Penjualan Hotel Via Online yang Masih Bebas Pajak

Rabu, 11 Okt 2017 00:05 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, Widodo Suryantoro mengatakan, pengusaha hotel sejauh ini dikenakan pajak sekali booking dari pelanggan, maka pengusaha kamar via online ini belum mendapatkan aturan serupa. Warga yang kini ramai menawarkan kamar kosong di rumahnya, berupaya memanfaatkan peluang usaha yang ada. Terlebih, ada fasilitas kemudahan yang diberikan penyedia jasa layanan aplikasi. Namun, belakangan muncul keluhan dari kalangan pengusaha hotel tentang penjualan kamar online. Pemkot sendiri belum bisa mengontrol usaha jual kamar berbasis aplikasi. "Ya masih bebas pajak. Aturannya kan belum ada. Kita narik pajak juga susah dong," ujar Widodo. Usaha jual kamar via online ini, menurutnya, lebih seperti kosan. Atau yang tidak termasuk yang dipungut pajak. Sebab sesuai aturan yang ditarik pajak hotel adalah hotel berbintang, hotel tidak berbintang dan pondok wisata. Sedang pondok wisata di Surabaya ini tidak banyak jumlahnya. "Bedanya, pondok wisata ini menerapkan standar yang memang baku di sisi pelayanan tamu penginapan. Misalnya ada breakfast, layanan kamar, macam-macam. Nah kalau yang online sepertinya tidak seperti itu, adapun menyerupai mungkin bisa saja," papar Widodo. Sejauh ini, diakuinya, masih belum ada tindakan pengawasan. Maka, yang perlu diimbau justru konsumen. Mereka harus cerdas memilih penginapan yang aman dan kualitasnya sesuai dengan yang dibutuhkan. "Tentu fasilitas yang didapatkan harus sesuai dengan yang dibayarkan. Harus pintar-pintar memilih," kata Widodo. Namun, ia meminta agar pengusaha yang terjun di bisnis hospitality mendaftar sebagai mitra untuk menjaga kualitas layanan. Jangan sampai mengecewakan konsumen. "Kalau mengawasi dan mengatur, serta menarik pajak, kami masih butuh payung hukum," pungkas Widodo. Terkait persaingan hotel, saat ini yang terus tumbuh memang untuk non bintang. Sampai Juni 2017, ada 223 unit hotel. Dengan jumlah hotel non bintang 126 unit dan hotel bintang 97 unit. Tahun ini, tidak ada perizinan TDUP (Tanda Daftar Usaha Perdagangan) untuk hotel bintang. Yang ada hanya permohonan TDUP hotel untuk non bintang 16 titik. yn/sur

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Sekdaprov dan Banggar Pastikan Jatim Raih Predikat WTP dari BPK

Senin, 08 Jun 2026 19:40 WIB

SURABAYAPAGI.COM - Tim Anggaran Pemerintah Provinsi dan Banggar DPRD Jawa Timur optimis mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Hasil…

Surabaya Terapkan Penandaan NIK Penunggak Nafkah, Begini Tahapan dan Dasar Hukumnya

Senin, 08 Jun 2026 19:10 WIB

Surabaya Pagi.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperkuat perlindungan hak anak pascaperceraian melalui mekanisme penandaan data kependudukan bagi…

Intervensi Harga Pangan, Khofifah Pastikan Stok Aman dan Distribusi Lancar Lewat Pasar Murah

Senin, 08 Jun 2026 19:08 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar pasar murah di Halaman Kelurahan Gunung Anyar, Surabaya, Sabtu (6/6/2026), sebagai upaya m…

Pramuka dan Relawan Suket Teki Nusantara Kolaborasi Lakukan Bedah Tiga Rumah Warga Kurang Mampu di Kota Kediri

Senin, 08 Jun 2026 17:55 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Kediri – Perkemahan Wirakarya dalam program bedah rumah bagi warga kurang mampu di Kota Kediri mulai dilaksanakan. Sebanyak tiga rumah yang m…

Rehabilitasi Sekolah Rusak Sedang Proses Tender

Senin, 08 Jun 2026 17:26 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Sidoarjo tahun ini akan menuntaskan rehabilitasi sekolah rusak. Puluhan sekolah…

Bupati Gresik Dorong SPPG Jadi Contoh Pengelolaan Sampah Berbasis Lingkungan

Senin, 08 Jun 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik — Pemkab Gresik terus memperkuat implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menekankan aspek keberlanjutan lingkungan. B…