Oligarki Lama Ingin Kembali

Selasa, 19 Sep 2017 22:13 WIB

Menjelang peringatan peristiwa G30S atau Gerakan 30 September 1965, isu kebangkitan komunisme atau PKI selalu membuat gaduh politik nasional. Bahkan, memicu kerusuhan massa dengan merusak gedung LBH-YLBHI di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Menyikapi isu ini pun sejumlah pihak angkat bicara, mulai anggota DPR hingga menteri. Tak terkecuali Panglima TNI dan Presiden Jokowi. Mengapa isu PKI begitu gaduh di era Presiden Jokowi dan siapa yang diuntungkan dari isu tersebut? ------------ Laporan : Ibnu F Wibowo-Joko Sutrisno, Editor: Ali Mahfud --------------- Peneliti dari Populi Center, Rafif Pamenang Imawan mengungkapkan ada hal lain yang perlu diwaspadai dari kemunculan isu 'hantu Komunisme'. "Hantu yang ada sekarang adalah hantu perubahan, bahwa oligarki lama mulai tersisih dari lingkar kekuasaan, dan mulai mencari celah untuk berkuasa pada rezim berikutnya," ungkap Rafif, kemarin (19/9). Masyarakat kini, sambung Rafif, patut lebih waspada atas latar belakang pemunculan hantu komunisme atau kebangkitan PKI. Dan, salah satu yang diwaspadai adalah oligarki lama atau golongan serta kelompok tertentu yang ingin kembali mencengkeram Indonesia, setelah tersingkir akibat runtuhnya rezim Orde Baru. Para penguasa lama tersebut, lanjutnya, dinilai 'menunggangi' isu kebangkitan komunisme untuk mencapai tujuannya. "Kepentingan jangka pendek yang dilihat, padahal cost (harga) jangka panjangnya besar, bisa mendorong perpecahan dan hilangnya prinsip impartiality (ketidakberpihakan)," tuturnya. Upaya pengembalian kuasa ke tangan para oligarki lama disebut semakin gencar dilakukan jelang dimulainya proses Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Hal serupa pun sempat terjadi ketika jelang Pemilihan Presiden pada 2014 silam, salah satunya di mana Presiden RI Joko Widodo sempat disandingkan dengan PKI yang sudah diberangus dari bumi Indonesia pada dekade 1960an silam. Rafif menilai kembali bergulirnya isu kebangkitan komunis di Indonesia tak lepas dari upaya para penguasa lama untuk memperoleh keuntungan politik. Ia menganggap akan ada pihak-pihak yang diuntungkan dan dirugikan dari berkembangnya isu tersebut. "Ingat, kita akan menghadapi pilkada krusial yang memperebutkan kantong suara besar di tahun 2018. Itu hanya berjarak satu tahun dengan pilpres," tandas Rafif. Tensi Tinggi Tensi tinggi atas isu komunisme kembali mencuat terlihat dalam sepekan ini. Pertama, diskusi ilmiah tentang pengungkapan sejarah 1965-1966 pada 16-17 September di kantor LBH Jakarta, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 74, Jakarta Pusat. Acara tersebut urung digelar karena tak ada izin dari kepolisian. Menanggapi pembatalan acara, LBH Jakarta dan beberapa LSM menggelar pentas seni bertajuk 'Asik Asik Aksi: Indonesia Darurat Demokrasi.' Acara itu berlangsung pada Minggu (17/9) petang hingga pukul 21.00 WIB. Usai acara pentas seni, peserta kegiatan tak bisa meninggalkan lokasi acara karena dikepung ratusan pedemo. Mereka menolak kegiatan itu dan menganggapnya membahas sesuatu tentang Partai Komunis Indonesia (PKI). Tak hanya itu, persoalan komunisme kembali mencuat terkait rencana TNI yang diakui Panglima Jendera Gatot Nurmantyo bakal memutar film Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI untuk ditonton bersama prajurit. Gatot mengatakan, pemutaran ulang film bertujuan mengingatkan seluruh bangsa tentang peristiwa yang terjadi pada 30 September 1965 silam, agar tidak terulang lagi di masa kini. (selengkapnya lihat grafis) Minta Presiden Tanggung Jawab Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo bertanggungjawab menyelesaikan isu kebangkitan PKI yang saat ini menguat kembali di masyarakat. Menurut Fahri, seharusnya Jokowi sejak lama menyelesaikan beban masa lalu seperti peristiwa yang terjadi pada 1965. "Tanggung jawabnya di Presiden (Jokowi). Masa yang tanggung jawab orang lain," tutur Fahri di Gedung DPR, Jakarta. Menurutnya, selama ini Jokowi belum menunjukkan tindakan konkret untuk menyelesaikan masa lalu, khususnya terkait peristiwa G30S. Konsekuensinya, kata Fahri, sentimen negatif terhadap suatu pihak akan selalu terpelihara di masyarakat. "Presiden itu menurut saya terlalu naif. Kalau ada PKI gebuk saja. Apa maksudnya itu? Enggak boleh begitu. Selesaikan dan ada tahapan-tahapannya," ucap Fahri. Di samping itu, lanjut Fahri, kepala negara juga harus memiliki kemampuan kecerdasan dalam menyelesaikan konflik. Dia mengatakan, dalam konteks peristiwa 1965, Jokowi dapat mencari kebenaran secara adil dengan mendengarkan kedua pihak yang masih berselisih, antara korban di pihak PKI, dan korban atas tindakan PKI di masa lalu. "Saya minta Presiden turun tangan karena ini sudah pada level membahayakan. Saling curiga di masyarakat kita ini enggak sehat," tandasnya. Kurang Kerjaan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menilai masyarakat tidak perlu lagi membahas isu G30S/PKI lantaran isu ini dinilai hanya akan menghabiskan energi positif bangsa. Mewaspadai munculnya kembali pergerakan ini merupakan kewajaran, namun tidak perlu berlebihan. "Kalau ributin itu saja (G30SPKI), kurang kerjaan gitu lho. Diwaspadai oke, tapi jangan terlalu hebohlah, kayak mau perang dunia. Saya kan ngalamin, kalian belum lahir. Biasa saja," kata Luhut di Kompleks Istana Presiden, Selasa (19/9/2017). Salah satu langkah pemerintah untuk mewaspadai munculnya gerakan PKI ini dilakukan dengan meningkatkan keamanan dan juga kesejahteraan. Luhut menjelaskan, komunisme dapat kembali muncul apabila terjadi ketidakadilan di dalam masyarakat. Komunisme, kata dia, tak akan muncul jika rakyat telah sejahtera. "Komunis itu terjadi kalau terjadi ketidakadilan. Kalau rakyat sejahtera, siapa yang mau komunis? Cina itu partainya saja komunis, rakyatnya mau gimana komunis mereka sudah pakai gadget semua," ujar dia. Permainan Politik Hal senada dinyatakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum dan HAM) Yasonna Laoly. Ia menilai isu komunisme hampir selalu dijadikan permainan politik menjelang 30 September setiap tahunnya. Yasonna pun meminta masyarakat tidak mudah terpancing dengan merebaknya isu tersebut. "Isu PKI itu kan mimpi di siang bolong. Untuk apa dibangkit-bangkitkan hantu yang sudah mati? Mana ada lagi yang dikatakan PKI," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, kemarin. Politisi PDI-P ini menegaskan bahwa keberadaan PKI dan ajaran komunisme sudah dilarang dengan Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966. Oleh karena itu, tak ada lagi hal yang perlu ditakutkan. Apabila ada yang mencoba menyebarkan ajaran PKI dan komunisme, maka akan langsung ditindak oleh kepolisian. "Jadi kan kehabisan isu jadi dieksploitasi lah. Jangan dibuat menjadi permainan politik jadi rakyat sudah capek lah," kata dia. Yasonna pun mengimbau pihak-pihak yang berada di belakang isu PKI untuk mengakhiri permainan politiknya dan mengerjakan hal-hal yang lebih positif. Ia juga berharap masyarakat tak lagi terprovokasi dengan isu komunisme. "Banyak kerjaan positif yang bisa kita kerjakan. Enggak usah susah-susah menciptakan yang tak jelas," ujarnya. n

