SURABAYAPAGI.com, Lamongan – Meski capaian kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan sepanjang tahun 2025 dalam LKPJ bupati cukup tinggi, namun itu tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan, bahkan kepuasan terhadap layanan publik masih menjadi pekerjaan rumah, karena hanya terpaut 4,7 persen dengan yang merasa tidak puas.
Hal itu disampaikan oleh Dr. Madekhan Ali Koordinator peneliti senior dari Prakarsa Jatim, menyampaikan hasil penelitian dan surveinya tertulis diterima surabayapagi.com pada Jum'at (24/2026).
Disebutkan olehnya, survei dengan sasaran responden yang tersebar di 14 Kecamatan, yang umurnya diatas 40 tahun tersebut diketahui, kalau soal kepuasan pelayanan publik di Lamongan diangkat 54,7 persen, yang tidak puas 45,3 persen.
Rinciannya, sebanyak 50,9% responden menilai pelayanan publik baik, dan 3,8% yang menilai sangat baik. Sementara responden yang menjawab kurang baik sebanyak 32,1%, dan menilai pelayanan publik tidak baik sebanyak 13,2%, lebih detailnya bisa dilihat ditabel.
"Apabila penilaian responden atas pelayanan publik ini dibagi dalam persepsi puas dengan perseps tidak puas, dengan pelayanan publik Lamongan, maka bisa dikatakan 54,7% menyatakan puas dan 45,3% menyatakan tidak
puas," jelasnya.
Secara analitis, meskipun mayoritas masih menilai pelayanan publik baik, proporsi responden yang menilai kurang baik dan tidak baik mencapai 45,3%. Ini menunjukkan kualitas pelayanan publik belum sepenuhnya memuaskan.
Temuan ini sejalan dengan laporan capaian Indeks Reformasi Birokrasi Lamongan Tahun 2025 yang mencapai 87,95, dan melampaui target (LKPJ), tetapi belum otomatis diterjemahkan menjadi pelayanan publik yang sangat dirasakan masyarakat.
Dalam LKPJ Bupati Lamongan 2025, Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 100,7 persen dari target, namun hasil survei menunjukkan manfaat reformasi birokrasi belum sepenuhnya terasa di tingkat bawah.
"Masih terdapat kesenjangan yang cukup jelas, antara capaian kinerja pembangunan yang dilaporkan pemerintah, dengan kondisi yang dirasakan masyarakat di lapangan," ujarnya.
Oleh karena itu, dikhawatirkan indeks reformasi birokrasi di Pemkab Lamongan masih dicapai dari faktor pemenuhan kriteria administratif saja.
Ke depan, diharapkan peningkatan indeks reformasi birokrasi, seharusnya mulai diterjemahkan menjadi dampak nyata pada pelayanan publik,
pengurangan kemiskinan, dan pemerataan ekonomi. Bila tidak, maka reformasi
birokrasi hanya berhenti pada peningkatan skor administratif.
Meski secara formal, berbagai indikator kinerja utama Kabupaten Lamongan menunjukkan hasil yang positif, bahkan sebagian besar telah melampaui target.
Pertumbuhan ekonomi meningkat, angka kemiskinan menurun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami kenaikan, serta berbagai indeks tata kelola pemerintahan menunjukkan capaian yang baik. jir
Editor : Redaksi
