Kemendikbud Berikan Rp 156 Miliar untuk Pendidikan NTT

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
SURABAYAPAGI.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan bantuan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan lebih dari Rp156 miliar kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan pemerintah tahun anggaran 2017 itu diserahkan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad kepada Gubernur NTT Frans Lebu Raya, Disaksikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, di Kabupaten Kupang, Sabtu (30/9/2017). Dalam sambutannya, Muhadjir menekankan pentingnya berinvestasi dan membangun sumber daya manusia melalui pendidikan untuk pengembangan daerah. "Bagaimanapun baiknya sarana prasarana, namun jika gairah belajar rendah, kesadaran masyarakatnya rendah, maka tidak akan berdampak positif atau optimal," ujar Mendikbud. Menurut dia, jika siswa cerdas, berkarakter kuat dan terbiasa bekerja keras untuk daerahnya maka pengelolaan kekayaan alam semakin mudah dan dapat memajukan NTT. "Pemerintah hanya mendorong, memotivasi, tapi keputusan ada di tangan masyarakat," ujarnya. Dalam kesempatan itu, Mendikbud menandatangani lima prasasti pembangunan unit sekolah baru di NTT. Selain SMP Negeri 8 Kupang Timur, terdapat pula prasasti pendirian unit sekolah baru Sekolah Dasar Negeri Palanggay di kabupaten Sumba Timur, Sekolah Menengah Atas 1 Inerie si kabupaten Ngada, Sekolah Menengah Kejuruan Santo Markus di kabupaten Sikka, dan Sekolah Keberbakatan Olahraga Flobamorata di kota Kupang. Di tempat yang sama, Gubernur Frans mengapresiasi kepercayaan dan perhatian Kemendikbud kepada provinsi NTT yang berbatasan langsung dengan dua negara. Menurut Frans, Anggaran Pendapatan dan Belanja NTT yang mencapai Rp 3 triliun bilamana diambil 20 persen untuk fungsi pendidikan, dirasa masih belum cukup untuk menyelesaikan seluruh permasalahan pendidikan di provinsi berpenduduk sekitar 5 jiwa tersebut. "Kepada sekolah-sekolah yang baru dibangun supaya perawatan dijaga betul-betul. Serta supaya dapat menghijaukan lingkungannya. Anak-anaknya juga harus lebih disiplin, dan belajar lebih rajin lagi karena sekolahnya sudah bagus," ucap Frans. 11 persen sekolah di NTT kurang layak. Sementara Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad mengungkapkan bahwa 11 persen sekolah di Provinsi NTT tergolong tidak layak untuk mendukung kegiatan belajar yang baik. Menurut Hamid, untuk jenjang pendidikan dasar, sebesar 12 persen sekolah dasar dalam kategori rusak berat dan tidak layak, sedangkan untuk sekolah menengah pertama sebesar 8 persen. Sementara untuk jenjang pendidikan menengah, 7 persen sekolah menengah atas belum memiliki sarana prasarana yang mencukupi. Afirmasi itu lanjut Hamid akan terus diberikan untuk daerah dengan angka partisipasi yang masih rendah. Berdasarkan Data dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan tahun 2016, angka partisipasi murni provinsi NTT untuk tingkat SD sebesar 92,1 persen, dan SMP 67,6 persen. Sedangkan untuk jenjang pendidikan menengah mencapai 56,3 persen. Indeks Pembangunan Manusia provinsi NTT mencapai 62,67 persen di tahun 2015. "Di tahun 2017 ini pemerintah membantu pembangunan 14 unit sekolah baru di NTT. Sebelumnya telah dibangun 80 unit sekolah baru," kata Hamid dalam laporannya di depan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Gubernur NTT Frans Lebu Raya. Sebelumnya di tahun 2016 lanjutnya, Kemendikbud telah memberikan bantuan pembangunan sarana prasarana pendidikan senilai Rp 303,106 untuk pembangunan 80 unit sekolah baru, 375 ruang kelas baru, 170 ruang perpustakaan, 75 laboratorium dan merehabilitasi 1.223 ruang belajar. Selain itu, Kemendikbud juga memberikan bantuan penyediaan toilet yang layak untuk sekolah-sekolah di NTT. Dalam rangka menyukseskan wajib belajar sembilan tahun, Kemendikbud telah membangun 35 sekolah satu atap yang menyatukan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Sedangkan untuk mendorong produktivitas dan penyediaan tenaga terampil di NTT, Kemendikbud membantu pendirian 22 Sekolah Menengah Kejuruan. ds
Tag :

Berita Terbaru

KPK Geledah Kantor PT JPC Madiun, Bawa Dua Koper

KPK Geledah Kantor PT JPC Madiun, Bawa Dua Koper

Kamis, 01 Okt 2026 09:24 WIB

Kamis, 01 Okt 2026 09:24 WIB

‎SURABAYAPAGI.com, Madiun – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan terkait pengembangan penyidikan dugaan tindak pid…

Tabir Misteri Bangunan ‘Mewah’ di Lapas Cibinong, Mulai Terungkap

Tabir Misteri Bangunan ‘Mewah’ di Lapas Cibinong, Mulai Terungkap

Kamis, 01 Okt 2026 07:38 WIB

Kamis, 01 Okt 2026 07:38 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Tabir misteri di balik berdirinya deretan bangunan ‘mewah’ di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Ja…

Pabrikan Mobil asal Jepang di RI, Belum Sepenuhnya Gunakan Robot

Pabrikan Mobil asal Jepang di RI, Belum Sepenuhnya Gunakan Robot

Kamis, 01 Okt 2026 07:35 WIB

Kamis, 01 Okt 2026 07:35 WIB

SURABAYAPAGI.com - Pabrikan mobil asal Jepang belum sepenuhnya menggantikan manusia dengan robot untuk merakit kendaraan. Wakil Presiden Direktur PT Toyota…

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Siap Diaudit Forensik

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Siap Diaudit Forensik

Kamis, 01 Okt 2026 07:33 WIB

Kamis, 01 Okt 2026 07:33 WIB

SURABAYAPAGI.com - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) siap mendukung rencana audit forensik tata kelola Keuangan Haji. BPKH juga akan menyediakan data dan…

Honda Luncurkan Skuter Matic di China

Honda Luncurkan Skuter Matic di China

Kamis, 01 Okt 2026 07:31 WIB

Kamis, 01 Okt 2026 07:31 WIB

SURABAYAPAGI.com - Honda meluncurkan skuter matic edisi khusus yang bisa bikin penggemar Gundam ngiler. Honda NS125FX Freedom Gundam Limited Edition resmi…

Sejumlah Penjual di TikTok Shop, Ngadu ke DPR-RI

Sejumlah Penjual di TikTok Shop, Ngadu ke DPR-RI

Kamis, 01 Okt 2026 07:29 WIB

Kamis, 01 Okt 2026 07:29 WIB

SURABAYAPAGI.com - Sejumlah penjual di TikTok Shop mengadukan persoalan saldo tidak dapat dicairkan hingga menjadi Rp 0 ke Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR…