Dugaan Tim Investigasi Dosen-dosen FISIP Unair ata

TRANSAKSI DR (HC)

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Sehari pasca penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa (DR HC) kepada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, dosen-dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya masih protes. Guna membongkar dugaan adanya transaksional dalam pemberian gelar itu, dosen-dosen yang mayoritas lulusan universitas luar negeri ini bakal membentuk tim investigasi. Apalagi, Rektor Unair M. Nasih ngotot pemberian gelar kepada politisi asal Jombang itu dianggap sudah sesuai prosedur. -------------- Laporan : Ibnu F Wibowo, Editor : Ali Mahfud -------------- Dosen muda Fisip Unair, Ucu Martanto, yang juga menjadi salah satu koordinator penolak atas pemberian gelar kepada Muhaimin mengungkapkan tim investigasi itu bisa dibentuk dari Fisip maupun universitas. “Tim investigasi tersebut nantinya cukup dari unsur internal (Unair) saja. Bisa dibentuk oleh Fisip maupun pihak universitas. Tim itu nanti untuk mengungkap celah-celah dalam pemberian gelar tersebut yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan pihak lain yang terselubung,” ungkap Ucup kepada Surabaya Pagi, Rabu (4/10). Ucu, lebih lanjut menjelaskan, bahwa konsep tim tersebut saat ini tengah dirancang terlebih dahulu agar bisa bekerja lebih efektif. “Desainnya tengah kami matangkan. Itu agar tim tersebut tidak sia-sia,” tegasnya. Selain Ucu, suara penolakan juga datang dari dosen senior FISIP. Kris Nugroho, misalnya. Kris yang notabene dosen senior di bidang ilmu politik ini mengatakan penolakan tersebut lebih dikarenakan tidak adanya transparansi dalam proses yang dilakukan. Sehingga, menurutnya, ada tanda tanya besar di kalangan akademisi FISIP Unair. “Prosedur assessment pemberian gelarnya yang tidak jelas. Detail dan tata cara pemberian gelar ini perlu lebih dijelaskan. Celah-celah yang ada di prosedur itu harus ditutup. Sehingga tidak dapat ditunggangi oleh siapapun,” beber akademisi yang juga dikenal sebagai peneliti di Pusdeham ini Sementara itu, Kepala Departemen Sosiologi Unair Sutinah mengatakan dirinya tidak tahu menahu terkait bidang yang dianugerahkan kepada Muhaimin Iskandar. Bahkan ia mengaku tidak pernah diajak berkomunikasi sebelumnya. “Kalau soal ada pemberian gelar, kami tahu. Tapi, kami tidak diberi tahu bahwa gelar tersebut diberikan pada bidang sosiologi politik. Padahal itu merupakan matkul di kurikulum S1 Sosiologi. Selain saya yang tidak dimintai pendapat, PJMK dan Pengajar Matkul Sosiologi Politik lainnya juga tidak diberi tahu,” terang Sutinah dihubungi terpisah. Sehingga, menurut Sutinah, hal-hal tersebut menjadi dasar pernyataan untuk melakukan penolakan. “Ya seperti itu Mas (surat pernyataan yang ia tanda tangani, red),” tegasnya. Dinilai Politis Yayan Sakti Suryandaru, dosen senior lainnya, mengungkapkan hal senada. Menurutnya, polemik yang tengah terjadi ini bukan dinamika biasa dan harus disikapi. “Penolakan ini bukanlah dinamika biasa. Ini bagian dari keprihatinan luas civitas akademika terhadap pengelolaan universitas. Sangat cenderung politis dan tidak akademis. Kalau dapat gelar Doktor gampang, kan kasihan teman saya yang baru dikukuhkan jadi Doktor setelah 8 tahun kuliah. Nggak perlu lah saya sebutkan namanya lah, pasti semua tahu,” papar dosen di Prodi Komunikasi ini. Ia menilai pemberian gelar terhadap Muhaimin Iskandar ini penuh ketidakjelasan, tidak transparan dan tidak komunikatif. “Dan terasa nuansa transaksionalnya," tandas Kepala Departemen Ilmu Komunikasi ini. Airlangga Pribadi, dosen Fisip Unair lainnya, menjelaskan kronologis proses pemberian gelar itu. Pada awalnya, Muhaimin Iskandar ingin diberi gelar di bidang politik multikulturalisme. Namun ditolak mentah-mentah oleh para dosen Departemen Politik. Penolakan juga dilakukan Departemen Sosiologi. Bahkan sempat beredar surat dari Departemen Sosiologi yang menyatakan tidak tahu-menahu atas pemberian gelar kepada politisi yang biasa disapa Cak Imin itu. Pihak universitas lantas mengganti bidang gelar kehormatan menjadi bidang sosiologi politik. Anehnya, menurut Airlangga, gelar diberikan di bidang sosiologi politik tapi ditolak oleh Departemen Sosiologi dan Departemen Politik. Karena itu, ia menilai penganugerahan gelar doktor honoris causa kepada Muhaimin Iskandar itu cacat secara akademik. Ia juga membantah klaim rektorat bahwa gelar telah diproses sejak lama. Departemen Politik dan Sosiologi menyatakan tidak pernah menerima dan melakukan penilaian. "Kalau naskah akademik tidak pernah kami terima sebagai dosen, lalu Unair memberikan penghormatan apa kepada kami sebagai dosen Unair?" ungkap Alumnus Murdoch University itu. Dapat Dianulir Menanggapi polemik itu, pakar hukum administrasi negara asal Universitas Bhayangkara (Ubhara) Jamil mengatakan gelar Doktor Honoris Causa dapat dicabut melalui putusan pengadilan. PTUN, menurutnya, adalah pengadilan yang bisa menerimakan gugatan tersebut. “Apabila terbukti ada prosedur yang dilanggar, maka masuk keputusan yang bersifat besciking. Ranah PTUN. Asalkan, ada pihak yang memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan. Ini berkaitan dengan kerugian yang diderita oleh pelapor,” kata Jamil. Sebagai contoh kasus, Jamil menjabarkan bahwa pernah ada gelar guru besar yang dicabut karena terbukti melakukan plagiarism dalam tulisannya. “Tapi, untuk gelar Doktor Honoris Causa, kok saya belum pernah dengar. Tapi selama buktinya cukup, bisa (dicabut),” tambahnya. Bukti kerugian, menurut Jamil bisa bermacam-macam. Pelapornya pun juga bisa dari unsur staf pengajar sekalipun. “Iya itu bisa juga (seperti merasa nama baik almamater ternoda karena pemberian gelar tersebut),” terang Jamil. Alasan Rektor Rektor Unair M. Nasih menegaskan, pemberian gelar Dr HC terhadap Muhaimin Iskandar telah melalui prosedur dan memenuhi persyaratan, baik persyaratan akademik maupun administrasi. "Bahwa dia (Muhaimin Iskandar, red) kebetulan orang politik, itu di sisi lain. Tapi persyaratan secara akademik sudah dipenuhi, dan ini sungguh luar biasa menurut kami," ujar Nasih. Senat akademik dan profesor sebagai promotor menilai Muhaimin telah banyak menghasilkan pemikiran dan kebijakan. Pemikiran-pemikirannya tidak hanya mengilhami, tapi juga sudah menjadi bagian dari bangsa Indonesia agar merawat dan mengelola keberagaman. "Secara akademik, tidak ada satu hal pun yang menghalangi pemberian penganugerahan honoris causa kepada beliau," tutur Nasih. Menurut dia, sebagian besar pemikiran Muhaimin telah dituangkan ke dalam bentuk tulisan dan buku. Unair menilai buku-buku karyanya sebagian besar lebih baik daripada disertasi. Disebutkan, Muhaimin telah menerbitkan delapan buku. Tiga buku terakhir dijadikan dasar utama Unair dalam pemberian gelar doktor kehormatan dan kualitasnya dinilai tak kalah oleh kualitas produk akademik berupa disertasi. "Buku-bukunya bisa mengilhami semua orang untuk mengelola dan merawat kebinekaan Indonesia," terang Nasih. n
Tag :

