalam RUU Pemilu. Dia mengatakan perlu adanya kesepakatan terlebih dulu terkait arah sistem politik Indonesia.
"Jika ini mau dibicarakan tentunya banyak pilihan-pilihan dan study kasus yang telah dilaksanakan oleh negara lain, mau ke mana sistem politik kita," ujarnya bernada tanya.
"Jangan sampai karena berubah-ubahnya sistem politik justru membingungkan masyarakat. Hal ini penting sebelum kita bicara pengaturan yang dituangkan dalam undang-undang," sambungnya.
Dia mengatakan usulan ini belum dibahas terlalu jauh. Herman menegaskan konsensus antarpimpinan parpol merupakan fondasi utama sebelum masuk ke ranah pengaturan teknis. Ada benarnya juga warning dari Sekjen Partai Demokrat ini.
Baca juga: MBG, Siapa yang Berani Kritik
***
Catatan jurnalistik saya, ada terobosan dari Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Tahun lalu, ia merangkul semua partai politik (parpol) untuk menjaga stabilitas dan mendukung program pembangunan kota, bahkan saat Pilkada 2024, pasangan Eri-Armuji didukung oleh seluruh parpol di Surabaya melalui komunikasi politik yang intensif. Terobosannya ini menunjukkan sinergi untuk kemajuan kota, seperti penguatan UMKM dan program sosial lainnya.
Eri-Armuji mendaftar ke KPU didukung seluruh parpol, menunjukkan dukungan mayoritas partai politik.
Periode itu, Eri Cahyadi rutin bertemu pimpinan parpol untuk membahas isu strategis dan menjaga suasana tetap kondusif, seperti sebelum Pemilu 2024..
Juga Walikota Pekanbaru Agung Nugroho mengajak seluruh pimpinan partai politik di Kota Pekanbaru untuk berkolaborasi dalam menjaga stabilitas serta mendorong pembangunan daerah.
"Kami melakukan konsolidasi silaturahmi dengan ketua, sekretaris, dan bendahara partai politik. Kami sepakat menjaga kestabilan Kota Pekanbaru, baik keamanan, ketertiban, hingga menghindari kerusuhan,” ujar Agung Nugroho, Kamis, 11 September 2025. Ini dua contoh "koalisi" di daerah yang hingga saya membuat catatan jurnalistik, tetap adem ayem.
***
Baca juga: Menukil Gaya Kepemimpinan Otoriter Soeharto
Jelas beda antara koalisi dan rangkul pimpinan parpol.
Koalisi yang telah ada adalah kerjasama formal antar partai politik untuk mencapai tujuan bersama memenangkan pemilu dan membentuk pemerintahan. Sedangkan merangkul pimpinan partai adalah strategi personal atau politik untuk mendapatkan dukungan pimpinan parpol demi memuluskan agenda tertentu, dan bisa menjadi bagian dari koalisi atau langkah taktis tersendiri.
Saya amati, fokusnya lebih pada hubungan interpersonal atau figur pemimpin dibanding kesepakatan kelembagaan partai.
Jadi secara umum, rangkul pimpinan parpol lebih efektif dalam dinamika politik praktis dibanding koalisi permanen. Ini pandangan pragmatis seorang wartawan non partisan. Maklum koalisi bisa dianggap kurang relevan, kontraproduktif bagi pengawasan legislatif. Koalisi cenderung hanya isu elite parpol untuk kepentingan elektoral, sementara rangkul pimpinan parpol memungkinkan fleksibilitas, adaptasi isu, dan membangun koalisi dinamis yang relevan dengan kebutuhan pemimpin dan program saat ini.
Apakah koalisi permanen bisa efektif jika tujuannya adalah stabilitas jangka panjang dan efisiensi pemerintahan? Ini mesti, memerlukan kesepakatan internal parpol dan kesiapan untuk mengorbankan otonomi partai.
Dalam evaluasi saya selama 2024-2025, Koalisi Permanen membuktikan Potensi stabilitas pemerintahan, efisiensi program, dan mengurangi friksi politik jangka panjang.
Kekurangannya menumpulkan fungsi check and balances, membatasi partai, dan seringkali hanya isu elite untuk kepentingan Pemilu.
Sebagai wartawan non partisan, tentang dua hal ini saya berpijak kajian akal sehat. Ya kajian yang meliputi kemampuan berpikir kritis dan rasional, membedakan baik-buruk.
Dengan sistem politik yang ada sekarang ini secara pragmatis merangkul pimpinan parpol lebih tidak mengebiri kontrol legislatif terhadap eksekutif. Koalisi permanen saya teringat paduan orkes simfoni.
Ada permainan berbagai jenis instrumen, terutama alat musik gesek, tiup kayu, tiup logam, dan perkusi, yang dipimpin konduktor. (radityakhadaffi@gmail.com)
Editor : Moch Ilham