DPR Pertanyakan Barang Sitaan KPK

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
SURABAYAPAGI.com, Jakarta – Komisi III DPR RI meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membawa daftar barang sitaan pada rapat dengar pendapat hari ini. "Oh iya nanti kita siapin. Ada kok semuanya," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, usai RDP dengan Komisi I DPR RI, di Kompleks Senayan, Jakarta, Senin 11 September 2017 malam. "Ada semuanya (daftar barang sitaan). (Kalau) Kita ngambil barang orang yang tidak pada posisinya, pasti lawyer-nya komplain. Itu aja sederhana. Bener nggak?," lanjutnya. Saut menjamin, KPK selalu menangani perkara korupsi dengan sebaik-baiknya. Termasuk soal jika ada barang yang disita tidak sesuai prosedur maka KPK pun pasti diprotes pihak-pihak terkait. "Coba tanya, siapa yang nggak punya lawyer ketika dituntut? Semua punya lawyer kan? Kalau barangnya disita, nggak sesuai, pasti dia komplain. Makanya KPK kan dicek dengan praperadilan, kasasi, banding, segala macam. Semua ada di situ. Forumnya sudah ada kok," terang Saut. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) menjadi bahan bahasan yang panas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) KPK bersama Komisi III DPR RI. Para anggota Komisi III mempertanyakan mekanisme penyitaan barang oleh KPK dari hasil korupsi. "Gimana mungkin Rupbasan bilang tidak pernah nerima (barang aset) kemudian juga ada aset yang dialihkan tanpa lewat rubasan," ujar Mukhamad Misbakhun di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen Senayan. "Mengurus barang bukti aja susah," timpal Wenny Warrouw, anggota fraksi Partai Gerindra. Wakil Ketua KPK, Laode Syarif pun mengaku bahwa koordinasi dengan Rupbasan menemui beberapa kendala. Seperti ketidaksanggupan Rupbasan mengelola karena terkendala dana perawatan. "KPK merawatnya biaya sendiri dengan cari tempat parkir di Kemenkumham," jelas Laode. Laode juga menjelaskan, sebagai barang-barang sitaan KPK juga ada yang dihibahkan atau dilelang. Semua itu melalui mekanisme yang diatur Kementerian Keuangan. Menurut dia, pada dasarnya KPK hanya menyita dan memfasilitasi saja. "Mekanismenya, yang sudah inkracht, jika sudah bisa dilakukan perampasan oleh negara dan dicatat oleh barang milik negara sebagai barang milik negara," tandas Laode.
Tag :

Berita Terbaru

Jelang Akhir Tahun, Bank Jatim Borong Penghargaan Bergengsi

Jelang Akhir Tahun, Bank Jatim Borong Penghargaan Bergengsi

Rabu, 18 Nov 2026 13:28 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 13:28 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Menjelang penghujung tahun 2026, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) terus menorehkan prestasi membanggakan melalui…

BSI RO VIII Surabaya Siapkan Layanan Pelunasan Haji 2027

BSI RO VIII Surabaya Siapkan Layanan Pelunasan Haji 2027

Rabu, 18 Nov 2026 13:23 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 13:23 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) melalui Region Office VIII Surabaya memperkuat kesiapan layanan untuk menghadapi periode …

Majadigi Satukan 260 Layanan Pemerintah Jatim, Cari Kerja hingga Cek Kamar RS Lebih Mudah

Majadigi Satukan 260 Layanan Pemerintah Jatim, Cari Kerja hingga Cek Kamar RS Lebih Mudah

Rabu, 18 Nov 2026 13:18 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 13:18 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Masyarakat Jawa Timur kini memiliki cara lebih praktis untuk mengakses berbagai layanan pemerintah. Mulai dari mencari lowongan…

Kejar Target LTT 2026, Pemkab Magetan Percepat Tanam Padi saat Musim Hujan

Kejar Target LTT 2026, Pemkab Magetan Percepat Tanam Padi saat Musim Hujan

Rabu, 18 Nov 2026 12:24 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 12:24 WIB

SURABAYAPAGI.com, Magetan - Dalam rangka mengejar target Luas Tambah Tanam (LTT) yang ditetapkan pemerintah pusat pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten…

Optimalkan Kontribusi PAD, Pemkab Ponorogo Buka Ulang Akses Sewa Aset Daerah

Optimalkan Kontribusi PAD, Pemkab Ponorogo Buka Ulang Akses Sewa Aset Daerah

Rabu, 18 Nov 2026 12:18 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 12:18 WIB

SURABAYAPAGI.com, Ponorogo - Guna mengoptimalkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo, berencana…

Ciptakan Lingkungan Inklusif, Pemkab Sidoarjo Dorong Kesetaraan Hak Penyandang Disabilitas

Ciptakan Lingkungan Inklusif, Pemkab Sidoarjo Dorong Kesetaraan Hak Penyandang Disabilitas

Rabu, 18 Nov 2026 12:13 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 12:13 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Dalam rangka memastikan penyandang disabilitas memperoleh hak dan kesempatan setara, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo…