Hearing Pendapat BPJS Komisi D Diwarnai Pengusiran Wartawan

Selasa, 24 Okt 2017 14:32 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Rapat dengar pendapat (hearing) Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Surabaya dengan Bagian Bina Program Pemkot Surabaya dan pihak BPJS yang membahas soal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenaga kerjaan diwarnai insiden pelarangan wartawan meliput kegiatan itu di ruangan Komisi D, Selasa 24/10. Rapat dengar pendapat yang digelar oleh setiap komisi DPRD Surabaya tersebut seyogyanya terbuka untuk umum, agar masyarakat mengetahui setiap rencana pemerintah kota serta pemakaian anggaran APBD. Seperti hari-hari pada umumnya, rapat dengar pendapat(hearing) itu ditongkrongi oleh beberapa wartawan yang nge-post digedung DPRD dan Pemkot Surabaya untuk mencari bahan pemberitaan. Namun sayangnya, keberadaan para wartawan ini tak dikehendaki mengikuti hearing, sehingga mereka di usir keluar ruangan komisi D. "Lho kok ada wartawan?,” ujar Kabag Bina Program Pemkot Surabaya, Dedik Irianto Kapala Bagian Bina Program Pemkot Surabaya saat diruangan rapat Komisi D DPRD. Dalam kesempatan itu, Dedik juga sempat mengajukan pertanyaan keberatan ke Ketua Komisi D, Agustin Poliana, selaku pimpinan rapat, atas kehadiran wartawan yang dinilai tak berkepentingan. Menanggapi hal itu, Agustin langsung meminta wartawan meninggalkan ruangan dan menjadwalkan sessi wawancara usai rapat dengar pendapat. ”Nantia saja wawancara dengan aku, kalau rapatnya selesai,” cetus Agustin kepada salah satu wartawan. Hal senada juga di lontarkan oleh Wakil Ketua Komisi D Junaedi, saat wartawan masuk ke dalam ruang rapat dengan di Komisi D yang hanya mengambil gambar senbentar. seperti diketahi bahwa di pintu ruangan komisi tidak tertulis rapat tersebut tutup. “Mohon maaf ya, wartawan keluar dulu ya, nanti kalau selesai bisa langsung wawancara,” kata Junaedi Indriatno, jurnalis media elektronik mengaku kesal dengan ‘pengusiran’ ini. Menurut dia, hearing soal BPJS tersebut, dianggap sangat menarik karena menyangkut pelayanan kesehatan masyarakat luas. ”Bagaimana masyarakat mengetahui kalau rapat untuk kepentingan mereka dilakukan tertutup, kita sebagai penyampai kabar tidak bisa maksimal memberi informasi,” kesalnya. Kekesalan wartawan senior ini, juga diikuti oleh sejumlah wartawan lainnya, yang menyatakan heran atas sikap para pejabat ini. ”Aneh, zaman sudah transparan kok masih saja tertutup,” celetuk para wartawan. Alq

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

KCB Jatim Laporkan Dugaan Pungli di DLH, Siap Bongkar Nama Pejabat dan Swasta Terlibat

Jumat, 15 Mei 2026 19:13 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Koordinator Komunitas Cinta Bangsa (KCB) Jawa Timur, Holik Ferdiansyah, menyatakan akan mengungkap nama-nama pejabat serta pihak s…

Bayi Laki-laki Dibuang di Ring Road Kota Madiun, Ditemukan Dalam Tas Kertas Coklat

Jumat, 15 Mei 2026 12:55 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Warga di kawasan Ring Road Kota Madiun digegerkan dengan penemuan seorang bayi laki-laki yang diduga sengaja dibuang di tepi jalan, …

Innovation Gateway Cetak Inovasi Unggulan, PLN UIT JBM Dorong Transformasi Kelistrikan

Kamis, 14 Mei 2026 20:05 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong budaya…

Resah Sungai Tercemar, Pemuda di Ponorogo Ini Berjibaku Bersihkan Tumpukan Sampah

Kamis, 14 Mei 2026 19:56 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo-Fenomena sungai menghitam dan penumpukan sampah plastik masih menjadi persoalan serius di Kabupaten Ponorogo. Merespons hal tersebut,…

KPK Periksa Faizal Rachman, Telusuri Proyek Hingga Kedekatan Dengan Maidi

Kamis, 14 Mei 2026 17:09 WIB

‎‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun -Pengusaha event organizer (EO) Matahari Pink Inspiration (MPI), Faizal Rachman, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ter…

Laporan Maia Estianty soal KDRT ada di KUHP Baru, Pengamat Hukum Apresiasi Sikap Ahmad Dhani

Kamis, 14 Mei 2026 16:22 WIB

SURABAYAPAGI.COM, JAKARTA — Polemik lama antara Ahmad Dhani dan Maia Estianty kembali ramai diperbincangkan di media sosial. Praktisi hukum Ghufron menegaskan p…