SURABAYAPAGI.com, Ponorogo - Dalam rangka memperbaiki sejumlah jembatan rusak imbas bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Ponorogo, kini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mengambil langkah lanjut dan fokus memperbaiki sedikitnya tujuh fasilitas umum yang mengalami kerusakan cukup parah.
Melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Ponorogo, pihaknya mengestimasi kebutuhan anggaran sekitar Rp15 miliar untuk penanganan kerusakan pascabencana tersebut pada beberapa waktu terakhir.
Baca juga: Jaga Warisan Budaya, Pemkab Ponorogo Siapkan Perbup Reog Jadi Ekskul Wajib untuk SD
Sementara itu, dapat dirinci sejumlah jembatan yang rusak tersebut meliputi tiga jembatan di Desa Grogol, Kecamatan Sawoo, jalan amblas di Desa Wagir Lor, Kecamatan Ngebel, jembatan di Desa Bancar dan Desa Kunti, Kecamatan Bungkal, serta talut amblas di Desa Paringan, Kecamatan Jenangan.
"Kerusakan fasum ini akibat bencana hidrometeorologi. Anggaran yang kami hitung itu untuk perbaikan total," ujar Kepala DPUPKP Ponorogo, Jamus Kunto Purnomo, Rabu (28/01/2026).
Lebih lanjut, meski terdapat keterbatasan anggaran membuat pihaknya tidak bisa langsung melakukan perbaikan permanen di seluruh titik secara bersamaan. Sehingga, pihak DPUPKP harus menentukan skala prioritas penanganan.
Baca juga: Diterjang Luapan Sungai, Tiga Jembatan Antar Desa di Ponorogo Ambrol
"Karena ini bukan anggaran yang kecil, nanti akan kami pilah mana yang harus ditangani darurat dan mana yang bisa diperbaiki secara permanen," jelasnya.
Ia mencontohkan, kondisi di Desa Grogol, Kecamatan Sawoo, yang memiliki tiga jembatan rusak dalam satu kawasan. Kerusakan tersebut bahkan nyaris mengisolir sekitar 500 warga di dua dusun, yakni Dusun Mijil dan Dusun Mingging.
Baca juga: Usai Diterjang Longsor, Pengelola Wisata Pastikan Telaga Sarangan Sudah Aman Dikunjungi
Sehingga, terkait skema perbaikan, Jamus menyebut DPUPKP masih menyusun teknis pekerjaan. Opsi penanganan mulai dari perbaikan permanen hingga penanganan darurat dengan konstruksi baja yang memungkinkan dilintasi kendaraan roda empat.
"Kami masih mengkaji, mengingat keterbatasan anggaran BTT kabupaten. Sebagian titik juga akan kami usulkan ke Provinsi," ungkap Jamus. pn-01/dsy
Editor : Redaksi