perlunya inklusivitas dan menjadikan kebijakan non

Gubernur Tawarkan Solusi Inovatif Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Jumat, 27 Okt 2017 18:48 WIB

SURABAYAPAGI.COM -Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo menawarkan solusi pertumbuhan ekonomi, yakni perlunya inklusivitas dan menjadikan kebijakan non ekonomi sebagai salah satu faktor yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Launching Ejavec Jurnal dan Penutupan 4 th Ejavec Forum di Kantor Perwakilan BI Jatim, Kamis (26/10) malam. Tawaran tersebut antara lain dilatarbelakangi permasalahan serius dalam pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif. Saat ini, terdapat 1 persen kelompok di Indonesia menguasai 49 % aset nasional. “Permasalahan inklusi ini perlu segera diatasi,” terangnya. Ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang inklusif tidak cukup dilakukan dengan cara pendekatan ekonomi semata. Namun, diperlukan langkah sinergi melalui kebijakan non ekonomi lainnya yang memberikan nilai tambah terhadap pertumbuhan inklusi tersebut. “Faktor eksternal berupa kondisi aman dan nyaman turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Jatim,” ujarnya. Kondisi itu pula yang diinginkan oleh Dubes Singapura pada saat melakukan kunjungan kerja ke Jatim. Dalam pertemuan tersebut digambarkan, apakah Jatim dapat memberi garansi untuk terus menjaga situasi daerahnya terus aman dan nyaman. “Ini adalah kebijakan non ekonomi yang memiliki variable sangat menentukan bagi meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Jatim. Kehidupan aman dan nyaman menjadi bagian penting dalam pembangunan yang inklusif,” imbuhnya. Pakde Karwo sapaan akrabnya mengambil contoh, kesuksesan negara Jepang dalam menumbukan pertumbuhan ekonominya. Japan Incorporate meletakkan politisi dan faktor keamanan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di Jepang. Untuk itu, Pemprov Jatim berkeyakinan bahwa pembangunan di Jatim meletakkan dasar pendekatan pada kelompok small medium enterprise atau kelompok kelas bawah. Pendekatan terhadap kelompok ini diharapkan mampu mempersempit disparitas antar daerah yang ada di Jatim. Dihadapan para peneliti dan praktisi ekonomi, Pakde Karwo menjelaskan, bahwa pemerintah dan negara harus hadir untuk mengurangi disparitas. Caranya, dengan melindungi masyarakat dari adanya bahaya liberalisme dan mekanisme pasar. "Jangan sampai goverment tunduk terhadap pasar. Ini juga jadi solusi untuk mengurangi disparitas antar daerah yang semakin tinggi," tegasnya. (Sp/jul)

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Dewan Komisaris Tinjau GIS Undaan, PLN Perkuat Keandalan Listrik dan Kawal Proyek Strategis

Jumat, 03 Apr 2026 16:23 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) menegaskan komitmennya dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional melalui kunjungan kerja Dewan Komisaris ke …

Jelang Muscab PKB Sidoarjo Bidik Ketua Baru Yang Loyal, Jujur dan Berintegritas

Jumat, 03 Apr 2026 15:15 WIB

Surabayapagi.com-Sidoarjo : Persiapan Musyawarah Cabang (Muscab) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB 2026 di Sidoarjo sudah matang hampir mencapai 99%. Fokus …

Diawali Doa, WCP Pasopati U-10 Siap Ukir Prestasi di Turnamen Internasional Bali7s

Jumat, 03 Apr 2026 09:56 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Suasana haru dan penuh harapan mengiringi langkah skuad muda WCP Pasopati Academy U-10 saat bersiap menapaki panggung internasional. …

Takmir Masjid di Bayubang Lamongan Ajukan Pemindahan Gardu Trafo, PLN Patok Rp 80 Juta Menjadi Viral

Kamis, 02 Apr 2026 20:15 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Takmir Masjid At-Taqwa di Desa Bayubang Kecamatan Solokuro Lamongan Jawa Timur, dibuat murka oleh pelayanan PLN, lantaran…

Dampak Efesiensi, Pemkab Lamongan Pangkas Perjalanan Dinas Sampai 50 Persen

Kamis, 02 Apr 2026 20:08 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Sebagai langkah kongkrit dalam komitmen menjalankan instruksi Pemerintah Pusat untuk efesiensi energi, Pemkab Lamongan telah…

Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas Pembangunan Infrastruktur, KSPI PT PLN Kunjungi GITET Surabaya Selatan

Kamis, 02 Apr 2026 18:47 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) terus memperkuat komitmennya dalam menjalankan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang bersih dan t…