Atasi Judicial Corruption, MA Perlu Bantuan Eksternal

Selasa, 12 Sep 2017 22:16 WIB

Wajah lembaga peradilan kembali tercoreng pasca tertangkapnya hakim dan panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu, pekan lalu (6-7/9/2017). Ironisnya, oknum hakim dan panitera Tipikor yang seharusnya menegakkan hukum dan keadilan terhadap penanganan perkara-perkara korupsi, justru malah menjadi bagian dari praktik korupsi. Kejadian seperti ini bukan satu dua kali saja, tetapi sudah berkali-kali. Tapi mengapa hakim dan panitera tak juga jera? ------------ Pengawasan yang dilakukan Mahkamah Agung (MA) melalui Badan Pengawas (Bawas) acapkali menjadi sorotan banyak pihak. Selama ini, model pengawasan yang dilakukan MA terhadap satuan kerja (Satker), termasuk hakim, panitera dan pegawai pengadilan dilakukan Bawas melalui pengawasan fungsional. Bawas sebagai pusat pengawasan internal bagi aparatur pengadilan termasuk hakim memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Belum lagi, Bawas memiliki beban berat yang mesti mengawasi hampir 900 Satker di seluruh Indonesia. Tentu ini bukan pekerjaan mudah. Ini memang sudah menjadi catatan dan MA pun sudah mengetahuinya. Selain pengawasan fungsional, terdapat pula pengawasan melekat. Pengawasan melekat inilah yang dinilai tidak berjalan maksimal. Padahal, pengawasan melekat idealnya wajib dilakukan setiap atasan baik terhadap hakim atau aparat pengadilan di tempatnya bertugas terhadap anak buahnya secara rutin dan berkala. Dengan begitu, adanya tindakan preventif dan represif oleh pihak atasan yang bersangkutan (di internal lembaga). Karena itu, menurut saya, pengawasan melekat yang harus diperkuat di setiap satuan kerja. Termasuk pengadilan. Terkait pengawasan melekat ini, MA sebenarnya telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Perma tersebut mestinya menjadi landasan masing-masing pimpinan di pengadilan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap bawahannya dengan pengawasan melekat. Penonaktifan Ketua PN Bengkulu Kaswanto lantaran terjadinya kasus ini wujud implementasi Perma No. 8 Tahun 2016, karena pimpinan pengadilan tidak melakukan pengawasan melekat sebagaimana mestinya. Karena dianggap tidak melakukan pengawasan melekat dengan baik. Misalnya, ada orang yang ‘aneh-aneh’, rekan sejawat dan atasannya diam-diam saja. Giliran ada OTT, kebakaran jenggot. Seharusnya sejak awal bisa dilakukan tindakan-tindakan preventif. Meski begitu, sikap Bawas MA perlu diapresiasi karena sudah bekerja sama dengan institusi lainnya. Peristiwa OTT oknum panitera PN Jakarta Selatan beberapa waktu lalu dan kasus Pengadilan Tipikor Bengkulu, MA berkoordinasi dengan KPK dengan melakukan konferensi pers bersama terkait penetapan tersangka. Bahkan, dalam kasus operasi tangkap tangan hakim Tipikor PN Bengkulu, informasi berasal dari MA. Nah, koordinasi antar lembaga menjadi sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi di lembaga peradilan. Karena itu, kerja sama dan koordinasi antara MA dan KPK terus ditingkatkan. Intinya, MA tidak bisa kerja sendiri, perlu bantuan lembaga eksternal untuk mengatasi judicial corruption. (*)

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Wali Kota Ning Ita Bangga, Kota Mojokerto Raih Peringkat 6 Popda Jatim XV

Jumat, 13 Nov 2026 09:18 WIB

SURABAYA PAGI.com, Mojokerto - Kontingen Kota Mojokerto menorehkan prestasi membanggakan dalam ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Jawa Timur XV dan …

Tekan Kebocoran, Dishub Sidoarjo Perketat Pengawasan Parkir dan Penataan Titik Retribusi

Jumat, 13 Nov 2026 08:42 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo – Untuk menekan kebocoran dan memastikan efektivitas pengelolaan dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) sektor perparkiran b…

DBHCHT Dongkrak Pembangunan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat

Jumat, 13 Nov 2026 06:58 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Dalam rangka menjaga penerimaan cukai hasil tembakau, Bea Cukai Sidoarjo bersama Pemerintah Kota Mojokerto melaksanakan…

Investor Pasar Modal Jatim Tumbuh 69 Persen jadi 3,59 Juta

Jumat, 13 Nov 2026 06:55 WIB

SURABAYAPAGI.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan pertumbuhan pasar modal Jawa Timur yang mencapai 3,59 juta investor atau meningkat 69,01 persen…

BI Punya Senjata Baru Perangi Fraud, Berlaku November 2026

Jumat, 13 Nov 2026 06:53 WIB

SURABAYAPAGI.com - Bank Indonesia (BI) akan mulai menerapkan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran (IDSP) pada November 2026 hingga 2028 untuk memperkuat…

4 Manajer Investasi BUMN Merger, Bos Danantara Pastikan Tak Ada PHK

Jumat, 13 Nov 2026 06:50 WIB

SURABAYAPAGI.com - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara memastikan penggabungan empat perusahaan manajer investasi (MI) milik negara menjadi PT Danareksa…