DPRD Jatim Cegah Imigran dan Penyelundupan Orang Asing

Senin, 30 Okt 2017 23:18 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – DPRD Jawa Timur semakin getol membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemantauan Orang Asing. Alasannya, sebagai daerah posisi strategis di Indonesia, Jawa Timur rawan dilewati lalu lintas dunia internasional yang didalamnya terdapat hal-hal negatif terkait orang asing. Salah satunya masuknya bisnis narkoba serta tenaga kerja ilegal. Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Fachullah mengatakan, saat ini arus orang asing yang masuk dan keluar dari Provinsi Jawa Timur sangat meningkat. Hadirnya orang asing tidak hanya memberikan dampak positif melainkan juga memberikan pengaruh dampak negatif terhadap pembangunan yang ada di Jatim. Sehingga rawan terjadinya imigran gelap, penyelundupan orang, perdagangan anak dan wanita yang berdimensi internasional serta berpotensi terjadinya kejahatan sindikat internasional serta berpotensi terjadinya kejahatan sindikat internasional di bidang narkotika, pencucian uang, penyelundupan, teroris. “Pemantauan terhadap orang asing merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat sampai dengan Pemda sehingga perlu konsentrasi mengatur pemantauan bagi orang asing,” terang Fatchullah, dalam sidang paripurna, kemarin (30/10). Untuk mendukung terealisasinya Raperda Pemantauan Orang Asing ini diperlukan langkah-langkah serius dalam menangani pencegahan secara dini untuk mengetahui keberadaan orang asing guna mendukung pelaksanaan tim pengawasan orang asing yang berada pada leading sektor Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian hukum dan HAM Jatim. “Nanti dengan Perda ini, akan dibentuk tim koordinasi pemantauan orang asing hingga desa/kelurahan yang akan bersinergi degan tim pengawasan orang asing,” papar politisi PKB ini. Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperdada), Ahmad Heri mengatakan, Raperda Pemantauan Tenaga Asing yang menjadi usul prakarsa Komisi A ini perlu hati-hati dalam penyusunannya. “Kita tidak ingin ada hal yang salah atau kurang dalam persoalan pemantauan orang asing ini,” terang Heri. Politisi Partai Nasdem ini meyakini, domain besarnya urusan orang asing adalah pemerintah pusat. Tapi sejauh mana pemerintahan pusat bisa melakukan pengawasan dan pemantauan orang asing yang masuk ke Jawa Timur hingga ke tingkat desa/kelurahan, maka Raperda ini bisa menjadi solusi. “Kita ingin mendukung terkait gelombang masuknya orang asing di Indonesia. Orang asing boleh masuk ke Indonesia, tetapi didalamnya harus bisa memenuhi aturan-aturan sebagaimana seorang tamu yang datang ke Indonesia,” paparnya. Yang menjadi krusial dari Raperda ini adalah memadukan kinerja antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. “Setahu kami, pemerintah pusat tidak punya cukup organ taktis termasuk timpora (tim pengawasan orang asing), maka mau tidak mau harus melibatkan pemerintah daerah mulai provinsi hingga kabupaten/kota,” terang Heri. Menurut mantan Sekretaris PWNU Jatim ini, ada dua pola yang akan dilakukan pemantauan orang asing, baik itu proaktif maupun berdasarkan data yang ada. “Dimanakah orang asing tinggal di daerah itu, mereka harus kita pantau keberadaannya,” terangnya. Apabila saat ini ada 169 negara yang bebas masuk Indonesia tanpa Visa ini, DPRD Jatim berharap ada peninjauan kembali. Sebab Negara Indonesia sangat luas dan potensial muncul kerawanan sosial, maka perlu dimunculkan pengawasan lebih baik lagi. “Kita bisa melihat, memonitor orang-orang asing dalam berkegiatan. Apa sudah sesuai dengan ijin tinggal di Indonesia. Kalau sudah tidak sesuai maka perlu dilakukan tindakan tegas yang lebih cepat,” harapnya. Selain itu, banyaknya peredaran narkoba yang masuk di Indonesia, sangat mungkin bersumber dari orang-orang asing yang masuk secara ilegal ke Indonesia. “Sesungguhnya kerawanan itu, semuanya mulai dari pengawasan yang lemah dan tidak adanya pemantauan yang serius,” pungkas Heri. Rko/**

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Izin Usaha Kadaluwarsa sejak 2024, PT JPC Masih Tetap Beroperasi

Selasa, 09 Jun 2026 21:44 WIB

‎SURABAYA PAGI, Madiun – Meski izin usahanya telah kadaluwarsa sejak Juli 2024, PT Jatim Parkir Center (JPC) yang mengelola lahan parkir di Jalan dr Soetomo, Ko…

Semangat Idul Adha 1447 H, PLN UID Jatim Hadirkan Kepedulian Sosial Bagi Masyarakat Jawa Timur

Selasa, 09 Jun 2026 20:49 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Dalam semangat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur bersama Yayasan Baitul Maal (…

Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN Perkuat Komitmen ESG Melalui GI ANDAL dan Aksi Penghijauan

Selasa, 09 Jun 2026 19:18 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur (UIT JBM) melaksanakan kegiatan Gardu…

Petisi Tolak MBG Tembus 31 Ribu Tanda Tangan, BEM Unair Desak Evaluasi Serius Pemerintah

Selasa, 09 Jun 2026 19:15 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Petisi yang digagas Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Unair) untuk menghentikan sementara program Makan Bergizi G…

Sidang Tambang Ilegal, Jaksa Sebut Nama PT Merak Jaya Beton

Selasa, 09 Jun 2026 17:17 WIB

SURABAYA PAGI, Mojokerto – PT Merak Jaya Beton disebut dalam dakwaan JPU (Jaksa Penuntut Umum) dalam sidang di Pengadilan Negeri Mojokerto. Pabrik beton ini d…

Siswa SMKN 1 Sidoarjo Gelar Karya Siswa Buka Service Motor Berkeliling

Selasa, 09 Jun 2026 17:13 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Luar biasa program gelar karya siswa profesional sejak masa pendidikan. Siswa SMKN 1 Sidoarjo melakukan layanan perbaikan…