SURABAYAPAGI .COM: Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap praktik akal-akalan transfer pricing dalam ekspor sumber daya alam (SDA). Menurutnya, selama ini membuat potensi penerimaan negara bocor dalam jumlah besar.
Luhut lantas mendukung pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru khusus ekspor, Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
"Sumber daya alam, saya kira itu besar sekali, memang transfer pricing sangat banyak," kata Luhut saat ditemui usai memberi sambutan dalam acara ASEAN Regional Economic Outlook and Fiscal Policy di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (25/5/2026).
Lebih lanjut, Luhut mengusulkan kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO BPI Danantara Rosan Roeslani agar operasional BUMN ekspor ini turut memanfaatkan platform pengawasan dari Sistem Informasi Pengelolaan Mineral dan Batu Bara (Simbara).
Simbara sendiri merupakan platform digital yang dikembangkan untuk mengelola dan memantau sumber daya alam hasil tambang seperti batu bara, nikel, timah, emas, dan tembaga secara terintegrasi antar kementerian/lembaga.
Dalam pengawasannya, sistem ini turut melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Keuangan yang terdiri dari Direktorat Jenderal Anggaran melalui Lembaga National Single Window dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
"Sudah saya usulkan tadi malam juga kepada Rosan untuk disampaikan kepada Presiden, kita gunakan juga Simbara yang fleksibilitasnya sudah ada dengan badan ini memakai sistem itu, dan itu link langsung ke tempatnya Pak (Wakil Menteri Keuangan) Sua, yaitu National Single Window. Jadi sudah bisa bangun sistem itu, dan orang tidak akan bisa lari dari situ," ujar Luhut.
Ia menjelaskan, dengan memanfaatkan Simbara, operasional DSI akan lebih efisien dalam melaksanakan tata kelola ekspor. Sebab, platform Simbara sudah dilengkapi dengan automatic blocking system (ABS) bagi perusahaan yang melanggar kewajiban terkait ekspor.
"Contoh yang sudah jalan ya, di batu bara itu dia harus memenuhi tujuh kriteria sejak dia dikeluarkan license-nya. Dia sudah harus melaporkan berapa cadanganmu, berapa kalorimu, di mana tempatmu, berapa kau mau ekspor, dan seterusnya. Itu semua terintegrasi," papar Luhut.
"Jadi kau bayar pajak, kau bayar royalti, begitu kau mau ekspor, itu oleh kantornya tadi, Single Window ini akan cek, dan itu semua terintegrasi dengan cepat. Kalau kau belum bayar royalti, ya sudah, tak, nggak bisa. Kamu nggak akan bisa diancam oleh siapa saja. Jadi mau tentara, mau polisi, mau siapa saja, tidak bisa mempengaruhi sistem ini. Dia harus mulai dari nol. Nah, itu yang harus kita awasi ramai-ramai," jelasnya lagi.
Meski Luhut sampai saat ini belum bisa memperkirakan berapa banyak devisa hasil ekspor SDA komoditas strategis yang bisa diselamatkan BUMN ekspor jika terintegrasi dengan sistem tersebut, menurutnya selama ini Simbara terbukti berhasil mengurangi kebocoran penerimaan negara hingga 40�ri sektor batu bara saja.
"Saya tidak tahu berapa angkanya, nominalnya, tapi yang saya sampaikan, yang saya bisa katakan karena saya sudah mengerjakan ini waktu Menko Marves, Simbara untuk batu bara kan sudah kita kerjakan, itu saya kira menghemat sampai 40%. Tapi sekarang dengan pembentukan BUMN ekspor oleh Presiden yang lebih jelas seperti ini, saya kira angkanya akan cukup besar itu," terang Luhut.
Seiring pembentukan BUMN ekspor Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), sebagian fungsi Bea Cukai dinilai bakal digantikan sistem digital berbasis kecerdasan buatan (AI).
Luhut mengatakan, pungutan ekspor yang biasanya dilakukan oleh Bea Cukai nantinya bisa dialihkan ke DSI lewat sistem yang terintegrasi. Jadi, Bea Cukai cuma akan melakukan pengawasan dan disarankan menggunakan ekosistem digital berbasis AI.