Berita Terbaru

Mbak Wali Tekankan Kesiapan Lintas Sektor Hadapi Arus Mudik dan Balik Lebaran 2026

Mbak Wali Tekankan Kesiapan Lintas Sektor Hadapi Arus Mudik dan Balik Lebaran 2026

Rabu, 11 Mar 2026 22:49 WIB

Rabu, 11 Mar 2026 22:49 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati memberikan arahan terkait beberapa upaya menghadapi mudik lebaran. Arahan tersebut disampaikan…

Mbak Wali Sampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2025 di Rapat Paripurna DPRD

Mbak Wali Sampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2025 di Rapat Paripurna DPRD

Rabu, 11 Mar 2026 22:48 WIB

Rabu, 11 Mar 2026 22:48 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyampaikan penjelasan terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025…

PLN UIT JBM Berbagi Kebahagiaan Ramadan Dengan Pengemudi Ojol di Gresik

PLN UIT JBM Berbagi Kebahagiaan Ramadan Dengan Pengemudi Ojol di Gresik

Rabu, 11 Mar 2026 18:32 WIB

Rabu, 11 Mar 2026 18:32 WIB

SurabayaPagi, Gresik – Dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadan dengan kegiatan yang penuh makna, PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT …

Selama Operasi Pekat Semeru 2026, Polres Blitar Ungkap  Peredaran Narkoba, dengan 29 tersangka

Selama Operasi Pekat Semeru 2026, Polres Blitar Ungkap  Peredaran Narkoba, dengan 29 tersangka

Rabu, 11 Mar 2026 17:18 WIB

Rabu, 11 Mar 2026 17:18 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Blitar- Dalam operasi Pekat Semeru 2026 awal Januari sampai 10 Maret 2026 Satuan Reserse Narkoba  Polres Blitar berhasil mengungkap kasus …

Momen Ramadan dan Idul Fitri 1447 H, PLN Siagakan 5.524 Personel Amankan Keandalan Listrik di Jatim

Momen Ramadan dan Idul Fitri 1447 H, PLN Siagakan 5.524 Personel Amankan Keandalan Listrik di Jatim

Rabu, 11 Mar 2026 15:58 WIB

Rabu, 11 Mar 2026 15:58 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur memastikan kesiapan penuh dalam menjaga keandalan pasokan listrik selama p…

Hadir di Surabaya, ORIS Ajak Masyarakat Jatim Berkontribusi dalam Pembangunan Nasional

Hadir di Surabaya, ORIS Ajak Masyarakat Jatim Berkontribusi dalam Pembangunan Nasional

Rabu, 11 Mar 2026 14:51 WIB

Rabu, 11 Mar 2026 14:51 WIB

SurabayaPagi, Surabaya — PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) memperkenalkan Obligasi Ritel Infrastruktur PT SMI (ORIS) kepada masyarakat Jawa T…