DPR Pertanyakan Barang Sitaan KPK

Selasa, 12 Sep 2017 11:28 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta – Komisi III DPR RI meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membawa daftar barang sitaan pada rapat dengar pendapat hari ini. "Oh iya nanti kita siapin. Ada kok semuanya," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, usai RDP dengan Komisi I DPR RI, di Kompleks Senayan, Jakarta, Senin 11 September 2017 malam. "Ada semuanya (daftar barang sitaan). (Kalau) Kita ngambil barang orang yang tidak pada posisinya, pasti lawyer-nya komplain. Itu aja sederhana. Bener nggak?," lanjutnya. Saut menjamin, KPK selalu menangani perkara korupsi dengan sebaik-baiknya. Termasuk soal jika ada barang yang disita tidak sesuai prosedur maka KPK pun pasti diprotes pihak-pihak terkait. "Coba tanya, siapa yang nggak punya lawyer ketika dituntut? Semua punya lawyer kan? Kalau barangnya disita, nggak sesuai, pasti dia komplain. Makanya KPK kan dicek dengan praperadilan, kasasi, banding, segala macam. Semua ada di situ. Forumnya sudah ada kok," terang Saut. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) menjadi bahan bahasan yang panas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) KPK bersama Komisi III DPR RI. Para anggota Komisi III mempertanyakan mekanisme penyitaan barang oleh KPK dari hasil korupsi. "Gimana mungkin Rupbasan bilang tidak pernah nerima (barang aset) kemudian juga ada aset yang dialihkan tanpa lewat rubasan," ujar Mukhamad Misbakhun di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen Senayan. "Mengurus barang bukti aja susah," timpal Wenny Warrouw, anggota fraksi Partai Gerindra. Wakil Ketua KPK, Laode Syarif pun mengaku bahwa koordinasi dengan Rupbasan menemui beberapa kendala. Seperti ketidaksanggupan Rupbasan mengelola karena terkendala dana perawatan. "KPK merawatnya biaya sendiri dengan cari tempat parkir di Kemenkumham," jelas Laode. Laode juga menjelaskan, sebagai barang-barang sitaan KPK juga ada yang dihibahkan atau dilelang. Semua itu melalui mekanisme yang diatur Kementerian Keuangan. Menurut dia, pada dasarnya KPK hanya menyita dan memfasilitasi saja. "Mekanismenya, yang sudah inkracht, jika sudah bisa dilakukan perampasan oleh negara dan dicatat oleh barang milik negara sebagai barang milik negara," tandas Laode.

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Warga Desa Tambakrejo Blitar di Temukan Tewas Tenggelam saat Memancing di Laut

Rabu, 18 Feb 2026 14:17 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Rudi Purwanto 34 warga Desa Tambakrejo Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar di temukan tewas di Pantai Gumiling Desa Tambakrejo, di …

RSI Disebut Hanya Boneka, Warga RT 59 Nambangan Lor Protes Gedung Baru 8 Lantai

Rabu, 18 Feb 2026 14:02 WIB

‎‎SURABAYA PAGI, Kota Madiun – Polemik pembangunan gedung baru 8 lantai milik RSI Aisyiyah Kota Madiun kian memanas. Dalam audiensi bersama DPRD Kota Madiun, Ra…

Sambut Ramadan, Pemprov Jatim dan Baznas Salurkan Bantuan RTLH dan Beasiswa

Rabu, 18 Feb 2026 13:11 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Menjelang Ramadan 1447 Hijriah, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyapa dan berbagi kebahagiaan bersama 850 Bunda Ojek O…

Diterjang Angin Kencang, Puluhan Rumah-Balai Desa di Pasuruan Rusak

Rabu, 18 Feb 2026 12:01 WIB

SURABAYAPAGI.com, Pasuruan - Sebanyak puluhan bangunan di Pasuruan, Jawa Timur rusak diterjang angin kencang. Bangunan yang rusak termasuk balai desa.…

Jelang Bulan Puasa, Harga Daging Ayam di Pasar Lumajang Tembus Rp 40 Ribu per Kg

Rabu, 18 Feb 2026 11:55 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lumajang - Menjelang bulan puasa, sejumlah komoditas seperti harga daging ayam di Pasar Baru Lumajang melonjak hingga tembus Rp 40.000 per…

Heboh! Ayam hingga Buah di Menu MBG Jombang Disebut Tak Layak Konsumsi

Rabu, 18 Feb 2026 11:46 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jombang - Baru-baru ini sempat viral di media sosial (medsos) melalui Instagram @ingintauindonesia, yang menyebut jika menu makan bergizi …