Sinyal Demokrat Bergabung dengan Pemerintah

Rabu, 01 Nov 2017 09:21 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta – Partai Demokrat semakin intensif menjalin komunikasi dengan pemerintah. Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tercatat telah dua kali menyambangi Jokowi di Istana Negara, Jakarta. Pertama, SBY menemui Jokowi pada bulan Maret lalu. Keduanya bertemu saat situasi politik memanas di tengah berlangsungnya Pilkada DKI Jakarta. Kedua, SBY kembali bertemu Jokowi di Istana Negara, Jakarta, setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 2 Tahun 2017 tentang Ormas disahkan menjadi UU, pekan lalu. Demokrat sempat bersikeras bakal menolak Perppu tersebut disahkan sebagai undang-undang. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, tak ada syarat kegentingan yang melatarbelakangi terbitnya Perppu tersebut. Ia juga memastikan fraksi Partai Demokrat di DPR akan menolak Perppu tersebut saat pengesahan di paripurna. Namun, saat pandangan mini fraksi sebelum paripurna pengesahan Perppu, sikap politik Demokrat mendadak berubah. Melalui pertemuan dengan Jokowi, SBY merasa mendapat jaminan adanya itikad baik pemerintah untuk merevisi UU Ormas yang dinilainya berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan dari pemerintah. Akhirnya, sikap akhir Demokrat mendukung pengesahan Perppu Ormas menjadi UU dengan syarat pemerintah menjamin revisi atas sejumlah pasal. Tidak hanya SBY, namun putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono rajin mengunjungi sejumlah partai politik, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla di kediaman pribadinya, di Makassar, Sabtu (28/10/2017). Apakah ini sinyal Demokrat akan bergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintah? Menjawab hal ini, Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono mengatakan, Demokrat tetap berada di tengah meski mendukung Perppu Ormas. Putra bungsu SBY itu, mengatakan, Dukungan Demokrat disertai catatan harus ada revisi terutama soal ketentuan pembubaran ormas. Demokrat menghendaki pembubaran ormas melalui mekanisme hukum di pengadilan. Dengan adanya catatan itu, Edhie Baskoro alias Ibas, menekankan, partainya tetap kukuh menjalankan fungsi penyeimbang di antara partai pemerintah dan oposisi. Ia membantah jika kesamaan sikap antara Demokrat dengan pemerintah sebagai sinyal partainya akan masuk koalisi pemerintahan. "Sekali lagi, Demokrat masih berada di tengah, akan terus berupaya mendukung sepenuh hati," kata Ibas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2017). Ia mengatakan Demokrat akan mendukung semua program pemerintah bila membawa manfaat bagi masyarakat, dan sebaliknya akan menentang jika merugikan rakyat. Oleh karena itu, Demokrat tak akan apatis terhadap pembangunan yang bermanfaat. "Kami juga ingin menjaga kemesraan. Kemesraan dengan pemerintah, kemesraan dengan fraksi-fraksi yang ada di DPR, kemesraan dengan teman-teman anggota Fraksi Demokrat," ujar Ibas. Meski demikian, Ibas tak menampik bahwa apa yang dilakukan partainya akan mengubah konstelasi politik pada 2019. "Tidak ada yang tak mungkin, semuanya possible, sangat mungkin. Tahun 2019 semua mungkin terjadi. Saya mengutip sekali lagi kata-kata Pak SBY, banyak skenario di 2019, kita tunggu saja," lanjut dia. lx/kmp

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Nella Kharisma hingga Mollucan Soul Ramaikan Pembukaan HGI City Cup Surabaya

Jumat, 24 Apr 2026 20:42 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Event HGI City Cup 2026 Surabaya Fest dipastikan berlangsung meriah dengan menghadirkan hiburan musik dan rangkaian turnamen domino y…

Pelaku Pembacokan di Menganti Ditangkap di Malang, Polisi Ungkap Motif Sweeping

Jumat, 24 Apr 2026 20:28 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Gresik – Aparat Satreskrim Polres Gresik berhasil menangkap pelaku pembacokan yang terjadi di wilayah Menganti, Gresik. Setelah sempat m…

Kolaborasi Pemprov Jatim dan PLN Hantarkan Desa Gosari Raih Penghargaan Nasional

Jumat, 24 Apr 2026 20:19 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima Penghargaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengembangan Desa B…

UNAIR dan Kemlu RI Dorong Kolaborasi Global Hadapi Krisis Iklim

Jumat, 24 Apr 2026 17:45 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Universitas Airlangga (UNAIR) bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Asia-Europe Foundation menggelar peringatan ASEM D…

Survei Prakarsa: Sebanyak 45,3 Persen Masyarakat Lamongan Belum Puas dengan Layanan Publik

Jumat, 24 Apr 2026 17:40 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan – Meski capaian kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan sepanjang tahun 2025 dalam LKPJ bupati cukup tinggi, namun itu tidak b…

Pemprov Jatim Tegaskan Tidak Intervensi Proses Hukum, Namun Tetap Dampingi ASN

Jumat, 24 Apr 2026 17:28 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan pendampingan hukum bagi aparatur sipil negara (ASN) yang tengah menghadapi persoalan hukum, t…