"Bea Cukai? Ya kita lihat saja nanti Pak (Wakil Menteri Keuangan) Sua punya mainan. Kalau memang nanti nggak perlu ya ngapain pakai-pakai Bea Cukai, atau tugasnya dia Bea Cukai ada tapi semua AI. Semua berbasis AI," kata Luhut saat ditemui usai memberi sambutan dalam acara ASEAN Regional Economic Outlook and Fiscal Policy di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (25/5/2026).
Terkait dengan posisi Bea Cukai ke depan, Luhut berpendapat lembaga ini memang perlu melakukan perbaikan mendalam agar sejalan dengan kehadiran BUMN khusus ekspor. Sebab badan usaha di bawah BPI Danantara ini hanya bertugas mengatur tata kelola ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam tertentu saja, sementara sisanya masih menggunakan sistem lama yang sudah ada.
"Ya nanti saya pikir Bea Cukai ya perlu ada reformasi, ya kenapa tidak? Kalau memang nanti dengan badan (ekspor) ini. Tapi saya sekali lagi percaya dengan sistem. Jadi sistem dengan digitalisasi ini berbasis AI, saya ya sangat pro pada itu karena itu nggak bisa dibohongi," paparnya.
Luhut menjelaskan inti dari transformasi birokrasi adalah mengurangi frekuensi pertemuan langsung antara petugas dan pengguna layanan. Dia beranggapan bahwa sistem yang masih sangat mengandalkan interaksi personal seringkali sulit untuk sepenuhnya transparan.
Dengan mengalihkan semua proses pengawasan ke dalam ekosistem digital, mantan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi itu optimistis potensi manipulasi bisa ditekan signifikan.
"Intinya kita mengurangi pertemuan orang ke orang. Sebab kalau pertemuan orang ke orang, pakai akta integritas tidak ada yang benar itu satu pun. Hampir tidak ada lah yang saya tahu, pasti ada bermasalah. Jadi dengan ekosistem yang kita bangun, saya kira kita akan banyak mengurangi itu, dan meningkatkan penerimaan negara," ujar Luhut.
Sebagai informasi, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso alias Busan dalam kesempatan terpisah mengatakan saat ini pihaknya tengah menyusun aturan teknis terkait tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) satu pintu melalui Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Nantinya aturan teknis ekspor satu pintu ini akan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). Di mana aturan tersebut ditargetkan selesai hari ini.
"Hari ini mudah-mudahan selesai ya Permendag-nya," ujar Menteri Perdagangan Budi Santoso di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (25/5/2026).
Budi mengatakan mulai 1 Juni, ekspor untuk tiga komoditas SDA seperti batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferro alloy akan dilakukan secara bertahap melalui DSI selaku BUMN ekspor. Kendati begitu, seluruh aturan main, kewajiban hingga tata cara ekspor dipastikan tidak berubah
Luhut Binsar Pandjaitan memperkirakan lonjakan harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah berpotensi membuat anggaran subsidi bahan bakar pemerintah membengkak hingga Rp 150-200 triliun. Perhitungan itu menggunakan asumsi harga minyak mentah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar US$ 70 per barel. Sementara pembelian atau impor minyak mentah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri diasumsikan berada di kisaran US$ 90 per barel.
"Dengan harga minyak saat ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Maksud saya, jika harga rata-rata sekitar US$ 90, anggap saja US$ 90, anggaran negara kita US$ 70, kita punya selisih US$ 20. Jadi kita mungkin berbicara tentang defisit hampir Rp 200 atau 150 triliun hanya karena harga minyak ini," kata Luhut dalam acara ASEAN Regional Economic Outlook and Fiscal Policy di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (25/5/2026).
Luhut menilai dampak kenaikan harga minyak terhadap perekonomian dalam negeri mulai terasa pada Juli mendatang. Namun, ia belum merinci dampak yang dimaksud. n erc, jk, rmc
Editor : Redaksi
