SURABAYAPAGI.com, Malang - Sebagai upaya mendukung swasembada gula nasional, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, Jawa Timur menargetkan luasan lahan untuk program bongkar ratoon atau peremajaan tebu pada 2026 mencapai 7.500 hektare (ha). Sedangkan pemilihan lahan yang dijadikan sebagai lokasi bongkar ratoon atau peremajaan tanaman tebu itu tidak bisa sembarangan dilakukan, sebab harus mempertimbangkan ketersediaan pasokan air.
"Melalui peremajaan tanaman tebu ini diharapkan mampu mendukung target swasembada gula nasional, kalau lahan yang ditargetkan tahun ini 7.500 hektare," kata Bupati Malang M Sanusi, Minggu (24/05/2026).
Baca juga: Cegah Gagal Panen Ikan saat Kemarau, Pemkab Malang Optimalkan Teknologi Aerator
Lebih lanjut, menurut Sanusi setidaknya ketersediaan air harus dipastikan mencukupi paling lambat dua bulan sebelum pelaksanaan masa tanam awal, apalagi pada periode ini telah memasuki musim kemarau.
"Kalau tidak begitu petani tidak bisa melaksanakan (tanam). Faktor alam menentukan," ujar dia.
Baca juga: Dorong Hilirisasi Garam, Pemkab Malang Berupaya Komunikasikan dengan Pusat
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malang Avicena Medisica Saniputera, mengatakan, target luasan lahan untuk program bongkar ratoon pada 2026, angkanya sama dengan yang ditetapkan pada 2025.
"(2025) tercapai 1.700 hektare, sebagian besar realisasi ini merupakan hasil pendataan dari teman-teman penyuluh (pertanian)," ucapnya.
Baca juga: Masifnya Pemasangan Tower, ‘Blankspot’ Sinyal Komunikasi di Malang Tersisa 85 Titik
Ia menjelaskan, dari target 7.500 ha lahan yang ditetapkan pada 2026, terdapat 5.200 ha lahan telah teridentifikasi potensinya untuk bongkar ratoon. Sehingga, Pemkab Malang menyiapkan sejumlah langkah strategis guna mencegah munculnya kendala di lapangan, salah satunya berkoordinasi dengan pembina penyuluh pertanian untuk meningkatkan efektivitas kinerja penyuluh dalam mengawal pelaksanaan bongkar ratoon hingga musim tanam raya di daerah itu.
"Ini perlu survei detail dalam rangka membuat perencanaan definitif sehingga tidak banyak pergeseran kembali. Kemudian, yang saat ini sudah final 1.300 hektare telah ter-SK-kan, dan 900 hektare sedang tahap pendataan," kata dia. ml-01/dsy
Editor : Redaksi