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

RSI Disebut Hanya Boneka, Warga RT 59 Nambangan Lor Protes Gedung Baru 8 Lantai

Rabu, 18 Feb 2026 14:02 WIB

‎‎SURABAYA PAGI, Kota Madiun – Polemik pembangunan gedung baru 8 lantai milik RSI Aisyiyah Kota Madiun kian memanas. Dalam audiensi bersama DPRD Kota Madiun, Ra…

Sambut Ramadan, Pemprov Jatim dan Baznas Salurkan Bantuan RTLH dan Beasiswa

Rabu, 18 Feb 2026 13:11 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Menjelang Ramadan 1447 Hijriah, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyapa dan berbagi kebahagiaan bersama 850 Bunda Ojek O…

Diterjang Angin Kencang, Puluhan Rumah-Balai Desa di Pasuruan Rusak

Rabu, 18 Feb 2026 12:01 WIB

SURABAYAPAGI.com, Pasuruan - Sebanyak puluhan bangunan di Pasuruan, Jawa Timur rusak diterjang angin kencang. Bangunan yang rusak termasuk balai desa.…

Jelang Bulan Puasa, Harga Daging Ayam di Pasar Lumajang Tembus Rp 40 Ribu per Kg

Rabu, 18 Feb 2026 11:55 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lumajang - Menjelang bulan puasa, sejumlah komoditas seperti harga daging ayam di Pasar Baru Lumajang melonjak hingga tembus Rp 40.000 per…

Heboh! Ayam hingga Buah di Menu MBG Jombang Disebut Tak Layak Konsumsi

Rabu, 18 Feb 2026 11:46 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jombang - Baru-baru ini sempat viral di media sosial (medsos) melalui Instagram @ingintauindonesia, yang menyebut jika menu makan bergizi …

Sebelum Lebaran 2026, Pemkab Tulungagung Targetkan Perbaikan Jalan Rusak Rampung

Rabu, 18 Feb 2026 11:36 WIB

SURABAYAPAGI.com, Tulungagung - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung, Jawa Timur, menargetkan perbaikan ruas jalan rusak di Desa Sambirobyong, Kecamatan…