Di Balik Manuver Demokrat

Ada Skenario SBY di 2019

Selasa, 31 Okt 2017 22:23 WIB

Partai Demokrat kian mesra dengan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), pasca dukungan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Ini dikuatkan dengan kedatangan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menemui Jokowi di Istana Kepresidenan, Jumat (27/10) lalu. Keesokan harinya, Sabtu (28/10), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diketahui bertemu dengan JK di Makassar. Lalu, ada agenda apa di balik manuver Demokrat itu? --------------- Laporan : Ibnu F Wibowo – Joko Sutrisno, Editor: Ali Mahfud --------------- Pengamat politik Universitas Islam Negeri Jakarta, Adi Prayitno, menduga kedatangan SBY ke Istana merupakan bagian dari misi politik SBY. Bagaimana tidak, kedatangan SBY hanya selang beberapa hari setelah Fraksi Partai Demokrat di DPR mendukung Perppu Ormas untuk disahkan menjadi undang-undang. “Ya, meski mendukung dengan memberi catatan untuk direvisi, tetap saja mendukung,” ujar Adi, kemarin. Ia menduga SBY tidak hanya menjalankan misi demi kepentingan partai semata, tetapi juga demi popularitas anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono. Menurut Adi, SBY tengah berupaya melobi Jokowi agar memberikan ‘pekerjaan’ kepada anaknya di lingkungan pemerintahan. Imbalannya, Jokowi akan mendapat dukungan dari Demokrat. Menurut dia, popularitas AHY masih cukup tinggi pasca-Pilkada Jakarta 2017 lalu. Hal tersebut sejalan dengan sejumlah hasil survei mengenai elektabilitas tokoh-tokoh nasional. Jika tak segera diberi ‘panggung’, nama AHY akan tenggelam dengan sendirinya. Karena itulah, SBY berusaha mendekati Jokowi agar mendapatkan posisi bagi AHY di Pemerintahan. Bentuknya, kemungkinan posisi Menteri. Posisi itu disebutnya sebagai ‘panggung’ yang tepat demi memelihara popularitas AHY atau bahkan mengereknya dalam dua tahun ke depan atau pada saat Pilpres 2019. “Kalau tidak punya panggung untuk membuktikan kualitas dan kinerjanya, AHY enggak akan punya daya tawar untuk ikut di Pilpres 2019 nanti,” papar Adi. Jika asumsinya mengenai misi SBY itu tepat, Adi menduga AHY bakal ditempatkan di posisi Menteri Pemuda dan Olahraga. Terlebih, menteri saat ini, Imam Nahrawi, kinerjanya cenderung kurang memuaskan selama menduduki posisi tersebut. Strategi ini disebutnya sangat bagus ketimbang Demokrat hanya mengandalkan suara yang didapat partai untuk memajukan AHY di Pilpres 2019 mendatang. “Kalau jadi menteri, AHY bisa menjadi rising star berkat kualitas atas kinerjanya. Bukan karena nama besar keluarganya,” tutur Adi. Adi lalu mengatakan bahwa Jokowi pun mesti hati-hati jika ingin meminang AHY menjadi Menteri. Ada potensi buah simalakama bagi Jokowi. Ini tak lepas dari pembelajaran atas sejarah Partai Demokrat yang dibentuk SBY setelah kursinya di kabinet dicopot oleh Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri. Kala itu, SBY mendirikan Partai Demokrat lalu menjadi penantang Megawati pada Pilpres 2004. Keduanya sama-sama menjadi calon presiden. Megawati, yang sebelumnya atasan SBY, ternyata harus mengakui kekalahan atas menterinya itu. SBY kemudian menjadi presiden selama dua periode karena kembali menang di Pilpres 2009. Kembali ke soal AHY, ada potensi Demokrat mengusungnya sebagai calon untuk menantang Jokowi pada Pilpres 2019. “Jangan sampai Jokowi malah memelihara macan. Jokowi harus mengantisipasi itu,” tandas Adi. Sinyal Demokrat Analisis tersebut bisa jadi benar. Buktinya, Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhi Baskoro Yudhoyono memberi sinyal bahwa Demokrat membuka peluang mendukung Jokowi di Pilpres 2019. "Tidak ada yang tak mungkin, semuanya possible, sangat mungkin 2019 semua mungkin terjadi. Saya mengutip sekali lagi kata-kata Pak SBY, banyak skenario di 2019. Kita tunggu saja," cetus putra SBY yang akrab disapa Ibas ini ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10) kemarin. Ibas menilai, Presiden Jokowi telah menjalankan banyak program dan kebijakan untuk membangun negara dan menyejahterakan rakyat. Meski banyak program dan kebijakan yang pro rakyat yang telah terlaksana, tapi ada pula pekerjaan rumah yang belum tuntas. Partai Demokrat menyatakan akan terus mengingatkan pemerintah untuk menyelesaikan tugas-tugas yang belum tuntas, serta mengkritisi jika ada kebijakan tak pro rakyat. "Kami hargai sikap pemerintah dalam hal ini presiden melakukan kegiatan yang benar-benar ingin membangun negaranya, sejahterakan rakyatnya. Tapi kami juga terus jangan pernah padam untuk ingatkan banyak beberapa hal yang belum tuntas," ujarnya. Dia menceritakan, Demokrat dan SBY terus menjaga hubungan baik dengan para pemimpin bangsa termasuk Presiden Jokowi. Hal itu terlihat dari kunjungan SBY ke Istana Merdeka dan bertemu Jokowi pada Jumat (27/10) lalu. Meski demikian, Ibas menegaskan Demokrat masih sebagai partai penyeimbang dan belum memutuskan akan merapat ke pemerintah. "Sekali lagi Demokrat seperti posisi Pak Sekjen ini masih berada di tengah, akan terus berupaya mendukung sepenuh hati, tulus kepada pemerintah jika program-program atau kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat itu baik, kami akan dorong bila perlu dioptimalkan," tutur anggota Komisi X DPR RI ini. Disindir PAN Sementara itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyatakan, partainya menyambut jika Demokrat akhirnya bergabung ke koalisi partai pendukung pemerintah. "Bagus dong welcome kasih karpet biru. Kan saya sudah duluan saya kan. Dulu saya dimarahi Golkar teman-teman lain sekarang pada ikut bagus. Berarti keputusan dulu bagus," kata Zulkifli dikonfirmasi terpisah di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10). Meski menolak Perppu Ormas, Zulkifli menyambut baik dukungan Demokrat terhadap kebijakan pemerintah, yakni Perppu Ormas. Dengan dukungan Demokrat, kata dia, membuat pemerintah semakin fokus menyelesaikan program kerjanya. "Kalau saya untuk kebaikan bagus. Mungkin juga ada yang bilang buat gaduh. Kalau saya enggak. Semakin kuat dukung pemerintah jadi pemerintah fokus menyelesaikan program dan janji kampanye," terangnya. Zulkifli menyatakan, partainya tetap mendukung dan menyukseskan pemerintahan Jokowi-JK hingga selesai masa jabatan pada 2019 mendatang. "Pasti dong. Saya duluan kok jadi kita dukung Jokowi-JK sukses," ungkap politisi yang juga Ketua MPR RI ini. n

