Pemkot Surabaya Beri Bea Siswa 200 Penghafal Alquran

Rabu, 18 Okt 2017 00:46 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Pemkot Surabaya berencana memberikan beasiswa hafiz bagi putra-putri warga Kota Surabaya melalui seleksi penghafal Al Qur’an (Hafiz). Kepala UPTD Pondok Sosial (Ponsos) Kalijudan dan Kampung Anak Negeri Erni Lutfiyah mengatakan penerimaan beasiswa seleksi penghafal Al Qur’an (Hafiz) diperuntukkan bagi warga surabaya dan masih berstatus pelajar dan mahasiswa (SD, SMP, SMA/SMK/MAK dan perguruan tinggi). “Total kuota beasiswa ini berjumlah 200 orang dengan rincian SD 50 orang, SMP 50 orang, SMA/SMK/MAK 50 orang dan perguruan tinggi 50 orang,” kata Erni, Selasa (17/10/2017). Disampaikan Erni, putra-putri warga Surabaya yang akan menerima beasiswa harus melewati tahapan seleksi sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama (Kemenag). “Untuk siswa SD menghafal sebanyak 10 juz, SMP menghafal sebanyak 20 juz, SMA/SMK/MAK menghafal sebanyak 30 juz dan Perguruan tinggi menghafal sebanyak 30 juz,” terang Erni. Berdasarkan data dari DPA, calon penerima beasiswa hafiz akan menerima uang sebesar Rp 1 juta. Namun, kata Erni, nominal yang bakal diterima calon penerima beasiswa tidak sama. Pasalnya, setiap kebutuhan dan pengeluaran anak SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi tentu berbeda. “Saat ini kami sedang mengkaji untuk memutuskan jumlah nominal yang diterima berdasarkan tingkat pendidikan,” urainya. Diakui Erni, seleksi beasiswa hafiz yang diperuntukkan bagi putra-putri surabaya ini sebenarnya sudah direncanakan sejak awal tahun 2017. Namun, kata dia, ada beberapa hal yang perlu dikaji dan direvisi salah satunya Peraturan Walikota (Perwali). “Kami masih menunggu perwali, namun saat ini perwali sudah masuk di ruang asisten. Semoga segera rampung,” imbuhnya. Adapun tata cara pendaftaran program penerimaan beasiswa hafiz yakni melengkapi administrasi berupa, foto berwarna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar, foto copy KTP dan Kartu Keluarga, surat keterangan dari sekolah. Khusus pendaftar SMA/SMK/MAK dan perguruan tinggi diwajibkan untuk menyerahkan surat pernyataan belum menikah, diketahui Ketua RT/RW. “Seluruh persyaratan berkas diserahkan ke UPTD Pondok Sosial Kalijudan Jl. Vila Kalijudan Indah XV Kav. 2-4 Surabaya paling lambat tanggal 27 Oktober 2017,” tutur Erni. Sebelumnya, Pemkot Kota Surabaya, melalui Dinas Sosial telah memberikan uang transportasi bagi guru ngaji se Surabaya. Bahkan rencananya pengurus takmir masjid dan mushola akan mendapat BPJS Kesehatan, dengan iuran ditanggung pemkot Surabaya. sb

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

BPR Jwalita Trenggalek Raih Golden Trophy Top Pembina BUMD 2026

Rabu, 15 Apr 2026 11:23 WIB

SURABAYAPAGI.com, Trenggalek - PT BPR Jwalita Kabupaten Trenggalek raih golden trophy top BUMD award 2026. Golden trophy diraih bank e wong nggalek setelah…

DPRD Kota Mojokerto Sampaikan 18 Rekomendasi LKPJ Walikota Mojokerto Tekankan Peningkatan PAD

Rabu, 15 Apr 2026 11:21 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto – DPRD Kota Mojokerto menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (…

Heboh! LPG 3 Kg Langka, Pemkot Madiun Pastikan Distribusi Aman dan Sesuai HET

Rabu, 15 Apr 2026 11:17 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun - Baru-baru ini memang marak stok LPG subsidi 3 kilogram (Kg) mulai langka di berbagai daerah. Meski demikian, Pemerintah Kota…

Musim Haji 2026, Ratusan CJH di Kota Madiun Dapat Uang Saku SAR750

Rabu, 15 Apr 2026 11:10 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun - Sebanyak 227 calon jemaah haji (CJH) di Kota Madiun, Jawa Timur, bakal menerima uang saku untuk kebutuhan biaya hidup (living cost)…

Capai Angka 4 Triliun Lebih, Bupati Mojokerto Apresiasi Sektor Industri

Rabu, 15 Apr 2026 11:07 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa, mengapresiasi para pengusaha di bidang industri atas kontribusi mereka dalam memajukan…

Komitmen Jaga Ketahanan Pangan, Pemkab Lumajang Perkuat Sistem Irigasi

Rabu, 15 Apr 2026 11:04 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lumajang - Sebagai langkah strategis dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab)…