DPR Pertanyakan Barang Sitaan KPK

Selasa, 12 Sep 2017 11:28 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta – Komisi III DPR RI meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membawa daftar barang sitaan pada rapat dengar pendapat hari ini. "Oh iya nanti kita siapin. Ada kok semuanya," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, usai RDP dengan Komisi I DPR RI, di Kompleks Senayan, Jakarta, Senin 11 September 2017 malam. "Ada semuanya (daftar barang sitaan). (Kalau) Kita ngambil barang orang yang tidak pada posisinya, pasti lawyer-nya komplain. Itu aja sederhana. Bener nggak?," lanjutnya. Saut menjamin, KPK selalu menangani perkara korupsi dengan sebaik-baiknya. Termasuk soal jika ada barang yang disita tidak sesuai prosedur maka KPK pun pasti diprotes pihak-pihak terkait. "Coba tanya, siapa yang nggak punya lawyer ketika dituntut? Semua punya lawyer kan? Kalau barangnya disita, nggak sesuai, pasti dia komplain. Makanya KPK kan dicek dengan praperadilan, kasasi, banding, segala macam. Semua ada di situ. Forumnya sudah ada kok," terang Saut. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) menjadi bahan bahasan yang panas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) KPK bersama Komisi III DPR RI. Para anggota Komisi III mempertanyakan mekanisme penyitaan barang oleh KPK dari hasil korupsi. "Gimana mungkin Rupbasan bilang tidak pernah nerima (barang aset) kemudian juga ada aset yang dialihkan tanpa lewat rubasan," ujar Mukhamad Misbakhun di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen Senayan. "Mengurus barang bukti aja susah," timpal Wenny Warrouw, anggota fraksi Partai Gerindra. Wakil Ketua KPK, Laode Syarif pun mengaku bahwa koordinasi dengan Rupbasan menemui beberapa kendala. Seperti ketidaksanggupan Rupbasan mengelola karena terkendala dana perawatan. "KPK merawatnya biaya sendiri dengan cari tempat parkir di Kemenkumham," jelas Laode. Laode juga menjelaskan, sebagai barang-barang sitaan KPK juga ada yang dihibahkan atau dilelang. Semua itu melalui mekanisme yang diatur Kementerian Keuangan. Menurut dia, pada dasarnya KPK hanya menyita dan memfasilitasi saja. "Mekanismenya, yang sudah inkracht, jika sudah bisa dilakukan perampasan oleh negara dan dicatat oleh barang milik negara sebagai barang milik negara," tandas Laode.

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

KAI Daop 7 Madiun Komitmen Ajak Pelanggan Gunakan Acces by KAI untuk Bertransaksi

Jumat, 12 Jun 2026 14:09 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Dalam peningkatan layanan digital melalui berbagai pembaruan aplikasi Access by KAI yang merupakan langkah strategis guna memberikan…

Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Kompak Tanam Pohon

Jumat, 12 Jun 2026 12:00 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 diperingati di Kabupaten Sidoarjo. Pemkab Sidoarjo menggerakkan program Sidoarjo Asri atau…

Dengan Pola Tawarkan Bermain Sex, Kelompok Remaja Dibekuk Satreskrim Polres Blitar Kota

Jumat, 12 Jun 2026 10:38 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Hanya berbekal Aplikasi kencan, ketiga remaja di bekuk Satreskrim Polres Blitar Kota pada Minggu 10 Mei 2026, setelah terima laporan…

Raih Gelar Doktor Unair, Gus Fawait Kupas Tuntas Pentingnya Belanja Pemerintah Tepat Sasaran di Jawa Timur

Jumat, 12 Jun 2026 10:30 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait, resmi menuntaskan sidang promosi doktor di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga dengan m…

Perkuat Stok dan Stabilkan Harga, BULOG Mojokerto Gelontor MinyaKita di Pasar Tanjung

Jumat, 12 Jun 2026 10:25 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto – Perum BULOG Kantor Cabang Mojokerto terus memperkuat upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui penyaluran minyak goreng M…

Wakil Panglima TNI Bersama Dirut Agrinas Melihat Langsung Operasional KDKMP di Lamongan

Kamis, 11 Jun 2026 21:33 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Setelah beberapa Minggu lalu Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah diresmikan operasionalnya oleh Presiden Prabowo…