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Tinggalkan Seremoni, Penanggungan Malang Hadirkan Posyandu Disabilitas untuk Warga Rentan

Minggu, 26 Apr 2026 19:08 WIB

SurabayaPagi, Malang - Anggaran bagi kelompok rentan kerap terserap dalam kegiatan sosialisasi singkat dan seremoni tanpa keberlanjutan. Kelurahan…

Dari Karier Hukum ke Ikatan Cinta: Momen Hangat Tunangan Billy Handiwiyanto

Minggu, 26 Apr 2026 17:34 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Kabar bahagia datang dari dunia hukum di Jawa Timur. Pengacara muda yang tengah naik daun, Billy Handiwiyanto, resmi menggelar…

Hari Kesiapsiagaan Bencana 2026, Khofifah Ajak Masyarakat Waspada Karhutla di Tengah Ancaman El Nino

Minggu, 26 Apr 2026 15:45 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi p…

Proyek Giant Sea Wall Jatim Dipercepat, Khofifah Tegaskan Urgensi Tanggul Laut Hadapi Risiko Pesisir

Minggu, 26 Apr 2026 15:43 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung percepatan pembangunan …

Antusiasme Pengunjung Picu Lonjakan Penjualan UMKM di Ajang Domino Surabaya

Minggu, 26 Apr 2026 15:42 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – HGI City Cup 2026 Surabaya Fest tidak hanya menghadirkan kompetisi domino, tetapi juga memberi dampak signifikan terhadap pelaku usaha …

Jelang Kejurprov 2026, IPSI Surabaya Genjot Latihan dan Pertahankan Tradisi Juara

Minggu, 26 Apr 2026 15:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kota Surabaya mematangkan persiapan menghadapi Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) pencak silat yang a…