Dipicu Faktor Ekonomi, Dindikpora Catat 100 Anak Lebih di Magetan Tak Sekolah

surabayapagi.com
Ilustrasi. Proses belajar mengajar di salah satu sekolah di Magetan. SP/ MGT

SURABAYAPAGI.com, Magetan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan melalui  Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dindikpora) setempat mencatat lebih dari 100 anak usia sekolah di Magetan masih belum mengenyam pendidikan. Dan berdasarkan pendataan sementara, jumlah anak yang tidak sekolah masih berada di kisaran seratus lebih. 

Kepala Dindikpora Magetan Suhardi mengatakan, sebagian besar dari mereka tidak bersekolah karena terkendala kondisi ekonomi keluarga yang menjadi penyebab terbesar. Dan hingga saat ini, data tersebut masih terus diperbarui. 

Baca juga: Was-was, Kebakaran Lahan di Magetan Meningkat Tajam saat Musim Kemarau

"Anak yang tidak sekolah itu masih ada. Data kami sekitar seratusan lebih. Jadi, anak diminta membantu orang tua bekerja. Kasus seperti itu masih kami temukan, terutama di beberapa wilayah," kata Suhardi, Senin (20/7/2026). 

Selain persoalan ekonomi, Dindikpora Magetan juga menemukan anak yang tidak melanjutkan pendidikan karena mengalami gangguan psikologis. Oleh karenanya, untuk menangani persoalan itu, pihaknya menyiapkan sejumlah langkah. Anak-anak dari keluarga kurang mampu diarahkan mengikuti pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan skema afirmasi. 

Baca juga: Tahun Ajaran Baru, Sekolah Rakyat Banyuwangi Fokuskan Pembentukan Karakter dan Keterampilan

"Kami juga meminta PKBM menerima anak-anak dari keluarga afirmasi, jangan semuanya berbayar," kata Suhardi.

Sementara bagi anak yang mengalami gangguan psikologis, Dindikpora menggandeng guru pendidikan khusus untuk memberikan layanan belajar dari rumah atau homeschooling. Sehingga, pemerintah daerah berupaya memastikan seluruh anak usia sekolah memperoleh akses pendidikan. Menurutnya, pendidikan merupakan hak setiap anak yang harus dipenuhi.

Baca juga: Masa MPLS, Dinsos Madiun Terus Berupaya Penuhi Kuota Peserta Didik Sekolah Rakyat

"Kalau ada anak yang mengalami gangguan psikologis, kami lakukan pembelajaran di rumah. Kami menggandeng guru-guru pendidikan khusus agar mereka tetap mendapatkan hak belajar. Yang kami garis bawahi, anak harus sekolah. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama," pungkasnya. mg-02/dsy

Editor : Redaksi

Ekonomi dan Bisnis
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru