DPR Pertanyakan Barang Sitaan KPK

Selasa, 12 Sep 2017 11:28 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta – Komisi III DPR RI meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membawa daftar barang sitaan pada rapat dengar pendapat hari ini. "Oh iya nanti kita siapin. Ada kok semuanya," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, usai RDP dengan Komisi I DPR RI, di Kompleks Senayan, Jakarta, Senin 11 September 2017 malam. "Ada semuanya (daftar barang sitaan). (Kalau) Kita ngambil barang orang yang tidak pada posisinya, pasti lawyer-nya komplain. Itu aja sederhana. Bener nggak?," lanjutnya. Saut menjamin, KPK selalu menangani perkara korupsi dengan sebaik-baiknya. Termasuk soal jika ada barang yang disita tidak sesuai prosedur maka KPK pun pasti diprotes pihak-pihak terkait. "Coba tanya, siapa yang nggak punya lawyer ketika dituntut? Semua punya lawyer kan? Kalau barangnya disita, nggak sesuai, pasti dia komplain. Makanya KPK kan dicek dengan praperadilan, kasasi, banding, segala macam. Semua ada di situ. Forumnya sudah ada kok," terang Saut. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) menjadi bahan bahasan yang panas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) KPK bersama Komisi III DPR RI. Para anggota Komisi III mempertanyakan mekanisme penyitaan barang oleh KPK dari hasil korupsi. "Gimana mungkin Rupbasan bilang tidak pernah nerima (barang aset) kemudian juga ada aset yang dialihkan tanpa lewat rubasan," ujar Mukhamad Misbakhun di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen Senayan. "Mengurus barang bukti aja susah," timpal Wenny Warrouw, anggota fraksi Partai Gerindra. Wakil Ketua KPK, Laode Syarif pun mengaku bahwa koordinasi dengan Rupbasan menemui beberapa kendala. Seperti ketidaksanggupan Rupbasan mengelola karena terkendala dana perawatan. "KPK merawatnya biaya sendiri dengan cari tempat parkir di Kemenkumham," jelas Laode. Laode juga menjelaskan, sebagai barang-barang sitaan KPK juga ada yang dihibahkan atau dilelang. Semua itu melalui mekanisme yang diatur Kementerian Keuangan. Menurut dia, pada dasarnya KPK hanya menyita dan memfasilitasi saja. "Mekanismenya, yang sudah inkracht, jika sudah bisa dilakukan perampasan oleh negara dan dicatat oleh barang milik negara sebagai barang milik negara," tandas Laode.

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

PLN UID Jawa Timur Ajak Masyarakat Manfaatkan Promo Tambah Daya Diskon 50 Persen

Rabu, 22 Jul 2026 19:05 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur mengajak masyarakat …

Jawab Kebutuhan Hunian Fungsional, Signify Perkenalkan Philips Lighting Store di Surabaya

Rabu, 22 Jul 2026 18:27 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Perubahan preferensi masyarakat terhadap hunian yang lebih modern, personal, dan fungsional mendorong kebutuhan akan solusi p…

Majukan Koperasi, Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin Terima Penghargaan Pembina Koperasi Andalan Jatim 2026

Rabu, 22 Jul 2026 18:18 WIB

SURABAYAPAGI.com, Tulungagung - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menerima penghargaan sebagai pembina koperasi andalan Jawa Timur 2026.…

Bupati Lamongan Silaturahmi dan Beri Santunan kepada Keluarga Korban KMN Entok

Rabu, 22 Jul 2026 18:14 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Bupati Lamongan Yuhronur Efendi silaturahmi dan berikan dukungan secara langsung kepada keluarga anak buah kapal (ABK) Kapal Motor…

Kampung Kerapu Lamongan Terapkan Modernisasi Perikanan

Rabu, 22 Jul 2026 18:13 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Pemerintah Kabupaten Lamongan terus mendorong modernisasi sektor perikanan budidaya guna meningkatkan produktivitas dan…

Bupati Madiun Pasar Desa Harus Jadi Penggerak Ekonomi dan Sumber PAD ‎

Rabu, 22 Jul 2026 16:18 WIB

‎SURABAYAPAGI.com, Madiun – Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan pasar desa harus terus dikembangkan karena menjadi pusat perputaran ekonomi masyarakat sek…