SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Guna memperkuat iklim investasi di kota setempat sekaligus mempermudah para pelaku usaha, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menghadirkan Klinik Investasi salah satunya lewat inovasi digital yakni menerapkan sistem integrasi berbasis kecerdasan buatan Artificial Intelligence (AI), dimana sistem tersebut memungkinkan pemantauan real-time dari ruang kerja.
"Berapa izin yang masuk dan selesai, semua terpantau. Kami juga menyediakan Klinik Investasi yang mendampingi investor, mulai dari perhitungan Break Even Point hingga estimasi lama pembangunan. Sedangkan penilaian ini merupakan bagian dari tahapan Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2026," jelas Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Minggu (23/08/2026).
Baca juga: Masifkan Gerakan Pangan Murah, Pemkot Surabaya Gandeng KKMP-Poktan
Lebih lanjut, ia menjelaskan, penggunaan AI juga mempermudah pemohon dalam melacak berkas perizinan langsung melalui ponsel pintar. Pasalnya, kemudahan ini dibangun untuk memberikan kepastian hukum dan transparansi bagi pelaku usaha yang ingin atau akan berinvestasi di Kota Surabaya.
"Ketika ada kepastian dan tidak ada biaya di luar ketentuan, trust atau kepercayaan investor akan terbangun. Hasilnya, investasi bergerak dan perekonomian Surabaya ikut tumbuh," katanya.
Baca juga: Jaga Kenyamanan Ruang Publik, Pemkot Surabaya Tata Ulang Kawasan Kuliner Karang Menjangan
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebutkan tahun ini Pemkot Surabaya menargetkan realisasi investasi sebesar Rp43 triliun atau meningkat dari sebelumnya sebesar Rp35 triliun hingga Rp36 triliun. "Tentunya inovasi-inovasi yang kami lalukan akan menunjang target investasi yang ditetapkan tahun ini," katanya.
Direktur Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Hasyim Daeng Barang menjelaskan bahwa kedatangan timnya bertujuan untuk melakukan uji petik atas pemaparan yang telah disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya.
Baca juga: Pemkot Surabaya Bantu Biaya Pendidikan 1.214 Mahasiswa
"Kami hadir bersama Wakil Ketua Kadin untuk mengecek apakah fasilitas dan pelayanan yang dipaparkan sudah sesuai dengan data di lapangan. Penilaian berfokus pada dua aspek utama, yaitu kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB)," ujarnya. sb-04/dsy
Editor : Redaksi