SURABAYA PAGI, Ponorogo- Pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Kabupaten Ponorogo menunjukkan progres positif. Berdasarkan data Aplikasi FASIH Pendataan SE 2026 per Senin (20/7/2026) pukul 12.00 WIB, realisasi lapangan telah mencapai 58,62 persen dengan total 271.136 responden yang berhasil terdata dari target berjalan sebesar 46,80 persen (Prelist SLS Usaha & Keluarga sebanyak 462.545).
Meskipun capaian angka memuaskan dan melampaui target berkala, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ponorogo menekankan bahwa tantangan utama saat ini bergeser ke pendalaman kualitas data serta dinamika psikologis petugas di lapangan.
Baca juga: BPS Catatan Pendataan Sensus Ekonomi di Kota Madiun Sasar 75.308 Unit
Dari total responden yang terdata, dominasi cakupan berada pada sektor pendataan Usaha Dalam Keluarga dan Sektor Pertanian. Adapun rincian capaian responden berdasarkan skala usaha adalah sebagai berikut:
* Usaha Dalam Keluarga: 243.827 responden
* Usaha Mikro Kecil (UMK): 22.628 responden (20,35%)
* Usaha Besar (UB): 55 responden (64,71%)
* Usaha Menengah (UM): 21 responden (8,94%)
* Total Gabungan Usaha: 266.531 unit usaha
Kepala BPS Kabupaten Ponorogo, Evi Trisusanti, menyampaikan bahwa sektor pertanian mendominasi porsi pendataan mengingat struktur ketenagakerjaan daerah.
"Dari hasil Sakernas, sepertiga tenaga kerja di Ponorogo ada di sektor pertanian, dengan kontribusi PDRB mencapai 22,4 persen. Namun, tantangannya adalah persepsi warga yang sering kali tidak menganggap kegiatan pertanian skala kecil atau sampingan sebagai sebuah usaha bernilai ekonomi," ujar Evi, Selasa (21/07/2026).
Di balik moncernya angka persentase pendataan, BPS Ponorogo mengidentifikasi sejumlah kendala internal dan eksternal yang dihadapi oleh 1.319 petugas (terdiri dari 156 pengawas dan 1.163 pendata lapangan).
1. Kelelahan Psikologis dan Karakter Petugas (Social Battery)
Baca juga: Pemkab Sidoarjo Dukung Penuh SE 2026, Sebanyak 1.452 Petugas Siap Lakukan Pendataan
Setiap petugas dibebani target harian sebanyak 12 usaha atau keluarga. Beban target yang tinggi dan keharusan membangun interaksi intensif kerap memicu kelelahan fisik maupun mental.
"Teknik komunikasi wawancara itu tidak dikuasai semua orang. Petugas yang cenderung introvert sering kali social battery-nya cepat habis ketika menghadapi dinamika di lapangan. Ditambah lagi jika ada temuan data yang belum konsisten dan membutuhkan kunjungan ulang (re-visit)," jelas Evi.
2. Stigma Kerahasiaan Data dan Keterkaitan Bantuan Sosial (Bansos)
Ekspektasi serta kekhawatiran masyarakat terkait dampak sensus terhadap kelayakan penerima Bansos maupun pembaruan data DTKS menjadi tantangan tersendiri.
Pertanyaan mendalam mengenai aset seperti kepemilikan perhiasan emas hingga detail pendapatan sering kali memicu keraguan responden untuk menjawab jujur.
Baca juga: Sensus Ekonomi 2026, Wabup Mojolerto Dorong Partisipasi Aktif Masyarakat dan Pelaku Usaha
"Pertanyaan detail itu secara teori statistik merupakan faktor pembeda (discriminant factor) untuk mengukur tingkat kesejahteraan secara akurat. Kami tegaskan bahwa keterbukaan dan kejujuran masyarakat adalah kunci agar kebijakan yang dilahirkan pemerintah tidak salah sasaran," tegasnya.
3.Kecepatan vs Kualitas Data
BPS Ponorogo terus mengawal jalannya proses dengan memperketat pengawasan agar tingginya kecepatan pendataan (speed) tidak mengorbankan keakuratan data (quality). Kunjungan ulang (re-visit) dilakukan secara selektif pada area-area yang terindikasi membutuhkan verifikasi ulang.
"Di dalam statistik, kecepatan dan kualitas sering kali berbanding terbalik. Karena itu, fungsi pengawasan kami perketat agar data Sensus Ekonomi 2026 ini benar-benar valid sebagai pijakan pembangunan daerah," pungkas Evi.
Sensus Ekonomi 2026 ditargetkan rampung secara menyeluruh pada akhir Agustus 2026. roh
Editor : Redaksi