SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan digitalisasi di sistem pemerintahan akan mempersempit ruang korupsi.
Ia katakan, pemerintah akan memanfaatkan artificial intelligence (AI) untuk mengintegrasikan dan mengolah berbagai data. Digitalisasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pemerintah.
Baca juga: Luhut Ungkap Praktik Akal-akalan Transfer pricing, Ganti Peran Dirjen DC
"Dan itu akan membuat efisien, dan kita sebenarnya membangun ekosistem di mana orang dibuat tidak bisa korupsi, atau sangat kurang untuk korupsi," kata Luhut dalam konferensi pers di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026).
Saat sistem ini berjalan sepenuhnya, Luhut memperkirakan anggaran negara yang bisa dihemat mencapai Rp 2.000 triliun. Angka tersebut berasal dari kebocoran anggaran, termasuk dari mineral kritis yang tata kelolanya terus diperbaiki.
"Saya kira ribuan triliun, mungkin Rp 1.500 triliun, mungkin Rp 2.000 triliun. Angkanya, ada tadi data, saya nggak ingat semua. Kebocoran dan juga seperti tadi yang Presiden bilang critical mineral, itu sangat terkontrol," tuturnya.
Ia mencontohkan implementasi sistem digital yang telah diterapkan melalui Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara Antar Kementerian/Lembaga (SIMBARA) untuk komoditas batu bara dan nikel.
Singgung Sistem Perlindungan Sosial
"Jadi pakai sistem ini. Dan kita coba dengan SIMBARA kan, SIMBARA kan sudah, batu bara, SIMBARA nikel sudah. Ini tinggal mengembangkan terus aja ini," tambah Luhut.
Luhut menyinggung sistem perlindungan sosial (perlinsos) digital berbasis AI yang ditargetkan meluncur pada Oktober-November 2026. Dalam jangka panjang, perbaikan ketepatan sasaran diproyeksikan membuka potensi efisiensi belanja sekitar Rp 170-260 triliun, setara US$ 10-15 miliar.
Baca juga: Ning Ita Ajak Legislatif dan Eksekutif Wujudkan Pemerintahan Bersih dan Bebas Korupsi
Angka tersebut merupakan estimasi strategis, bukan penghematan yang telah terealisasi, dan masih bergantung pada kualitas data serta keberhasilan perluasan. Setiap perubahan data wajib memiliki jejak audit yang jelas.
Banyak Pejabat Berbuat Curang
Terpisah Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan digitalisasi di pemerintahan, khususnya untuk pengadaan, tidak menjamin bebas dari praktik korupsi. Setyo menyinggung banyak pejabat yang mencoba mengakali sistem tersebut untuk berbuat curang.
Hal itu disampaikan Setyo dalam paparan di acara peluncuran e-learning ASN yang digelar di Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Jakarta, Rabu (17/6/2026). Setyo awalnya meminta para ASN tidak melakukan hal yang aneh agar program digitalisasi yang sudah ada tidak sia-sia.
"Karena apa? Kalau kita melakukan semua kegiatan tanpa integritas ya, maka yang dibuat, yang sudah dikerjasamakan oleh kita semuanya ini dengan cara digitalisasi itu hanya sebuah alat," kata Setyo.
Baca juga: Lewat e-Wadul dan WBS, Pemkot Malang Komitmen Ajak Warga Cegah Praktik Korupsi
Setyo menyebut KPK telah membuktikan banyak perkara di mana digitalisasi itu diakali. Praktik korupsi dalam pengadaan ada yang dilakukan melalui mekanisme tersembunyi atau backdoor.
"Alat bisa diakali ya. Kami sudah buktikan banyak di perkara-perkara itu, kelihatannya saja sudah digitalisasi tapi pintu belakangnya, backdoor-nya itu ternyata masih bisa dimainkan," katanya.
Setyo mencontohkan praktik mengakali digitalisasi itu biasanya dilakukan pada e-katalog. Dia menekankan praktik korupsi masih bisa terjadi di tengah sistem yang canggih jika tidak diikuti dengan sikap integritas dari manusianya.
"Yang saya sebut paling gampang misalkan e-katalog lah gitu. Pengadaan secara digitalisasi masih bisa dimainkan, masih bisa dikotak-katik. Ditutup siang hari, dibuka malam hari gitu. Karena apa? Kembali kepada sumber daya manusianya," ucap Setyo. n jk, erc, rmc
Editor : Redaksi